Top 3: Merpati Airlines Resmi Pailit

Liputan6.com, Jakarta Nasib maskapai penerbangan nasional PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) kini telah ditentukan. Pengadilan Negeri Surabaya resmi menetapkan Merpati Airlines pailit.

Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan termohon telah lalai untuk memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN.Niaga.Sby, tanggal 14 November 2018.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut baik putusan Pengadilan Negeri Surabaya resmi yang menetapkan PT Merpati Airlines pailit.

Sebab, dengan adanya penetapan tersebut akan berdampak baik bagi nasib karyawan Merpati Airlines untuk memperoleh pesangon.

Berita mengenai Merpati Airlines pailit ini masih banyak dicari pembaca. Selain itu, masih ada sejumlah berita lainnya yang tak kalah menarik.

Berikut daftar berita yang paling banyak dibaca di kanal Bisnis Liputan6.com, Rabu (8/6/2022):

1. Maskapai Merpati Airlines Diputus Pailit

Akhirnya nasib maskapai penerbangan nasional Merpati Airlines di ujung tanduk. Pengadilan Negeri Surabaya resmi menetapkan PT Merpati Airlines pailit.

Penetapan tersebut, berdasarkan pada putusan pengesahan perdamaian nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN.Niaga.Sby, tanggal 14 November 2018. Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pemohon yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Di mana termohon adalah Merpati Airlines.

Baca artikel selengkapnya di sini

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat total pendapatan BUMN pada 2021 mencapai Rp 1.983 triliun dengan perolehan laba Rp 126 triliun.

Dia menyebut pencapaian itu luar biasa. "Total pendapatan BUMN Rp 1.983 triliun atau setara 99 persen dari pendapatan APBN," kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Erick menjelaskan, perbaikan kinerja BUMN juga berdampak positif terhadap kontribusi untuk negara. Misalnya untuk total pajak, dividen, dan PNBP yang diberikan BUMN secara konsolidasi mencapai Rp 371 triliun.

Baca artikel selengkapnya di sini

Pemerintah akan memulai pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2022 ini. Namun, alokasi anggaran untuk pembangunan itu masih belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya sudah menyusun sokongan dana negara untuk fase awal proyek IKN di tahun ini. Namun, ia belum merinci berapa besaran pagu yang disiapkan untuk itu.

Baca artikel selengkapnya di sini