Sri Mulyani Pangkas Anggaran Perlindungan Sosial di 2023

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah tetep bakal mengutamakan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Namun, alokasi anggarannya pada 2023 mendatang akan menurun dibanding tahun ini.

Bendahara Negara menyebut, sumbangsih APBN untuk dana perlindungan sosial tahun depan maksimal sebesar Rp 349 triliun. Angka itu turun dari alokasi anggaran tahun ini yang sebesar Rp 427,5 triliun.

"Prioritas belanja tahun depan adalah untuk pertama di bidang perlindungan sosial, akan tetap dijaga range-nya antara Rp 332-349 triliun," jelas Sri Mulyani dalam sesi teleconference, Kamis (14/4/2022).

"Ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif," tegasnya.

Untuk melancarkan implementasi penyaluran, Sri Mulyani juga berkomitmen semakin memutakhirkan data calon penerima. Sehingga bantuan perlindungan sosial ini bisa lebih tepat sasaran.

"Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial," imbuhnya.

Secara proyeksi makro, Sri Mulyani memperkirakan, pendapatan negara di tahun depan bisa mencapai angka 11,28 hingga 11,76 persen dari pendapatan domestik bruto atau PDB.

"Ini berarti pada kisaran antara Rp 2.255,5 triliun hingga Rp 2.382,6 triliun. Sedangkan belanja negara tahun depan di desain pada kisaran 14,09 hingga 14,71 persen dari PDB," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mencadangkan belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru, yaitu antara Rp27 hingga 30 triliun. Hal ini di dalam rangka untuk mulai membangun infrastruktur dasar dan juga gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan.

"Anggaran untuk berbagai simpul konektivitas dan untuk membangun awal di bidang pendidikan seperti sarana sekolah dan kesehatan. Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan," kata Sri Mulyani, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Sri Mulyani mengatakan, tahun depan pemerintah akan terus mengendalikan agar biaya belanja operasional tetap terjaga secara efisien dan terkendali. Sehingga anggaran betul-betul akan di alokasikan lebih kepada belanja-belanja produktif.

"Dengan demikian tahun depan diperkirakan Pagu indikatif untuk belanja Kementerian lembaga akan mencapai Rp 977,1 triliun," jelasnya.

Angka ini, kata Sri Mulyani, lebih besar dibandingkan belanja Kementerian Lembaga tahun ini yang sebesar Rp945,8 triliun. Artinya bahwa tahun depan, momentum untuk menjaga pemulihan ekonomi tetap dijaga dengan dukungan anggaran pemerintah.

"Namun pada saat yang sama APBN juga mulai disehatkan dengan defisit yang dikendalikan di bawah 3 persen," tandas Dia.

Sebelumnya, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga kuartal I-2022 telah mencapai 18,1 persen. Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai 22,9 persen dari target APBN 2022.

“Realisasi APBN sampai dengan triwulan I 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto, dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Selasa (12/4/2022).

Dirjen Perbendaharaan, menyebutkan, belanja negara pada tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp 2714,2 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,6 triliun serta transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 769,6 triliun.

“Tahun ini adalah golden moment untuk pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Oleh karena itu, pelaksanaan belanja atas alokasi dana tersebut hendaknya benar-benar digunakan untuk pencapaian program-program strategis nasional, terutama kelanjutan PEN yang meliputi aspek kesehatan, perlindungan masyarakat, penguatan UMKM serta pemulihan ekonomi.

Menurutnya, kinerja anggaran yang baik ini diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan pola realisasi belanja yang merata, sehingga menjadi negara mampu menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian nasional.

Sebab, APBN adalah instrumen fiskal yang sangat strategis dan berdampak besar bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Kesejahteraan Rakyat.

“Terlebih lagi di masa pandemi dan kondisi perekonomian saat ini APBN berperan sangat detail dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan dan perlindungan sosial dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi counter cyclical dengan pengendalian risiko dan kesinambungan fiskal,” ujarnya.