Mahfud MD soal Sosok Menpan RB Azwar Anas: Energik, Kreatif, Sudah Seperti Adik

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, mengatakan langkah presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan langkah yang tepat.

"Saya baru saja menyerahkan tugas dan tanggungjawab sebagai Menteri PANRB kepada pak Abdullah Azwar Anas yang sudah dipilih oleh Presiden, menurut kami sangat tepat karena beliau ini energik, kreatif, inovatif, pengalamannya sudah banyak, jadi Bupati, anggota DPR dulu bersama saya, sudah seperti adik," kata Mahfud MD, saat ditemui di Kantor KemenPAN-RB setelah Serah Terima Jabatan, Rabu (7/9/2022).

Disisi lain, Mahfud pun berterimakasih kepada seluruh pihak di Kementerian PAN-RB dan lembaga-lembaga terkait di dalamnya seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Administrasi Negara (LAN), lembaga arsip nasional, dan yang lainnya, sehingga dirinya bisa menjalankan tugas dengan baik sebagai Menteri PAN-RB Ad interim selama hampir 2 bulan.

"Disini dan sangat gembira memindahkan tugas ke adik (Abdullah Azwar Anas) saya ini, untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik," ujar Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyoroti perihal kesiapan SDM di Kementerian PAN-RB yang dinilai masih kurang kemampuannya. Oleh karena itu, dia meminta kepada Menteri PAN-RB yang baru agar bisa mendorong dan meningkatkan kemampuan SDM-nya.

"Kesiapan SDM saya kira, kalau dari sudut konsep dan instrumen-instrumen hukum serta pejabat-pejabat ditingkat pusat sudah siap, tetapi kan kesiapan ditingkat bawah itu ada ratusan ribu pegawai dan ratusan institusi, itu yang harus menyelaraskan itu semua yang perlu kerja keras," ujarnya.

Karena, menurut Mahfud, penataan reformasi birokrasi dan pendayagunaan aparatur negara itu memiliki tiga pilar. Pertama, organisasinya supaya bisa rapih, terukur, dan efektif.

Kedua, SDMnya juga masih banyak yang orang lama dan itu harus didorong agar punya kemampuan. Ketiga, digitalisasi pelayanan publik menjadi penting.

"Jadi tiga soko guru ini harus simultan dan banyak tantangan. Untuk menghadapi tantangan itu menurut saya pak Abdullah sudah punya pengalaman dan kemampuan," pungkas Mahfud MD.

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Pria bernama lengkap Abdullah Azwar Anas ini menggantikan Menpan RB sebelumnya Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada 1 Juli 2022. Mantan Bupati Banyuwangu ini menjadi Menpan-RB di sisa masa jabatan periode 2019-2024 Kabinet Indonesia Maju.

Dalam acara pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/9/2022), Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang diikuti Azwar Anas.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan denan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara..." 

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas, jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."

Melansir dari berbagai sumber, Azwar Anas sendiri kini tengah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak Januari 2022. Sebelum di LKPP, ia duduk sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode, yakni pada 21 Oktober 2010-17 Februari 2021.

Azwar Anas merupakan putra asli kelahiran Banyuwangi pada 6 Agustus 1973. Secara akademik, ia menempuh pendidikan strata satu di dua tempat berbeda, yakni S1 IKIP Jakarta Fakultas Teknologi Pendidikan (1992-1998) dan S1 Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1994-1999).

Dia juga telah mengambil pendidikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia pada 2002-2005.

Selaku mahasiswa, Azwar Anas tercatat pernah menjadi anggota MPR termuda yang dilantik saat usianya masih 24 tahun. Posisi tersebut diembannya selama periode waktu 1997-1999.

Dari MPR, Azwar Anas sempat coba mencalonkan diri sebagai anggota DPR untuk periode 1999-2004, namun gagal. Ia baru sukses menembus kursi parlemen untuk periode berikutnya, 2004-2009.

Berbekal pengalaman tersebut serta sokongan kuat dari para ulama dan simpatisan Nahdatul Ulama (NU), Azwar Anas berhasil memenangkan pemilihan untuk menjadi Bupati Bayuwangi pada 21 Oktober 2010.

Sejumlah prestasi sempat ditorehnya selama menjadi kepala daerah di kabupaten paling timur Pulau Jawa tersebut. Antara lain, meresmikan Bandar Udara Blimbingsari yang sekarang Bandara Internasional Banyuwangi.

Kemudian, penyelenggaraan pendidikan gratis dan program pendukungnya seperti SAS (siswa asuh sebaya). Azwar Anas juga menggelar berbagai event seperti Banyuwangi Ethno Carnival, Banyuwangi Jazz Festival, Tour de Ijen, hingga merencanakan Wisata Banyuwangi yang berkonsep eco-tourism.  

Menyelisik laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, Azwar Anas tercatat memiliki harta sebesar Rp16.380.464.415 atau Rp16,3 miliar.  

Harta Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dilaporkan pada 31 Maret 2022 saat menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam laporannya, Azwar memiliki 11 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Banyuwangi, Jakarta Timur, serta Bekasi. Tanah dan bangunan yang dia laporkan senilai Rp4.875.000.000 atau Rp4,8 miliar.

Untuk alat transportasi, mantan Bupati Banyuwangi ini hanya melaporkan memiliki satu unit mobil Toyota Alphard tahun 2010 senilai Rp180 juta. Namun harta bergerak lainnya yang dia laporkan sebesar Rp146.350.000.

Tak hanya itu, Azwar juga tercatat memiliki surat berharga senilai Rp5.975.537.868 atau Rp5,9 miliar. Kas dan setara kas yang dia laporkan sebesar Rp 4.523.576.547 atau Rp4,5 miliar. Dalam laporannya, Azwar juga tercatat memiliki harta lainnya Rp680 juta.

Azwar tercatat tidak memiliki utang. Dengan demikian, total harta kekayaan Azwar Anas saat ini tercatat berjumlah Rp16.380.464.415.

Azwar Anas merupakan mantan Bupati Banyuwangi periode 2010 - 2021. Ia kemudian ditunjuk menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak 13 Januari 2022.

Kini dia dikabarkan akan dilantik menjadi Menpan RB yang sudah cukup lama kosong setelah ditinggal Tjahjo Kumolo.