Salurkan Bantuan, Wapres Minta Menteri Adopsi Teknologi Biometrik

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para menteri mengadopsi teknologi biometrik yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah. Menurutnya, dengan pemanfataan teknologi biometrik dapat memudahkan pemerintah dalam upaya penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Dia mengatakan, hasil kajian dan uji coba teknologi biometrik secara luas telah dilakukan sejak 2018 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dengan memanfaatkan teknologi biometrik digitalisasi penyaluran bantuan bahkan tidak memerlukan kepemilikan smartphone di tingkat masyarakat, cukup berada di tingkat merchant atau agen atau toko.

Selain itu pemerintah dapat menghemat biaya penyediaan infrastruktur transaksi yang sangat mahal seperti pencetakkan kartu debit maupun mesin Electronic Data Capture (EDC).

"Karena itu saya meminta agar pemanfaatan teknologi biometrik tersebut dapat segera diadopsi agar penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah dapat berlangsung dengan baik," katanya dalam Peresmian Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Halal bagi UMKM, secara virtual di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

"Saya harapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) dapat menindaklanjuti pemanfaatan teknologi biometrik ini untuk penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah," sambung Wapres.

Wapres mengatakan, besarnya adopsi penggunaan teknologi digital di Indonesia beserta segala potensinya tentu saja membawa peluang dan sekaligus juga tantangan. Teknologi digital ini seharusnya mampu mendorong pertumbuhan industri, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah.

"Pertumbuhan teknologi digital juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pariwisata dan jasa lainnya. Peluang tersebut tentu harus dapat dimanfaatkan dengan baik," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Ma'ruf Amin menyayangkan pemanfaatan teknologi digital yang dilakukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tanah Air masih sangat rendah. Bahkan, tercatat baru ada 13 persen, atau hanya sekitar 8,3 juta dari 64,2 juta pelaku UKM secara nasional yang memanfaatkan teknologi digital, khususnya platform e-commerce.

"Padahal penggunaan teknologi digital justru semakin diperlukan apalagi saat pandemi Covid-19 yang berlangsung saat ini," katanya dalam Peresmian Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Halal bagi UMKM, secara virtual di Jakarta, Selasa (20/10).

Dia menekankan pemanfaatan teknologi digital diperlukan untuk mendorong pengembangan UMKM. Teknologi digital juga perlu dilakukan sebagai bagian dari transformasi ekonomi dan penguatan ekonomi kelompok masyarakat terbawah agar lebih produktif dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

Bahkan, lanjut dia, berdasarkan hasil survei Bank Dunia, beberapa usaha yang tidak mengalami penurunan pendapatan selama pandemi Covid-19 ini adalah mereka yang menggunakan penjualan online sebagai sarana pemasaran mereka.

"Oleh karena itu, upaya perluasan akses pasar, melalui kerjasama dengan berbagai platform digital marketplace untuk memfasilitasi UMKM menjadi semakin diperlukan," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com