Terancam Resesi, Puan Maharani Ajak G20 Manfaatkan Kerja Sama Antar Negara

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak parlemen negara G20 bersama-sama mengatasi ancaman resesi 2023. Ini menurutnya bisa dicapai dengan kerja sama antar negara atau multilateralisme.

Dia memandang multilateralisme dapat menjawab permasalahan-permasalahan seperti mendamaikan perang dagang, mendamaikan konflik geopolitik. Kemudian mengatasi krisis pangan dan energi melawan eksploitasi, membangun kemajuan bersama dan sebagainya.

"Indonesia mengajak parlemen p20 melalui multilateralisme untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi Resesi ekonomi, mempercepat transformasi ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih luas serta memperkuat orkestrasi G20 dalam menggerakkan agenda pembangunan berkelanjutan," bebernya dalam Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) pada Rabu (5/10/2022).

Masih terkait ancaman resesi, Puan melihat adanya langkah Bank Sentral di seluruh dunia akan menaikkan suku bunga secara ekstrem. Ini disebut sebagai respons terhadpa gejolak ekonomi global. Maka, bisa dipastikan akan berdampak pula pada resesi global.

"Gejolak ini akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat Global, krisis ekonomi yang merambat pada krisis sosial, diperlukan berbagai langkah antar negara khususnya negara-negara G20 untuk dapat memastikan rantai pasok komoditi strategis tetap aman untuk memenuhi kebutuhan domestik," paparnya.

Puan mengatakan kalau negara produsen komoditas strategis perlu turut serta menjaga ketersediaan global. Dalam hal ini diperlukan kerja sama dalam menyediakan stimulus pembangunan.

"Sehingga bisa berperan untuk pertumbuhan ekonomi domestik, sehingga konsumsi dan daya beli tetap terjaga," ungkapnya.

Masih soal pengembangan ekonomi, Puan meminta negara G20 bergandengan dalam mendorong transformasi ekonomi. Baik ekonomi digital maupun ekonomi hijau.

Kerja sama itu menurutnya jadi satu urgensi dalam penerapannya di berbagai lini ekonomi. Sehingga kedepannya bisa menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif.

"Indonesia telah memperkuat berbagai regulasi yang dapat mendorong ekonomi digital dan ekonomi hijau. Hal ini dilakukan melalui implementasi mengembangkan kemudahan berusaha, bank digital, pajak karbon dan energi baru dan terbarukan," tutur Puan.

Dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia, kata Puan, pembangunan global perlu beberapa prinsip atau komitmen inti dalam hubungan kerja sama antar negara. Harapannya, kerja sama bisa berjalan dengan efektif.

"Pertama komitmen yang dapat dilaksanakan, kedua saling percaya, ketiga mengutamakan dialog, keempat agenda bersama," kata dia.

"Kita membutuhkan adanya komitmen yang dapat dilaksanakan pada setiap negara dengan tetap menghormati kedaulatan dan integritas negara, sehingga komitmen tidak hanya berhenti pada kata-kata akan tetapi memiliki wujud dalam bentuk kerja nyata sekecil apapun kerja nyata tersebut," tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendesak negara maju untuk memenuhi janji memberikan dana USD 100 miliar atau kurang lebih Rp 1.427 triliun kepada negara berkembang. Dana ribuan triliun tersebut guna mengatasi perubahan iklim di negara berkembang.

Hal ini disampaikan Menko Airlangga dalam sambutannya di acara Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) pada Rabu (5/10/2022).

"Dalam hal ini, saya ingin menggunakan kesempatan terhormat untuk mendesak negara-negara maju, untuk memenuhi janji mereka, untuk memberikan USD 100 miliar pembiayaan iklim kepada negara-negara berkembang," kata Airlangga Hartarto.

Indonesia berkomitmen dalam menanggulangi perubahan iklim. Upaya ini tengah ditempuh Indonesia demi mencapai target penurunan emisi hingga hingga Net Zero Emission (netralitas karbon) yang ditargetkan akan tercapai di 2060.

Untuk mitigasi perubahan iklim, Pemerintah Indonesia akan terus mengurangi deforestasi, memulihkan speedline dan reboisasi. Pemerintah juga akan menerapkan sistem teknologi canggih dalam amonia biru, terutama di industri logam menengah dan juga memajukan rencana yang lebih ambisius untuk pembiayaan yang lebih hijau dari dalam negeri.

"Transisi energi adalah salah satu yang harus berkelanjutan dan kontributif bagi masyarakat. Indonesia selama G20 ini telah berupaya untuk transisi energi melalui teknologi seperti pemanfaatan penyimpanan co-firing, pembangkit listrik tenaga batubara dengan amonia biru serta model pembiayaan untuk menghadapi out of coal, dan pembangkit listrik," ujarnya.