Program Pupuk Subsidi Rp 30 Triliun Tak Dongkrak Produksi, Setop Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAAI) meminta subsidi pupuk yang menelan anggaran besar mencapai Rp 30 triliun per tahun dihentikan. Sebab, penyaluran pupuk subsidi dinilai tidak efektif mendongkrak hasil produksi tanaman konsumsi.

Ketua MAAI Maxdeyul Sola mengatakan, usulan penyetopan subsidi pupuk ini telah didiskusikan dengan dewan beras dan dewan jagung nasional.

"Kami sudah mengatakan, tidak perlu lagi subsidi pupuk. Jadi dengan demikian tolong dikaji apakah masih perlu itu subsidi pupuk," ujar Maxdeyul dalam sesi webinar bersama Ombudsman RI, Jumat (24/9/2021).

Sebagai catatan, pemerintah telah menggelontorkan pupuk bersubsidi senilai Rp 31,3 triliun pada 2015. Kemudian di 2016 sebesar Rp 26,9 triliun, pada 2017 sebesar Rp 28,8 triliun, pada 2018 Rp 33,6 triliun, di 2019 Rp 34,3 triliun dan pada 2020 senilai Rp 24,5 triliun.

Maxdeyul lantas meminta pemerintah lebih memprioritaskan ketersediaan pupuk dibanding subsidi pupuk. Dia menilai, petani justru lebih membutuhkan ketersediaan pasokan pupuk.

"Tanpa pupuk, produksi akan gagal di jagung. Terlambat saja maka produksi akan gagal jadi inilah dampak kebijakan yang ada saat ini yang tidak dikaji hulunya," tegasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sekjen Dewan Jagung Nasional ini pun menyarankan, agar pemerintah lebih mempertimbangkan untuk melanjutkan program subsidi pupuk di tengah pandemi Covid-19. Dia tak ingin program tersebut tidak berbuah hasil baik pada produksi tanaman pangan.

"Dan kalau mau subsidi di hilir di saran saran hilir pengolahan lahan pasca panen dan harga kondusif bagi petani," pungkasnya.