Program Resi Gudang, Upaya Pemerintah Serap Produk Pertanian

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan saat pandemi berlangsung sektor pertanian mengalami kelebihan pasokan. Kondisi ini dipicu oleh permintaan dari masyarakat yang turun drastis dan adanya gelombang pengelolaan lahan pertanian yang menjadi maksimal.

Salah satu wilayah yang mengalami kelebihan produksi yakni di Bali. Produktifnya lahan pertanian ini didorong sektor pariwisata yang ambruk dan membuat para pekerja sektor wisata beralih ke sektor pertanian.

"Karena pandemi, pegawai pariwisata di Bali kembali ke daerah dan menjadi petani sehingga hasil tana, mereka over," kata Teten dalam Dialog Covid-19 bertajuk Protokol Kesehatan di UMKM di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (26/10).

Dari laporan Gubernur Bali, I Wayan Koster, Teten mengatakan saat ini Bali kelebihan hasil pertanian seperti buah-buahan dan produk pangan lainnya. Tak hanya di Bali, kelebihan produk pangan juga dialami wilayah Nusa Tenggara Timur.

Para petani garam baru saja panen dan mengalami kesulitan dalam penjualan. Begitu juga para petani kopi di berbagai wilayah yang pertengahan tahun ini panen. Akibat pandemi pun penjualan biji kopi ke berbagai kafe terhambat.

Maka, pemerintah pun membuat skema resi gudang untuk menyerap produk hasil pertanian ini. Teten mengatakan kelebihan produk tersebut akhirnya dibeli pemerintah dan selanjutnya disimpan di gudang. Sehingga, petani bisa menikmati hasil panen dan roda ekonomi di masyarakat tetap berputar.

"Misalnya over supply karena permintaan sedikit seperti kopi ini kami bantu beli agar uangnya bisa dinikmati petani, " kata Teten.

Cara yang sama juga akan dilakukan untuk produk lain seperti garam dan bawang merah. Khususnya bawang merah dari Brebes yang dalam waktu dekat juga akan panen.

"Kemungkinan bawang merah juga kaan over suplai," kata dia.

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pemerintah daerah untuk segera mengamankan kesediaan pangan di wilayahnya. Hal ini untuk mengantisipasi potensi terjad krisis pangan seperti yang diproyeksikan oleh lembaga pangan dunia atau FAO.

"Hadirin yang saya hormati FAO telah memperingatkan pandemi Covid-19 bisa menimbulkan krisis pangan. Saya minta bupati, gubernur, dan walikota untuk memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing," ujar dia melalui video confrence

Jokowi mengatakan, ketersediaan data komoditas pangan sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat. Sebagaimana yang dibuat pemerintah melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).

"Data produksi dan data konsumsi yang akurat, sangat penting. Karena berdasarkan data tersebut kita akan mengetahui lebih cepat mana provinsi yang kekurangan, mana provinsi yang kelebihan," tegasnya.

Alhasil, sambung Jokowi, kebijakan perdagangan yang diambil oleh pemerintah pusat akan lebih tepat sasaran. Menyusul tersedianya data aneka komoditas yang update di tiap-tiap daerah.

"Berdasarkan tersebut perdagangan antar daerah bisa didorong. Juga adanya kerja sama antar daerah bisa diperkuat," tambahnya.

"Maka, di daerah-daerah saya berharap dikembangkan jenis data (PIHPS) dan infomasi lain atau yang serupa," tutupnya.