SMF Salurkan KPR FLPP Rp 3,09 Triliun hingga Kuartal III 2021

Liputan6.com, Lombok - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah mengucurkan dana pendamping untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Rp 3,09 triliun hingga September 2021.

Penyaluran KPR FLPP bagi MBR tersebut untuk membangun 84.982 unit rumah dari 157.500 unit rumah yang ditargetkan pemerintah untuk 2021. Dengan demikian sejak Agustus 2018 hingga September 2021, SMF telah merealisasikan penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp 7,5 triliun untuk 218.050 unit rumah yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Namun, untuk 2022, Ananta belum dapat menjelaskan lebih detil. Meski demikian, perseroan akan mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah Rp 2,25 triliun yang berasal dari APBN 2021.

"Tahun 2022 FLPP dipatok pemerintah 200 ribu unit, tapi kita kerja sama dengan Tapera. Tapera dapat berapa belum tahu. Kita dipatok di kasih (Rp 2 triliun-red), actual berapa belum tahu juga,” ujar Direktur Utama Ananta Wiyogo, saat media gathering SMF, Lombok, NTB, ditulis Minggu (28/11/2021).

Untuk 2022, Ananta mengatakan, kinerja kegiatan usaha dan keuangan akan tergantung sejauh mana pengendalian COVID-19.”Ke depan COVID-19 bisa dikontrol. Ke depan likuditas cukup di industri perbankan. Untuk itu yang jelas kita tetap melakukan yang namanya implementasi mandat SMF kita fokuskan,” kata dia.

Ananta menuturkan, pihaknya akan menggenjot di sektor formal, micro finance, FLPP dan di sektor kontruksi.

"Tetap konsisten dukung pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional di samping kita perluas implementasi mandat baru,” ujar dia.

Adapun dukungan SMF pada Program KPR FLPP, merupakan realisasi dari peran Perseroan sebagai fiscal tools Pemerintah. SMF berperan dalam mengurangi beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP.

Dengan demikian sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Mengutip keterangan tertulis, rralisasi Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh,  Perseroan bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Hingga kuartal III 2021, Perseroan dan Dirjen Cipta Karya telah melakukan kolaborasi merenovasi 85 rumah kumuh dengan serapan anggaran mencapai Rp6,97 miliar di EMPAT kota yang terdiri dari Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Manado Sulawesi Utara, dan Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Rencananya Perseroan akan memberikan bantuan ke Belu, Nusa Tenggara Timur dan kawasan kumuh Semanggi Surakarta. Adapun sejak 2019 hingga saat ini Perseroan telah merealisasikan program pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 252 rumah di 11 kota dengan serapan anggaran mencapai Rp17,24 miliar.

Terkait rencana kerja hingga akhir tahun 2021, Ananta mengungkapkan bahwa Perseroan akan fokus dalam memaksimalkan perannya dalam mendukung PEN melalui penguatan di ekosistem industri perumahan yang tengah terdampak pandemi saat ini melalui beberapa starategi.

Strategi tersebut diantara lain, yaitu menjalin sinergi dengan dengan Kementerian/Lembaga untuk mendukung program Pemerintah di bidang perumahan, di antaranya melalui Program Perluasan Penyaluran Subsidi Perumahan atau KPR Program FLPP.

Selain itu, melakukan kerja sama pembiayaan perumahan khususnya untuk pekerja di sektor informal (Kredit Mikro) serta menginisiasi program baru untuk mendukung keterjangkauan pemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selanjutnya pelaksanaan program kredit konstruksi, aktif melakukan pembiayaan jangka panjang kepada lembaga penyalur baik konvensional maupun syariah, serta memaksimalkan peran Perseroan sebagai agen PEN.