Indonesia Presidency G20, Apa Agenda yang Dibawa?

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia tengah bersiap diri memegang presidensi G20 pada 2022. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia menyiapkan dua jalur melalui finance track yang didapuk Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, serta sherpa track yang dipegang Menko Perekonomian dan Menteri Luar Negeri.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Suminto mengatakan, Indonesia yang membawa tema Recover Together, Recover Stronger dalam presidensi G20 telah menyiapkan tiga pilar yang akan jadi dasar dalam menyusun agenda-agenda di tahun depan.

"Pertama adalah meningkatkan produktivitas, kedua meningkatkan daya tahan dan stabilitas ekonomi dan keuangan, dan ketiga adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Suminto kepada Liputan6.com, Senin (1/11/2021).

Suminto menyampaikan, ketiga pilar itu akan jadi dasar agenda diskusi, baik dalam lingkup finance track maupun sherpa track. Salah satu agenda pembahasan penting pada finance track, yakni mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dan keuangan global dalam memandu pemulihan ekonomi.

"Setelah pandemi reda kan harus dilakukan policy exit, harus secara gradual kembali ke kebijakan yang normal. Itu kan harus terkoordinasi, tidak ada yang dirugikan oleh kebijakan negara lain, terutama negara lain yang exit-nya lebih cepat karena vaksinasi dan pemulihan ekonominya lebih cepat," urainya.

Agenda kedua, mengatasi dampak scarring effect atau efek luka dari pandemi terhadap perekonomian. Ketiga, terkait sustainable finance yang akan membahas isu-isu soal iklim dan pembiayaan berkelanjutan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Keempat, Suminto melanjutkan, yakni terkait reformasi perpajakan internasional, di mana salah satu agendanya mengungkit soal pajak digital.

"Di tahun ini kan negara-negara sudah mencapai konsensus untuk pelaksanaan pajak digital. Tahun depan kita harus menyiapkan implementasi dari konsensus itu. Dunia dan negara-negara harus melakukan berbagai persiapan dan penyesuaian untuk implementasi konsensus pajak digital," ungkapnya.

Selanjutnya, Presidensi G20 Indonesia juga akan membahas bagaimana negara-negara di dunia dapat secara efektif melakukan mobilisasi sumber daya domestik. Termasuk negara berkembang (emerging market) agar dapat secara efektif memberdayakan sumber daya domestik untuk pembangunan.

Suminto memaparkan, presidensi G20 Indonesia dalam bidang finance track juga akan membahas mengenai agenda sistem pembayaran, seperti cross border payment dan digital currency. Lalu juga pembahasan soal reformasi sektor keuangan dan financial inclusion.

"Itu adalah beberapa agenda prioritas. Tapi di luar agenda prioritas juga akan dibahas berbagai agenda yang sifatnya lanjutan (legacy). Seperti akan dibahas mengenai infrastruktur, bagaimana menghadapi pandemi di masa depan dengan kesiapan yang lebih baik melalui reformasi sektor kesehatan," tukas Suminto.