Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Wajib Sertifikasi Halal Alat Kesehatan Berpotensi Jadi Komersialisasi

Mekanisme sertifikasi halal akan menyulitkan pabrikan karena bahan baku hingga kini harus disuplai dari berbagai pihak agar sesuai ketentuan.

oleh Liputan6.com diperbarui 27 Sep 2021, 20:30 WIB

Diterbitkan 27 Sep 2021, 20:30 WIB

Penjualan Vitamin dan Alkes di Pasar Pramuka Meningkat

Aktivitas jual beli obat dan alat kesehatan di Pasar Pramuka, Jakarta, Rabu (23/6/2021). Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Pramuka, Yoyon mengatakan peningkatan penjualan vitamin di tempat tersebut di tengah pandemi COVID-19 mulai terlihat dari beberapa pekan lalu. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha alat kesehatan mengeluh syarat wajib sertifikasi halal untuk alat kesehatan (Alkes). Syarat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 464 tahun 2020.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Randy Teguh mengatakan, syarat wajib sertifikasi halal ini berpotensi menjadi komersialisasi. Kewajiban ini juga berpotensi menambah ketidakpastian bagi investasi dari luar negeri.

"Jangan sampai produk yang tidak perlu sertifikat halal, dikenakan, sehingga sertifikasi ini tidak mencapai tujuan awalnya," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Jakarta, Senin (27/9/2021).

Mekanisme sertifikasi itu, menyulitkan pabrikan karena bahan baku hingga kini harus disuplai dari berbagai pihak agar sesuai ketentuan. Sementara itu, infrastruktur pelabelan halal untuk alat kesehatan belum sesiap obat dan makanan.

"Kalau untuk obat dan makanan sangat jelas pelabelan halal. Sementara untuk alkes kita masih kebingungan," katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Komunitas Inovator

Aktivitas jual beli obat dan alat kesehatan di Pasar Pramuka, Jakarta, Rabu (23/6/2021). Penjualan obat, vitamin, dan alat kesehatan di pasar tersebut meningkat hingga 50 persen imbas lonjakan kasus virus corona Covid-19 di Ibu Kota. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Dalam hal penyediaan alkes dalam negeri, Gakeslab telah membangun kerja sama dengan 11 universitas untuk menciptakan komunitas inovator dimana produk-produk penelitian bisa dilakukan penghiliran oleh industri.

Gakeslab juga menggandeng Persatuan Insinyur Indonesia untuk mendukung kesiapan berupa komponen bahan baku dan mesin, serta memobilisasi sarana produksi. Namun demikian, pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk dibereskan.

Salah satunya yakni skema penghitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) khusus untuk sektor alat kesehatan. "Sepertinya belum ada kejelasan apabila kami mempunyai penelitian dan pengembangan bekerja sama dengan universitas, apakah ini bisa menaikkan bobot TKDN," tandas Randy.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com