Vaksinasi Berbayar Dibatalkan Jokowi, Ini Respons Pengusaha

Liputan6.com, Jakarta Program vaksinasi berbayar akhirnya dibatalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejatinya, program vaksinasi berbayar dimulai pada 12 Juli 2021 oleh Kimia Farma.

Pengusaha pun angkat bicara tentang pembatalan program vaksinasi berbayar ini. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi, Ajib Hamdani mengatakan, pada prinsipnya dunia usaha berfokus dan berharap dengan setiap upaya percepatan vaksinasi dilakukan oleh pemerintah.

Meski vaksinasi berbayar dibatalkan, pengusaha pastikan akan tetap komitmen membantu proses vaksinasi di lapangan.

"Ketika diputuskan oleh pemerintah tidak boleh vaksin berbayar, pengusaha tetap bisa membantu dengan memfasilitasi proses vaksinasinya di lapangan," kata Ajib saat dihubungi merdeka.com, Minggu (18/7/2021).

Ajib mengaku jika telah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran pengusaha Hipmi di seluruh daerah.

Pengusaha sudah diinstruksikan untuk bekerja sama dengan setiap Pemerintah Daerah (pemda) dan tenaga kesehatan untuk membantu teknis pelaksanaan vaksinasi di lapangan.

"Dunia usaha akan support menuju ke arah sana, sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah," tandasnya.

Saksikan Video Ini

Program vaksinasi berbayar Covid-19 yang awalnya bisa diakses masyarakat akhirnya dibatalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rencana awal, vaksinasi berbayar akan dimulai pada 12 Juli 2021 melalui Kimia Farma. Namun kemudian jelang pelaksanaannya, pemerintah memutuskan untuk menunda di tengah penolakan banyak pihak.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, di Istana Negara, mengakui jika alasan pembatalan program vaksinasi berbayar setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat.

"Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” jelas dia di Istana Negara, dikutip dari laman Setkab Jumat (16/07/2021).

Dengan pembatalan vaksinasi berbayar ini maka pemberian seluruh vaksinasi akan tetap diberikan melalui mekanisme gratis yang bisa diakses semua masyarakat tanpa bayar.

Anung mengatakan ini sesuai dengan yang disampaikan Presiden Jokowi. “Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan,” tegas dia.

Sementara itu, terkait dengan vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan. Dengan ketentuan perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.