Daftar Penghuni Pertama IKN Nusantara, Presiden hingga KPK

Liputan6.com, Jakarta Kementerian PPN/ Bappenas mengungkapkan klaster pertama pemerintahan menjadi klaster yang pertama kali pindah ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada tahun 2024.

"Siapa saja yang pindah? Di dalam rencana induk kami bagi pada lima klaster yang pindah ke IKN. Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada tahun 2024," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati dalam diskusi virtual yang dikutip dari Antara, Selasa (22/11/2022).

Hayu mengatakan, klaster pertama tersebut mencakup Presiden dan Wakil Presiden RI, Lembaga Tinggi Negara yakni MPR, DPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Kemudian Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu Kementerian ‘Triumvirat’ yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi Plt. Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila Presiden dan Wapres berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.

Klaster pertama pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja Presiden dan Wapres secara langsung yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Lalu kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN. Lalu alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.

Serta Lembaga Negara Independen dan Badan Publik antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan BI mulai menyiapkan perpindahan bank sentral ke Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 2023.

Menurut dia, BI merupakan salah satu lembaga yang akan terlebih dulu pindah bersama dengan beberapa lembaga dan kantor pemerintahan lainnya, jika berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo.

Maka dari itu saat ini bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru. Selaras dengan tahapan pemindahan ke IKN, Perry menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan.

Salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkan titik pemindahan Ibu Kota Negara, atau IKN Nusantara ke Kalimantan Timur adalah lokasi yang aman dan minim ancaman bencana.

Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, IKN Nusantara bukanlah kawasan yang seluruhnya bebas dari bencana. Tetapi risiko bencana tersebut dapat diminimalisir dengan upaya struktural (pembangunan konstruksi fisik) maupun non-struktural sesuai kerentanan wilayah.

Upaya mitigasi bencana kawasan IKN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.

Dikatakan Menteri Basuki, dalam upaya mitigasi struktural, Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan infrastruktur kawasan IKN dengan memperhatikan tiga aspek, yakni menjamin kualitas, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan estetika.

"Pertama menjamin kualitas. Misalnya dalam membangun jalan tol menuju Kawasan IKN harus lebih baik dari jalan tol di tempat lain. Kami juga meminta dukungan dari JICA Jepang (Japan International Cooperation Agency) untuk ikut mensupervisi pekerjaan ini. Jadi enggak main-main untuk kualitas," kata Menteri Basuki yang juga akrab dipanggil Pak Bas ini, dalam keterangan tertulis, Minggu (20/11/2022).

Kedua, dalam menjaga kelestarian lingkungan, Kementerian PUPR melakukan mitigasi potensi bencana longsor. Antara lain, dengan mempertahankan ruang hijau lebih dari 75 persen dari 6.600 ha luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Kemudian, memasang Sensor Monitoring Pergerakan Tanah, membangun dengan mengikuti topografi dan kontur berondulasi dengan memanfaatkan cekungan untuk embung, dan merancang jalan dengan kemiringan kurang dari 10 persen.

Selanjutnya, juga dilakukan mitigasi potensi bencana banjir dan Smart Water Management, dengan menampung air hujan dalam tanki bawah tanah, yang diolah dan dimanfaatkan untuk penyiraman taman, pengurasan saluran dan pembersihan jalan.

"Semua kembali ke lingkungan, agar tidak semua dibetonisasi, itu idenya. Oleh karenanya, didesain betul sejak awal untuk melestarikan lingkungan," imbuh Menteri Basuki.

Ketiga, untuk menjamin estetika lingkungan, Menteri Basuki mengatakan, dalam pembangunan infrastruktur IKN dilakukan dengan seminimal mungkin menebang pohon, sebaliknya menanam pohon dengan kanopi lebar/luas, menata lansekap dan taman. Hal ini merupakan upaya mewujudkan IKN sebagai kota dalam hutan (smart forest city).

"Kami menekankan betul kepada penyedia jasa, konsultan manajemen maupun konsultan supervisnya untuk memperhatikan kualitas, melestarikan lingkungan dan meningkatkan estetika. Memang tidak gampang untuk mengubah itu. Jadi jangan dibiarkan operator alat berat berjalan sendiri, semua harus dipandu," tuturnya.