KKP Incar Isi Kantong Negara Lewat PNBP Sebesar Rp 50 Miliar di 2022

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mempersiapkan sejumlah program guna mengakselerasi Ekonomi Biru di 2022. Melalui tata kelola ruang laut, KKP menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 50 Miliar di 2022.

Program itu diharapkan mampu meningkatkan nilai investasi di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan perizinan berusaha di subsektor pengelolaan ruang laut.

Diantaranya penanaman modal asing di pulau-pulau kecil, reklamasi, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).

Kemudian, sumber daya nonhayati/nonkonvensional, pengusahaan pariwisata alam dan perairan di kawasan konservasi serta pemanfaatan jenis ikan.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari, target perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lewat proses persyaratan dasar perizinan berusaha untuk KKPRL sebesar Rp 6 miliar di tahun 2022, diprediksi akan tercapai PNBP sebesar Rp50 miliar.

“Tahun 2022 telah disiapkan anggaran sebesar Rp378 miliar, selain untuk mengimplementasikan program unggulan juga untuk menjalankan program-program prioritas subsektor pengelolaan ruang laut lainnya,” ungkap Tari dalam keterangan resmi, Senin (10/1/2022).

Selain itu melalui Ditjen PRL, KKP juga menggarap beberapa proyek percontohan untuk pengembangan ekonomi biru.

Yakni penataan kawasan Teluk Ekas Lombok Timur NTB untuk budidaya lobster, penataan kawasan Sumba Timur dan Maluku Tenggara untuk budidaya rumput laut, penataan kawasan pelabuhan perikanan di Pantai Selatan Pulau Jawa. Serta pengembangan wisata bahari premium di kawasan konservasi Pulau Momparang, Belitung Timur.

Dalam penataan ruang laut, KKP menargetkan secara akumulatif 31 dokumen zonasi dapat rampung dan ditetapkan.

Sedangkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan jenis ikan, KKP menargetkan 2 juta hektare penambahan luas kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sehingga total penetapan oleh Menteri menjadi 15,8 juta hektare, dengan 13,8 juta hektare kawasan ditargetkan dikelola secara efektif. Untuk perlindungan jenis ikan, KKP siap mengelola 16 jenis ikan dilindungi.

Beberapa program lain yang difokuskan pada pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, KKP akan melakukan sertipikasi terhadap 6 pulau kecil, membangun 4 dermaga apung untuk mendukung konektivitas pulau-pulau kecil.

Kemudian memfasilitasi 4 Komunitas Masyarakat Humas Adat, Tradisional, dan Lokal serta rehabilitasi 25 kawasan pesisir melalui program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh, penanaman vegetasi pantai, penanaman mangrove, dan desa pesisir bersih.

Sementara, untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan petambak garam, KKP menjalankan program peningkatan garam produksi sebesar 1,5 juta ton yang difokuskan pada peningkatan produksi dan kualitas garam.

Serta dengan penambahan nilai tukar petambak garam menjadi 101,25 yang didukung dengan kegiatan integrasi pegaraman, revitalisasi Gudang Garam Rakyat, pembangunan Gudang Garam Nasional serta learning business center yang direncanakan akan diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada September mendatang.

Ragam jasa kelautan lainnya juga diarahkan untuk mempercepat akselerasi ekonomi biru seperti program bangunan dan instalasi laut, biofarmakologi, reklamasi dan pengelolaan sumber daya perairan serta pengembangan 12 kawasan wisata bahari dan BMKT.