Koperasi Sangat Penting untuk Penguatan Budidaya Rumput Laut

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengingatkan peran penting koperasi dalam ekosistem budidaya rumput laut. Menurutnya, koperasi bisa berperan sebagai offtaker dari pembudidaya di sektor hulu.

Ini sekaligus menjadi upaya penguatan kemitraan rantai pasok berbasis pada koperasi sebagai kunci sukses hilirisasi industri rumput laut di Indonesia.

“Di sektor hulu, biarlah pembudidaya fokus meningkatkan produksi. Namun, jangan lupa berkoperasi," kata MenkopUKM, Teten Masduki, mengutip keterangan resmi, Rabu (21/9/2022).

Dalam model bisnis ini, kata MenKopUKM, koperasi bisa menjadi offtaker pertama dari seluruh hasil panen budidaya rumput laut yang dihasilkan para petani. Selanjutnya, mitra swasta atau BUMN dapat menyerap produk rumput laut dari koperasi. Sehingga, kemitraan usaha ini akan kokoh dan saling menguatkan.

"Koperasi juga bisa mengolah setengah jadi, mulai dari sortir, pengeringan, atau pengolahan tepung dan sejenisnya," ungkapnya.

"Kemitraan rantai pasok seperti ini, baik nasional maupun global, akan mempercepat hilirisasi produk rumput laut Indonesia," tambah Teten.

Menurutnya, dukungan akses pembiayaan, baik melalui perbankan maupun LPDB-KUMKM, juga diperlukan bagi para nelayan selaku anggota koperasi. "Itu sebagai penguatan permodalan dan investasi pada kegiatan usaha budidaya ikan bandeng dan rumput laut. Karena, usaha tersebut memiliki nilai jual dan potensi yang cukup tinggi," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Indramayu Nina Agustina menyebutkan bahwa Kecamatan Cantigi memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi sentra rumput laut. Sebab, lahan budidaya rumput di wilayah itu paling luas bila dibandingkan dengan kecamatan yang ada di wilayah pesisir lainnya.

Potensi rumput laut di Kabupaten Indramayu disebut mencapai luas 485 hektare. Jumlah tersebut tersebar di enam kecamatan. Yakni Kecamatan Cantigi 225 hektare, Pasekan 125 hektare, Indramayu 75 hektare, Sindang 25 hektare, Kandanghaur 20 hektare, dan Losarang 15 hektare.

"Secara total, kita memiliki garis pantai sepanjang 147 kilometer. Produksi ikan kita juga terbesar di Jabar," kata Nina.

Pada kesempatannya di Indramayu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi langkah 8 koperasi yang ingin mengkuti program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan. Total ada sekitar 400 kapal nelayan yang akan dilayani dengan 1 SPBU khusus.

Dengan demikian, berarti ada perluasan lokasi pembangunan SPBU khusus nelayan sebagai upaya penyaluran Solar subsidi secara tepat sasaran. Sebelumnya, Menteri Teten dan Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan program Solusi Nelayan di Cilacap, Jawa Tengah.

"Saya menyambut baik keinginan sejumlah koperasi nelayan di Indramayu dalam Program Solusi Nelayan," kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, saat meninjau kesiapan program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan di Desa Cangkring, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengutip keterangan resmi, Rabu (21/9/2022).

Melalui program yang diinisiasi bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dengan Kementerian BUMN, sebanyak delapan koperasi di Indramayu menyatakan minatnya untuk ikut terlibat.

Diantaranya, Koperasi Perikanan Laut Ngupaya Mina (di daerah Juntinyuat), Koperasi Mina Makmur Lestari (Pabean Udik), KUD Sri Mina Sari (Juntinyuat), KUD Mina Jaya (Karangampe), KUD Baita Mina Lestari (Majakerta), Koperasi Produsen Wana Pantai Tiris (Pasekan), Koperasi Kharisma Mitra Bahari (Cantigi Kulon), dan Koperasi Mangrove Mina Mandiri (Pabean Ilir).

Menteri Teten menegaskan hal ini menandakan Program Solusi Nelayan telah tepat menjawab tantangan pembelian BBM oleh nelayan kecil dan tradisional. Menurutnya, Program Solusi Nelayan melalui koperasi, ingin mempercepat kehadiran sarana penyaluran BBM Bersubsidi di kampung-kampung nelayan yang selama ini belum tersedia.

"Selama ini, mereka membeli BBM dengan harga lebih mahal, karena membeli di pedagang eceran. Namun, dengan total jumlah perahu nelayan sekitar 400-an dari 8 koperasi tersebut, cukup dilayani dengan satu SPBU Nelayan saja," ungkapnya.

Nantinya, koperasi akan menyalurkan BBM Bersubsidi hanya kepada nelayan kecil dan tradisional yang sudah terdata dan selanjutnya termonitor ke dalam sistem digital. Sehingga, lebih tepat sasaran, dan tidak menyulitkan nelayan. Bahkan dari segi bisnis, akan lebih efisien untuk para nelayan.

Meski begitu, Menteri Teten berpesan agar penyaluran BBM Bersubsidi (solar) agar tepat sasaran dan tidak menyimpang. Program Solusi Nelayan dikhususnya hanya untuk kapal ukuran 10 GT ke bawah, hingga nelayan harus menjadi anggota koperasi.

"Kebutuhan para nelayan akan tercatat secara digital dan terkoneksi dengan platform My Pertamina," kata Menteri Teten.

Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) akan melakukan pengecekan kesesuaiannya. Hingga Desember 2022 akan dilakukan piloting di 7 daerah di Indonesia, salah satunya di Indramayu.