Pemerintah Optimistis 3 Juta UMKM Go Digital di Akhir 2020

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Perekonomian optimistis program 3 juta UMKM go digital bisa tercapai hingga Desember 2020.

Pasalnya, program UMKM go digital yang ditargetkan 2 juta UMKM telah tercapai pada September lalu. Dengan begitu, pemerintah hanya perlu menambah kuota 1 juta UMKM lagi.

“Kita sangat optimistis sampai Desember ditambah 1 juta (UMKM) lagi, jadi 3 juta UMKM yang go online,” kata Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas dan SDM, Kementerian Koordinator Perekonomian Mira Tayyiba, dalam diskusi online Indonesia Services Dialogue (ISD), Senin (19/10/2020).

Kata Mira, saat ini baru 10 juta UMKM yang go digital dari 60 juta UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, masa pandemi Covid-19 ini dijadikan momentum oleh pemerintah untuk meningkatkan digitalisasi UMKM.

“Bisa dibayangkan dari 60 juta UMKM baru sedikit yang online. Kalau dilihat potensi e-commerce kita di Asia Tenggara sendiri sangat besar. Makanya kami mendorong digitalisasi UMKM, agar kita setidaknya bisa merealisasikan ekonomi digital,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika dibandingkan rata-rata nilai transaksi digital Indonesia selama 6 bulan pertama, yakni Januari–Juni 2019 dengan 2020, jumlah transaksi tahun 2020 naik sampai 2 kali lipat, tapi nilai pembeliannya lebih kecil.

Hal itu disebabkan adanya penurunan daya beli masyarakat, maka pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan marketplace agar membantu pemerintah mengevaluasi program digitalisasi UMKM tersebut.

“Jadi supply-nya teman-teman UMKM sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk masuk ke online, tapi ternyata ada isu lainnya, yakni daya beli. Kasihan teman-teman UMKM sudah menyiapkan produknya, tapi tidak diserap oleh masyarakat, ya tidak terjadi transaksi,” ujarnya.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat, selama PSBB grafik internet naik 20 persen. Namun, tak berarti transaksi ekonomi digital juga meningkat. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong Gerakan Bangga Buatan Indonesia sekaligus mendorong pelaku UMKM go digital.   

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah baru saja mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Beleid ini dinilai dapat menyelesaikan sebagian besar masalah di bidang ekonomi, terutama berkaitan dengan rumitnya birokrasi di Indonesia.

Khusus untuk UMKM, UU Cipta Kerja disebut memiliki beberapa manfaat yang membantu mempermudah akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha, akses pembiayaan dan akses pasar. Lantas, apa saja sederet peran dan manfaat UU Cipta Kerja untuk UMKM?

Mengutip penjelasan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Minggu (18/10/2020), UU Cipta Kerja dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, di mana di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja yang terdampak.

"UU Cipta Kerja akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya start-up lokal dengan kemudahan perizinan," demikian dikutip Liputan6.com.

Beleid ini juga dinilai menjadi koperasi sebagai lembaga ekonomi utama pilihan masyarakat. Sebagai informasi, rasio partisipasi penduduk berkoperasi baru 8,41 persen saja, jauh di bawah rata-rata dunia yang mencapai 16,31 persen.

Hal itu turut menyebabkan rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional yang hanya 0,97 persen saja, dibanding rerata dunia yang mencapai 4,3 persen.

Dalam UU Cipta Kerja, pembentukan koperasi disederhanakan baik syarat maupun pengelolaannya. Koperasi Syariah juga diperkuat melalui UU ini.

"UU Cipta Kerja memberikan penguatan dan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar. Kompetensi dan level usaha UMKM dapat meningkat dengan fasilitasi untuk masuk ke rantai pasok industri," demikian penjelasan Kemenkop UKM.

Kemudian, UU ini juga dinilai mendukung percepatan digitalisasi UMKM dengan memberi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi di tiap lini bisnis dan inkubasi bisnis, sehingga bisnis UMKM bisa berbasis inovasi dan teknologi.

Soal pembiayaan, UU Cipta Kerja juga mengatur penyaluran kredit yang mudah dan murah bagi kegiatan usaha. Dalam UU ini, terdapat kemudahan agunan bagi UMK yaitu tidak harus berupa aset, namun dengan kegiatan usaha itu sendiri.

Selain itu, akses pembiayaan ke UMK juga diperluas mulai dari pembiayaan alternatif hingga dana bergulir.

Terakhir, dengan UU Cipta Kerja, peluang dan prioritas pasar kepada produk UMKM bisa lebih luas.

"Hal ini berupa kesempatan UMKM dan Koperasi untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan prioritas produk UMKM dan Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan alokasi minimal 40 persen," tutupnya. 

Langkah DPR dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan terobosan untuk menjawab tantangan perekonomian global. Karena dalam satu aturan hukum tersebut, ada setidaknya 77 undang-undang yang di-review untuk mengatasi kebuntuan ekonomi.

Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Franky Sibarani, mengatakan selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada 5 persen. Sementara target pemerintah adalah 7 persen.

"Undang-undang ini terobosan perbaikan di sektor ekonomi. Sebenarnya kita sudah terlalu lama dikekang regulasi. Ada sekitar 43 ribu peraturan. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja ini mempertemukan itu semua. UU ini bicara investasi perizinan, pengadaan lahan, proyek strategis nasional, koperasi dan UMKM," katanya di Jakarta, Sabtu (17/10/2020).

Dia menilai, UU Cipta Kerja ini mendorong UMKM dan koperasi menjadi garda terdepan ekonomi Indonesia. Franky menjelaskan, ada sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia, atau 99,8 persen jumlah usaha di Indonesia. Dengan adanya UU Cipta Kerja, maka segala perizinan dan regulasi yang mempersulit UMKM dipangkas.

"UMKM yang selama ini terkendala soal perizinan dan bagaimana mereka tanpa pendampingan masih dilihat sebagai kelompok yang rentan. Kali ini dalam UU Cipta Kerja ini diberikan satu tonggak kebangkitan UMKM di Indonesia," ia menegaskan.

Dalam UU Cipta Kerja ini, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini mengungkapkan, warga negara Indonesia tidak perlu lagi syarat yang rumit untuk mendirikan UMKM.

Cukup hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan izin dari RT saja sudah bisa membuat UMKM. Bahkan, nantinya mereka akan mendapatkan bantuan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, hingga Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Nantinya itu akan diatur dalam PP akan diatur seperti itu. Kemudian perizinannya juga tidak rumit, cukup melalui online, jadi langsung bisa berusaha. Dulu kan banyak izinnya," ucapnya.

Tidak hanya UMKM, Franky menambahkan, kini membangun perseroan terbatas (PT) juga tidak lagi rumit. Kini pemerintah memberikan peluang bagi seseorang untuk membangun PT sendiri.