Uni Eropa Gugat RI Soal Ekspor Nikel, Jokowi: Enggak Masalah, Kita Terbuka

Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan tidak mempermasalahkan gugatan yang dilayangkan Uni Eropa terhadap Indonesia melalui World Trade Organization (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020. 

"Nggak masalah. Saya sampaikan kemarin waktu di G20 dengan EU maupun dengan negara-negara di Eropa bahwa kita (Indonesia) ini tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka," ujarJokowi dalam acara virtual Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11/2021).

Jokowi menyatakan, bahwa Indonesia bermaksud terbuka untuk industri, namun harus dengan pabrik yang dioperasikan di dalam negeri.

"Kita itu terbuka, tidak tertutup. Kalau ingin nikel silahkan, tapi datang dan bawa pabriknya, bawa industrinya, bahwa teknologinya ke Indonesia. Dikerjakan tidak sampai barang jadi juga tidak apa-apa kok, nanti baterai dan mobilnya dikerjakan di sana (Eropa), silahkan. Tapi lebih baik kalau semuanya dikerjakan di sini, akan lebih efisien," ujarnya.

"Saya sampaikan apa adanya, artinya kita tidak tertutup. Bedanya kalau kita tertutup itu kan tidak memperbolehkan produksi, tapi boleh kok, asalkan disini," pungkas Jokowi.

"Karena kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak banyaknya di negara kita (Indonesia) goal-nya ada disitu," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menjelaskan bahwa pada 2018 lalu neraca perdagangan Indonesia masih defisit minus USD 18,41 miliar.

"Sekarang ini, baru di bulan Oktober 2021 kita sudah menjadi minus USD 1,5 miliar khusus ke RRT, yang dulu kita defisit, tahun depan Inshaallah kita sudah surplus dengan RRT. Artinya, barang kita akan lebih banyak masuk ke sana dengan nilai yang lebih baik dari sebelumnya," paparnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Jokowi kembali menekan pentingnya pemberhentian ekspor bahan mentah (raw material) tambang dari Indonesia.

"Meskipun adanya transisi, tidak boleh lagi ada yang namanya meng-ekspor bahan-bahan mentah. Raw material ini harus di stop. Sudah kita mulai dari nikel, maka harus setop," kata Jokowi.

"Mungkin tahun depan, dengan kalkulasi dan hitung-hitungan, stop ekspor bauksit. Tahun depannya lagi hitung-hitungan bisa stop tembaga, tahun depannya lagi stop ekspor timah, lanjutnya.

Jokowi menyampaikan, pemerintahannya ingin agar bahan-bahan mentah itu di ekspor dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi.

"Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, edit value. Kita lihat saja, misalnya seperti besi baja. Pada saat masih boleh ekspor nikel, mungkin tiga atau empat tahun yang lalu kita berada di angka USD 1,1 miliar. Tahun ini perkirakan saya sudah meloncat ke angka USD 20 miliar karena stok Nikel - dari perkiraan USD 15 triliun menjadi 280 triliun," papar Jokowi.

"Ini akan memperbaiki neraca perdagangan kita, neraca pembayaran, neraca transaksi kita akan berjalan lebih baik," tambahnya.

"Ini baru urusan nikel yang di stop. kalau nanti bauksit di stop, nilainya mungkin akan sama, kita akan melompat ke 20-an sampai 30 an miliar USD. Satu komoditas, dua komoditas, tiga komoditas, bayangkan kalau itu semuanya di industrilisasikan, di hilirisasikan, di negara kita, meskipun kita memang di gugat oleh WTO," beber Jokowi.

Namun, Jokowi kembali menyampaikan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan gugatan tersebut.

"Nggak masalah. Saya sampaikan kemarin waktu di G20 dengan EU maupun dengan negara-negara di Eropa bahwa kita (Indonesia) ini tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka," ujarnya.