Banyak Tenaga Kerja Terserap, Ekonomi Indonesia Bisa Melesat di Kuartal II 2021

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah meyakni pertumbuhan ekonomi di kuartal II tahun ini bisa melesat, setelah terkontraksi atau minus 0,74 persen di kuartal pertama. Hal ini didorong dengan sudah banyaknya tenaga kerja yang terserap.

Piter menyebut saat ini beberapa tenaga kerja yang sebelumnya mengalami PHK mulai kembali terserap industri. Bahkan sektor informal saat ini menurutnya juga sudah mengalami pengurangan.

“Penyerapan tenaga kerja mulai bergerak lagi, sekarang sektor informalnya berkurang, kembali sektor formal. Artinya yang kemarin di rumahkan, PHK, sebagian sudah ada yang mulai diserap industri,” ujarnya dalam dialog Kabar Penyerapan Dana PEN 2021, Kamis (6/5).

Penyerapan tenaga kerja terjadi karena dampak dari stimulus yang telah dilakukan pemerintah. Misalnya, insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor properti yang ditanggung pemerintah.

“Karena kedua sektor itu memberikan linkage yang luas kepada sektor lain, maka dampaknya ke industri sangat signifikan,” jelasnya.

Hal tersebut pun memberikan dampak pada sektor manufaktur yang kembali ekspansif. Pada April 2021, indeks manufaktur Indonesia atau Purchasing Manager’s Index (PMI) berada di level tertinggi sepanjang sejarah yakni 54,6, dari bulan sebelumnya 53,2.

Dengan mulai bergeraknya sektor tenaga kerja hingga industri, Piter memproyeksi perekonomian di kuartal II akan tumbuh positif di kisaran 3-4 persen. Bahkan menurutnya, proyeksi tersebut bisa naik jika pemerintah bisa mengendalikan kasus Covid-19 dengan baik.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 minus 0,74 persen (YoY). Kinerja ekonomi pun dinilai mengindikasikan perbaikan, dan diproyeksikan tumbuh positif pada kuartal II 2021.

"Dengan berbagai langkah kebijakan yang responsif dan antisipatif, serta konsistensi pelaksanaan reformasi struktural, pemerintah meyakini bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi diprediksi akan kembali pada zona pertumbuhan positif sejak triwulan II 2021," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dalam keterangannya pada Rabu (5/5/2021).

Optimisme ini terutama dipengaruhi oleh dua faktor, yakni proses pemulihan dan normalisasi ekonomi yang terus berlangsung, serta faktor technical rebound akibat baseline yang relatif rendah saat awal masa pandemi (mulai triwulan II 2020).

"Hal ini akan mendukung pencapaian kinerja ekonomi Indonesia di tahun 2021 yang diprediksi berada pada rentang 4,5 – 5,3 persen," tutur Febrio.

Diungkapkannya, pemerintah secara konsisten terus memperkuat langkah pemulihan ekonomi melalui faktor yang menjadi game changer melalui penanganan pandemi, dukungan kepada sektor riil, dan kebijakan reformasi struktural. Langkah penanganan di bidang kesehatan tetap menjadi prioritas utama untuk mengatasi sumber guncangan.

Hal ini mencakup program vaksinasi gratis bagi sekitar 181,5 juta orang yang diharapkan mampu mencapai herd immunity pada awal 2022. Selain itu, upaya penguatan dan penegakan disiplin protokol kesehatan juga terus dilakukan baik dengan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak), maupun upaya TLI (Tes, Lacak, dan Isolasi) yang komprehensif.

Pemerintah juga terus memberikan survival and recovery kit melalui Program PEN yang secara konsisten mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Hingga 30 April 2021, program PEN sudah terealisasi sebesar Rp 155,63 triliun atau 22,3 persen dari pagu anggaran PEN 2021, mencakup program perlindungan sosial sebesar Rp 49,07 triliun atau sekitar 32,7 persen dari pagu. 

Sementara itu, dukungan kepada UMKM dan korporasi serta insentif usaha masing-masing telah terealisasi sebesar Rp 40,23 triliun (20,8 persen dari pagu) dan Rp 26,20 triliun (46,2 persen dari pagu). "Ke depan, penyaluran PEN akan terus dipercepat guna mendorong kinerja perekonomian kembali ke zona positif," kata Febrio.

Kebijakan reformasi struktural, menurutnya, yang telah dimulai dengan implementasi Undang-undang Cipta Kerja dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) terus dioptimalkan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembukaan lapangan kerja berkualitas, pemberdayaan UMKM, serta reformasi birokrasi untuk kemudahan berusaha.

"Momentum reformasi justru terus diperkuat dalam fase pemulihan ekonomi, sehingga diharapkan proses pemulihan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi nasional dalam jangka menengah-panjang," ungkapnya.