Menengok Harga Keekonomian Biomassa Bahan Baku Cofiring PLTU

Liputan6.com, Jakarta Perhitungan harga biomassa untuk bahan baku cofiring PLTU ditentukan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam rangka mewujudkan ekosistem listrik kerakyatan berkeadilan, tentunya memiliki tantangan dalam menyeimbangkan ekologis lingkungan dan sinkronisasi antara pasokan dengan permintaan.

Maka perlu banyak ketersediaan agar kebutuhan cofiring dapat terpenuhi dan pasokan dapat terjaga.

Tim Ahli Pusat Energi UGM Saiqa Ilham Akbar mengatakan, skema ekosistem listrik kerakyatan nantinya akan menumbuhkan ekonomi regional dan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat desa.

"Peluang usaha baru di desa muncul karena masyarakat desa ambil bagian untuk ikut memasok kebutuhan biomassa untuk cofiring kemudian juga meningkatkan serapan tenaga kerja di industri, ujar Saiqa, Jumat (6/11/2020).

PT PLN (Persero) pun membutuhkan jaminan keamanan pasokan feedstock untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen di tahun 2025.

Harga merupakan salah satu komponen utama yang sangat penting dalam pengembangan energi baru terbarukan. Untuk menjamin ketersedian pasokan maka harga biomassa bahan baku cofiring harus menghasilkan keuntungan, mencerminkan harga keekonomian, dan harus berkeadilan. 

Dalam perhitungan harga biomassa terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan.

- Perhitungan dari sisi supply

Dilakukan dengan menghitung biaya keekonomian produksi biomassa ditambah dengan biaya transportasi dengan mempertimbangkan faktor eskalasi biaya ke dalam harga yang ditetapkan.

- Perhitungan dari sisi demand

Dilakukan dengan menentukan batas maksimal harga biomassa yang digunakan untuk memproduksi energi listrik pada harga yang telah ditetapkan. Merujuk pada Perdiri No.1 Tahun 2020 Harga Pembelian Tertinggi (HPT) pembelian biomassa untuk cofiring PLTU.

Kajian sementara telah dilakukan oleh Tim Ahli Pusat Energi UGM dengan menggunakan hasil perhitungan analisis dari beberapa data, berikut harga keekonomian biomassa sementara Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.