Kemenkeu: 1 dari 10 Warga Miskin Belum Dapat Perlindungan Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyatakan, pemerintah terus memantau penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun.

"Ini benar-benar dipantau dari bulan ke bulan seperti apa posisinya, jalan enggak di masyarakat. Kita benar-benar pantau PEN" kata Febrio dalam sesi webinar, Jumat (25/9/2020).

Dia mengatakan, Kemenkeu telah diberi hasil survey oleh Bank Dunia terang realisasi perlindungan sosial (perlinsos). Survey tersebut dilakukan dalam 3 ronde, yakni pada Mei 2020, Juli 2020, dan Agustus 2/2/.

Hasilnya, Febrio menyampaikan, penyaluran perlinsos kepada warga termiskin pada ronde pertama di Mei 2020 masih terbilang minim.

"Apa yang mereka dapatkan? Pada Mei dari jumlah 40 persen masyarakat termiskin, masih ada 40 persen dari 40 persen itu yang belum dapet support apa-apa dari pemerintah. Wah kita mikir dong, lalu kita kerja keras," ujarnya.

Berkaca pada hasil tersebut, pemerintah disebutnya terus berbenah dalam penyaluran dana perlindungan sosial. Sehingga pada ronde ketiga di Agustus 2020, hampir 90 persen rumah tangga termiskin sedikitnya telah sekali mendapatkan bantuan.

"Ini jauh membaik dibandingkan Mei. Sekarang kita bisa cukup pede bilang, ada 1 dari 10 rumah tangga miskin itu yang belum dapat. Ini masih jadi masalah," ungkap dia.

"Tapi paling enggak perlinsos kita progresnya luar biasa. Lebih dari 58 persen tercapai. Sehingga ini menjadi strategi yang harus terus kita lakukan," tegasnya.

Demikian juga pada sektor ketenagakerjaan. Kemenkeu melaporkan, lebih dari 75 persen tenaga kerja yang berhenti bekerja pada Mei 2020 kini sudah kembali mencari nafkah. Dimana 70 persennya telah kembali ke bidang pekerjaan yang sama.

"Ini yang kita punya sedikit harapan bahwa di kuartal 3 membaik dibandingkan kuartal 2. Kuartal 4 juga harapannya jauh lebih baik," ujar Febrio.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah pengangguran dan penduduk miskin di Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan di 2020.

“Persentase penduduk miskin kita terus mengalami penurunan di 9,22 persen (2019) ini adalah angka persentase penduduk miskin terendah di dalam sejarah republik Indonesia itu sendiri, namun kita akan lihat tahun 2020 kita menghadapi tantangan akibat covid-19 yang akan menyebabkan peningkatan dari sisi kenaikan penduduk miskin dan tingkat pengangguran,” kata Sri dalam video conference Raker Komite IV DPD RI membahas RUU Pelaksanaan APBN 2019 dan RAPBN 2021, Rabu (9/9/2020).

 Hal itu tercatat dalam capaian ekonomi pada 2019, dimana tingkat pengangguran Indonesia mengalami penurunan di 5,28 persen.

“Ini adalah tingkat pengangguran terendah dalam 5 tahun terakhir, lalu dari sisi indeks pembangunan manusia Indonesia mengalami peningkatan di 71, 92 (tertinggi dalam 6 tahun terakhir) dibanding tahun 2018 hanya 71,39,” katanya

Begitupun dengan persentase penduduk miskin di 2019 mengalami penurunan di angka 9,22 persen, dari sebelumnya 2018 di angka 9,66 persen.

Lantaran 2020, Sri menyebut kasus covid-19 masih meningkat trend kasusnya hingga 190.665 kasus yang positif covid-19. Demikian perekonomian Indonesia sangat terpengaruh dengan adanya covid-19 ini.

“Tahun 2020 kita mengalami kontraksi -5,32 persen, ini akibat pelaksanaan berbagai langkah-langkah penyebaran covid-19 melalui PSBB yang kemudian melemahkan sisi konsumsi, investasi dan ekonomi dunia juga mengalami kontraksi yang luar biasa sehingga ekspor melemah,” pungkasnya.2 dari 2 halaman