Wujudkan Ketahanan Energi, Menteri ESDM Launching Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 

Liputan6.com, Jakarta Indonesia terus bergerak menuju kendaraan listrik berbasis baterai. Komitmen tersebut diwujudkan dengan dilaksanakannya Public Launching Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Public launching ini bertujuan untuk dapat melakukan diseminasi program-program Pemerintah Pusat dan Daerah maupun para stakeholder dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

"Dasar pemikiran Program KBLBB tersebut adalah untuk meningkatkan Ketahanan Energi Nasional dengan mengurangi ketergantungan impor BBM, yang akan berdampak positif dalam pengurangan tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia akibat impor BBM," tutur Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kamis (17/12) pada acara Public Launching KBLBB.

Public launching KBLBB ini dihadiri secara daring oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Staf Kepresidenan, Gubernur seluruh Indonesia, pimpinan BUMN, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, dan media yang menjadi unsur-unsur pentahelix ekosistem KBLBB.

Saat ini konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel oil per day (bopd), kebutuhan BBM tersebut sebagian besar dipasok dari impor. Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi, ketergantungan pada BBM impor akan terus meningkat.

"Oleh karena itu diperlukan penggunaan sumber energi lokal terutama energi baru terbarukan dan gas, yang digunakan untuk pembangkit listrik sebagai penyedia listrik bagi KBLBB. Sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca nasional," imbuh Arifin.

Kementerian ESDM telah menyusun Grand Strategi Energi, dengan salah satu programnya adalah penggunaan KBLBB. Di samping itu, peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik juga didukung dengan rencana pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

Pembangunan SPKLU dan SBKLU pun didukung oleh penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, sebagai regulasi turunan dari Perpres 55 Tahun 2019. Peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik juga didukung dengan rencana pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 2.400 titik, dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di 10 ribu titik sampai dengan tahun 2025, serta peningkatan daya listrik di rumah tangga pengguna KBLBB.

Pada kesempatan tersebut, Arifin mengatakan, Indonesia memiliki potensi untuk membuat kendaraan listrik karena teknologi dan komponen yang digunakan lebih sederhana daripada kendaraan konvensional. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi industri otomotif di dalam negeri.

"Selain itu, kita juga memiliki potensi kemampuan dalam negeri untuk memproduksi baterai dengan didukung potensi tambang mineral nikel yang cukup besar sebagai bahan baku baterai. Saat ini telah dibentuk Indonesia Battery Holding (IBH) yang merupakan gabungan dari beberapa BUMN yaitu MIND ID, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Aneka Tambang. Holding baterai ini akan mengolah produk nikel dari hulu ke hilir hingga menjadi produk baterai kendaraan listrik," ujarnya.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan pun mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam mendorong implementasi kebijakan KBLBB.

"Kebijakan ini diharapkan akan menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi, sekaligus sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kesehatan melalui lingkungan hidup yang bebas polusi," ujar Luhut.

Luhut pun mengajak seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD untuk menjadi pionir dalam penggunaan KBLBB, khususnya sebagai kendaraan operasional di lingkup instansi masing-masing, dan memberikan apresiasi bagi instansi yang saat ini sudah memulai menggunakan KBLBB sebagai kendaraan operasionalnya.

"Bagi yang belum, mulai saat ini saya mengajak Saudara-Saudara sekalian untuk meningkatkan penggunaan KBLBB, kendaraan bebas BBM, dan kendaraan bebas polusi," tutupnya.

Kementerian ESDM juga menginisiasi penyiapan situs khusus KBLBB untuk akses data dan informasi terkait KBLBB. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah menggerakkan seluruh gubernur di Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur pemberian insentif, mengikuti public launching, dan menggunakan KBLBB untuk kendaraan jabatan, operasional, maupun kendaraan umum.

Sementara itu, kendaraan dinas Menteri Perhubungan dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan juga telah resmi berganti dari bahan bakar fosil menjadi mobil listrik, sejak Rabu (16/12) kemarin.

Pada tahun 2030, berdasarkan skenario awal grand design energi diproyeksikan terjadi penghematan devisa akibat pengurangan impor BBM setara 77 ribu bopd yang dapat menghemat devisa sekitar US$1,8 miliar dan menurunkan CO2 sebesar 11,1 juta ton CO2-e.

Untuk mencapai kondisi tersebut, jumlah kendaraan listrik tahun 2030 ditargetkan sekitar2 juta unit untuk kendaraan roda-4 dan 13 juta unit untuk kendaraan roda-2.

Dan dari acara public launching ini, telah diperoleh komitmen dari para peserta dan pelaku usaha terkait penyediaan KBLBB tahun 2025 sekitar 19 ribu unit kendaraan roda-4 dan 750 ribu unit kendaraan roda-2 (data s.d. 16 Desember 2020) yang berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 283 ribu ton CO2-e. Komitmen ini masih sementara karena angkanya terus bertambah seiring dengan semangat seluruh stakeholder mendukung KBLBB sebagai kendaraan masa depan yang ramah lingkungan.

Perbandingan angka target dan komitmen KBLBB tersebut, menunjukkan bahwa peluang penyediaan dan pemanfaatan KBLBB sangat besar dan dibutuhkan kerjasama dan peran serta aktif dari seluruh unsur pentahelix ekosistem KBLBB.

Pemerintah meyakini, dengan kolaborasi dan interaksi yang intensif, serta peran media yang mampu memberikan informasi yang berimbang, akan menunjukkan bahwa Indonesia mendorong penggunaan KBLBB, perkembangan industri, dan infrastruktur pendukung, dengan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri secara bertahap, namun pasti.

"Kita membutuhkan kerja yang luar biasa dan sinergi yang baik dalam mengimplementasikan Program KBLBB agar tercapai target-target yang telah ditetapkan. Kami berharap Bapak dan Ibu terus dapat memberikan kontribusi terhadap Program KBLBB ini dengan segala aktivitas yang dapat dilakukan," pungkas Arifin.

(*)