Jokowi Tugaskan TNI-Polri Sebar BLT PKL dan Warung Rp 1,2 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKL-Warung yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di seluruh Indonesia.

Masing-masing instansi akan menyalurkan dana BLT PKL dan warung untuk 500 ribu penerima manfaat program dengan anggaran Rp 600 miliar.

"TNI dan Polri diberikan kewenangan untuk menyalurkan kepada PKL sebanyak 1 juta penerima untuk PKL dan UMKM, jadi masing-masing 500 ribu (penerima)," kata Sri Mulyani dalam Dialog Menko Perekonomian, Menkeu, Kepala BPKP dengan Penerima BT-PKLW di Kota Medan, Kamis (9/9).

Masing-masing instansi akan diberikan dana sebesar Rp 600 miliar untuk disalurkan kepada masyarakat. Sehingga penerima akan mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 1,2 juta.

"Rp 600 miliar untuk TNI dan Rp 600 miliar untuk Polri untuk disalurkan ke warung nasi atau PKL," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan penunjukkan TNI dan Polri ini langsung diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya dua institusi ini bisa memahami kondisi masyarakat yang terdampak. Sebab selama pandemi berlangsung TNI dan Polri yang menjalankan tugas untuk pencegahan penyebaran virus corona kepada masyarakat. Sehingga beberapa tempat usaha terpaksa ditutup untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

"Tugas TNI dan Polri bisa dipahami masyarakat karena memang kita minta warungnya harus tutup atau berpindah, makanya dikasih bantuan. Itu yang disampaikan Presiden buat UMKM yang disalurkan ke TNI Polri," kata dia.

Secara khusus Sri Mulyani mengapresiasi sistem yang dibangun oleh Polri dalam rangka menyalurkan bantuan dari pemerintah. Pendataan dilakukan Polri untuk memastikan penerima BLT belum pernah mendapatkan bantuan program apapun dari pemerintah.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selain itu, selama penyaluran bantuan, penerima akan mendapatkan tanda terima dan dilakukan pendokumentasian. Kemudian tanda terima dan dokumentasi tersebut langsung di data menggunakan sistem digital.

"Senang sekali dari Polri ini bikin sistem. Mereka pakai sistem tanda terima dan di foto dan dimasukkan ke sistem," kata dia.

Dia menambahkan sistem yang digunakan ini bisa memastikan penerima BLT tidak menerima bantuan lain dari pemerintah. Sehingga bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih dan lebih berkeadilan. Ini sekaligus memastikan agar dana bantuan yang diberikan pemerintah tidak disunat oleh pihak manapun.

"Kita harapkan yang diterima masyarakat ini utuh dan tidak kurang satu rupiah pun," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com