Edhy Prabowo, Akui Tak Punya Bisnis Lobster tapi Diciduk KPK soal Ekspor Benih Lobster

Liputan6.com, Jakarta Edhy Prabowo dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di periode kedua kepemimpinannya sebagai presiden.

Sepak terjang Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP terus menjadi perhatian masyarakat. Hal yang paling menyedot perhatian adalah kebijakannya ketika membuka kembali ekspor benih lobster. Kebijakan ini dilarang oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Kini, Edhy Prabowo dikabarkan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai tiba dari kunjungannya ke Amerika Serikat (AS). Edhy Prabowo ditangkap berkaitan ekspor benih lobster atau benur.

Padahal, Edhy Prabowo beberapa waktu mengaku tak memiliki bisnis lobster. Bahkan dirinya menegaskan ke masyarakat untuk tidak meragukan jiwa nasionalismenya sebagai Menteri.

"Anda tidak usah ragu, saya orang nasionalis. Prinsip seorang menteri adalah konstitusi, saya kerja untuk NKRI. Saya tidak punya bisnis lobster, bisnis perikanan," tegas Edhy pertengahan tahun ini.

Terkait polemik ekspor lobster, Edhy memastikan semangat regulasi ini untuk menghidupkan kembali usaha para nelayan dari Sabang sampai Merauke yang sempat mati.

Selain itu, dirinya juga ingin menumbuhkan etos budidaya lobster. Karenanya, ke depan KKP akan menghentikan ekspor benih bening lobster apabila budidaya dalam negeri sudah mampu menampung hasil tangkapan para nelayan.

"Kenapa diekspor? Daya tampung kita masih sedikit ada peluang ekspor saya pilih ekspor," imbuhnya.

Untuk itu, sembari menyiapkan budidaya dalam negeri, Menteri Edhy menyebut ekspor benih bening lobster memiliki sejumlah manfaat untuk nelayan dan pendapatan negara dari sisi pajak. Mengingat di tengah lesunya perekonomian, sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi peluang untuk dimaksimalkan oleh segenap lapisan masyarakat.

"Pajak lobster itu, dulu 1.000 ekor Rp 250. Sekarang 1 ekor minimal Rp 1.000. Mana yang Anda pilih? Kalau saya ekspor 500 juta benih, Rp500 miliar saya terima uang untuk negara," seru Edhy Prabowo.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Edhy Prabowo ditangkap berkaitan ekspor benih lobster atau benur. 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

Ghufron juga menyatakan, saat penangkapan, Edhy Prabowo berada di Bandara Soekarno Hatta bersama dengan keluarga dan sejumlah pegawai KKP yang juga ikut diamankan KPK.

"Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan," ujar Ghufron kepada Liputan6.com, Rabu (25/11/2020).

Edhy Prabowo ditangkap usai kunjungannya ke Hawaii, Amerika Serikat (AS). Kepergiannya ke Negeri Paman Sam mulai diketahui sejak Kamis, 19 November 2020 pekan lalu, pada acara Jakarta Food Security Summit (JFSS) ke-5.

Pada saat itu, dia mengabarkan dirinya tengah berada di Konsulat Jenderal RI di Los Angeles, Amerika Serikat. Dia pun berbincang dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, bahwa dirinya hendak terbang ke Hawaii untuk urusan di sektor perikanan.

"Mohon izin saya menggunakan kantor cabang ibu di LA, karena kebetulan saya sedang tugas untuk menuju ke Hawaii dalam rangka mengunjungi Ocean Institute," kata Menteri Edhy, seperti dikutip Rabu (25/11/2020).

Dia menyampaikan, tujuannya berangkat ke Hawaii adalah untuk mempelajari produksi benih-benih udang, khususnya vaname, yang hendak ia kembangkan di Tanah Air.

"Kebetulan karena sekarang kita sedang galakan produksi udang nasional, salah satunya adalah vaname, jadi kita harus menjaga jangan sampai kita di benihnya kesulitan," ujar Menteri Edhy Prabowo.

Lebih lanjut, Edhy Prabowo pun bercerita alasan mengapa dirinya harus mampir dulu ke Los Angeles. Hal itu karena protokol yang ditetapkan Pemerintah AS selama masa pandemi Covid-19.

"Harus melalui LA karena jalannya harus mengikuti prosedur Covid-19 dari Pemerintah Amerika harus melalui mainland dulu, enggak bisa langsung ke Hawaii. Tapi Alhamdulillah, demi urusan negara Insya Allah semuanya lancar," pungkasnya.

Kepergian Edhy Prabowo ke Amerika Serikat dilakukan tak lama seusai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump.

Adapun kunjungan Menko Luhut tersebut bertujuan untuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai USD 750 juta, atau setara Rp 10,5 triliun.