Minta Anies Cabut Kenaikan UMP DKI Jakarta 5,1 Persen, Apindo Tempuh Jalur Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Polemik penetapan upah minimum masih terus bergulir. Sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan revisi terhadap besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta.

Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta, Nurjaman menegaskan pihaknya menolak keputusan kenaikan UMP 2022 tersebut. Ia pun akan menempuh jalur hukum dalam mendorong penolakannya ini.

"Kami memohon kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut SK Nomor 1517/2021 karena tidak sesuai dengan aturan," katanya dalam konferensi pers, Kamis (30/12/2021).

Ia menilai, Gubernur Anies tidak tepat menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen. Alasannya, tidak sesuai dengan PP Nomor 36/2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja.

"Dalam wakti dekat kami akan menempuh jalur hukum, kita akan lakukan upaya jalur hukum, kita lakukan upaya ke PTUN," katanya.

Ia mengaku, sebelumnya Apindo telah melayangkan surat keberatan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum ditetapkannya besaran UMP. Namun, Nurjaman mengaku tak kunjung mendapatkan jawaban.

Pada kesempatan itu, Nurjaman menyampaikan ada dua hal yang jadi landasan keberatannya atas penetapan Anies.

Pertama, SK Gubernur Nomor 1517/2021 tentang revisi tidak sesuai dengan regulasi yang semestinya. Karena tidak mencantumkan konsideran PP 36/2021.

Kedua, SK gub itu tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta hasil sidang 15 November 2021.

"Kami sidang di Balai Kota oasa waktu itu antara pengusaha, pemerintah provinsi, bersama serikat pekerja, dan ditambah usulan pemerintah. Alhamdulillah saat itu pemerintah dan unsur dunia usaha sudah sepakat untuk mematuhi menggunakan mekanisme atuean formula Upah Minimum 2022 memakai PP 36/2021," tegasnya