Professor Harvard Apresiasi Kontribusi BRI Tingkatkan Inklusi Keuangan dan ESG di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah isu penting dan prioritas menjadi pembahasan dalam event Trade Investment & Industry Working Group (TIIWG) Road to G20: SOE International Conference di Bali pada Senin, 17 Oktober 2022. Salah satunya adalah Inklusi Keuangan yang dibahas dalam sesi diskusi “Peran BUMN dalam memperluas Keuangan Inklusif”.

Upaya mewujudkan inklusi keuangan dibahas bersama oleh perwakilan negara-negara G-20, pemerintahan, pimpinan perusahaan BUMN, hingga akademisi maupun peneliti.

Professor Jay K. Rosengard, Adjunct Lecturer Harvard Kennedy School mengapresiasi kontribusi besar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai BUMN dalam mendorong dan menciptakan inklusi keuangan dan serta dalam penerapan ESG di Indonesia. Kontribusi tersebut, menurut Jay tidak semata-mata instan, namun merupakan buah dari upaya panjang BRI memberdayakan UMKM sebagai backbone utamanya bisnisnya.

“Dua dekade lalu, ketika teknologi dalam pertanian mulai merambah, BRI berperan aktif dalam membiayai pembelian beras, pupuk, pestisida serta  biaya hidup tunjangan selama masa transisi dan edukasi yang diupayakan bersama pemerintah. Dan ini didorong ke BRI dalam program yang disebut “BIMAS (Bimbingan Massal)”, program bimbingan massal, dan ini adalah awal atau cikal bakal microbanking secara nasional di BRI. Dan apa yang terjadi dari waktu ke waktu adalah petani mengadopsi teknologi baru dan membentuk perspektif revolusi hijau. Ini adalah kesuksesan yang luar biasa, Indonesia berubah dari pengimpor beras terbesar dunia menjadi pengekspor beras bersih dalam waktu sekitar satu generasi, 20 tahun,” ungkap Jay.

Jay membeberkan pembiayaan yang disalurkan BRI merupakan pendorong utama produktivitas pelaku UMKM.

“Adopsi teknologi ini sangat meningkatkan produktivitas petani yang tentu saja meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka. Tetapi semua hal tersebut tidak mungkin terjadi bila tidak ada pembiayaan dari BRI untuk meningkatkan produktivitas mereka,” terang Jay.

Dua puluh tahun lebih berselang, BRI telah tumbuh menjadi bank dengan aset terbesar serta penyalur utama kredit UMKM di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan proporsi kredit UMKM di BRI yang sudah mencapai 83% dari total kredit atau setara Rp920 triliun pada kuartal II-2022.

Komitmen BRI dalam sisi pembiayaan juga ditunjang oleh implementasi ESG yang unggul sehingga BRI dapat terus tumbuh berkelanjutan untuk menumbuhkembangkan UMKM.

“BRI merupakan contoh dari suksesnya green revolution. BRI juga dapat saya katakan sebagai World's biggest & most successful profitable microbanking. It’s a great untold story. BRI dapat menjalankan bisnisnya sebagai commercial bank dengan membukukan laba Rp24,88 triliun dalam 6 bulan pertama di tahun 2022 dan sebagian di antaranya dikontribusikan kepada pemerintah melalui dividen serta pajak. BRI juga mampu menghadirkan social development impact ke masyarakat dengan jangkauannya yang luas,” tegas Jay.

Berbagai kebutuhan layanan finansial nasabah dapat terpenuhi melalui sederet inovasi yang dilahirkan BRI. Di antaranya ialah AgenBRILink yang merupakan branchless banking untuk hadirkan layanan yang dekat, cepat, dan lengkap kepada seluruh masyarakat.

AgenBRILink telah menjangkau lebih dari tiga per empat atau 77% desa di Indonesia. Adapun hingga akhir September 2022, jumlah AgenBRILink telah mencapai 597.177 agen dengan jangkauan hingga 58.095 desa.

Senada, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo juga mengungkapkan peranan BRI dalam meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya melalui agen laku pandai namun juga melalui Holding Ultra Mikro.

“Keberadaan laku pandai telah mampu mendorong tingkat inklusi hingga 83-84% dan kami yakin dengan digitalisasi akan meningkat menjadi lebih dari 90 persen”, tambahnya.

Kartika menjelaskan bahwa terkait akses terhadap keuangan pihaknya menyadari bahwa banyak masyarakat di Indonesia yang tidak hanya berada di segmen mikro tetapi juga di segmen ultra mikro. Potensi ultra mikro di Indonesia ada sekitar 55 juta nasabah ultra mikro, dan ada sekitar 30 juta nasabah yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal.

“Mereka punya account atau memiliki model pembiayaan lain, tapi tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal. Jadi kita bisa kategorikan nasabah ultra mikro ke dalam kategori unbankable dan unfeasible, ada juga feasible tetapi unbankable karena tidak memiliki collateral, dan nasabah yang sudah naik kelas. Kita melihat tahapan mereka untuk naik kelas ini sebagai proses, yang kita dorong mereka untuk naik kelas dari satu jenjang ke jenjang berikutnya, sehingga mereka bisa masuk dan mengakses kredit segmen komersial," jelasnya.

Agar dapat menjangkau masyarakat yang unbanked, Kartika menyampikan pemerintah telah mengintegrasikan 3 entitas yakni BRI, Pegadaian dan PNM ke dalam holding ultra mikro.

"Sekarang kita berinovasi dengan menghadirkan co-location SENYUM dimana nasabah bisa mendapatkan berbagai layanan dan produk pembiayaan di dalam satu kantor. Ini yang kita dorong ke depannya, sehingga holding ultra mikro dapat melayani masyarakat yang lebih luas kedepannya," pungkas Kartika.

(*)