Kemnaker: Dialog Sosial Jadi Solusi Selesaikan Masalah Hubungan Industrial

Dialog sosial dinilai jadi jalan tengah dalam menyelesaikan berabgai masalah hubungan industrial antara pengusaha dan buruh

oleh Arief Rahman H diperbarui 02 Jun 2022, 15:30 WIB
Diterbitkan 02 Jun 2022, 15:30 WIB
Industri Komponen Otomotif Bersiap Tingkatkan Penetrasi 4W
Pekerja memeriksa produk dan kualitas komponen otomotif di pabrik PT Dharma Polimetal (Dharma Group), kawasan Delta Silicon, Cikarang, Jawa Barat. Perusahaan manufaktur Triputra Group menargetkan penjualan hingga 38.81 % atau senilai Rp 3,08 triliun pada 2021. (Liputan6.com/HO/Dharma)

Liputan6.com, Jakarta Dialog sosial dinilai jadi jalan tengah dalam menyelesaikan berabgai masalah hubungan industrial antara pengusaha dan buruh. Upaya ini juga didorong oleh pemerintah yang kerap menjadi fasilitator.

Tercatat beberapa kali Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi berbagai dialog antara pengusaha dan pekerja. Ini juga digadang akan menghadirkan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution).

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pengusaha dan serikat pekerja perihal hubungan industrial yang terjadi. ia mengakui dalam perjalanannya hubungan keduanya cukup dinamis dan selalu menghadirkan dialog yang sehat.

“Ini bisa jadi solusi yang konstruktif dalam memperjuangkan kepentingan pengusaha dan pekerja dan keberlangsungan usaha,” katanya saat membuka Seminar Dialog Sosial Apindo, Rabu (2/6/2022).

Terbaru, kata Indah, pemerintah, pengusaha dan pekerja selalu mengedepankan konsepsi hubungan industrial pancasila. Usulan ini disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Konsep ini, kata dia, lagi-lagi bisa menjadi solusi sekaligus menerapkan nilai-nilai pancasila.

“Melalui konsep ini, kita harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial dan mengembalikan ke nilai-nilai pancasila. Bagi pemerintah yang terpenting adalah kepentingan buruh dan pengusaha sama-sama terpenuhi, jadi win-win solution,” paparnya.

Dengan adanya hubungan yang sehat dan saling berdialog dalam menyelesaikan berbagai masalah industrial, diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terjadi. Harapannya, tak ada berbagai kegiatan yang diluar aturan dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

“Kemitraan strategis dan dialog sosial merupakan kunci meredam berbagai gejolak hubungan industrial,” kata dia.

 

Bagian Penting

Implementasi TKDN akan memperkuat struktur manufaktur sehingga bisa mendongkrak daya saing industri sekaligus perekonomian nasional. (Dok Kemenperin)
Implementasi TKDN akan memperkuat struktur manufaktur sehingga bisa mendongkrak daya saing industri sekaligus perekonomian nasional. (Dok Kemenperin)

Lebih lanjut, Indah menyampaikan hubungan industrial ini menjadi bagian penting dalam mengejar kesejahteraan masyarakat. Ini dibangun dalam semakin sehatnya hubungan antara pengusaha dan pekerja.

Ia memandang, pada dasarnya upaya sistematis dari pengusaha dan pekerja dalam memanfaatkan sumber daya jadi tujuan pembangunan ekonomi. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

“Dengan demikian kita harus menjaga kolaborasi,” katanya.

Ia menilai bangsa yang besar merupakan bangsa yang mampu maju bersama  guna memberdayakan potensi yang ada dan mencapai kesejahteraan rakyat.

“Dalam hal ini hubungan industrial memiliki bagian penting,” terangnya.

 

Komitmen Lapangan Kerja

Penggunaan robot di industri manufaktur
Penggunaan robot di industri manufaktur (dok: Universal Robot)

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja, memastikan pekerjaan yang layak untuk masyarakat, dan mempersiapkan komunitas pengusaha dan pekerja menuju tren ketenagakerjaan di masa depan.

Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam upaya mencapai tujuan atau komitmen tersebut, International Labour Conference (ILC) harus menetapkan momentum untuk memperkuat kemitraan, dan lebih lanjut mempromosikan ekonomi sosial dan solidaritas sebagai bagian pemulihan dan mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

"Saat ini, kami memiliki tanggung jawab karena harus mengatasi krisis akibat pandemi yang membuat pekerjaan layak yang ada semakin defisit, meningkatnya kemiskinan, dan meluasnya kesenjangan. Meski demikian, kita juga harus mempersiapkan diri terhadap otomatisasi dan digitalisasi," ujar Indah Anggoro Putri dalam Forum General Discussion Committee: Decent Work and the Social and Solidarity Economy pada ILC ke-110 secara virtual, pada Senin (30/5/2022).

 

Meningkatkan Standar Hidup

PPnBM Diperpanjang, Industri Otomotif akan Membaik
Pekerja memeriksa kualitas komponen otomotif di pabrik PT Dharma Polimetal (Dharma Group), kawasan Delta Silicon, Cikarang. Perusahaan manufaktur komponen otomotif optimistis perpanjangan PPnBM dan tren penjualan kendaraan roda empat (4 wheeler/4W) yang mulai positif. (Liputan6.com/HO/Dharma)

Pemerintah Indonesia lanjut Indah Anggoro Putri, menyambut baik laporan dari Decent Work dan Social and Solidarity Economy (SSE) dan menilai SSE sangat penting dalam memajukan decent work dan productive employment (pekerjaan yang layak dan produktif), dan dalam meningkatkan standar hidup.

"Subjek SSE seharusnya adalah masyarakat, dengan fokus mencakup perempuan dan pemuda, penyandang disabilitas dan orang-orang lain yang berada dalam situasi kurang beruntung," katanya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya