ADB Beri Pinjaman Rp 2,1 T Untuk Inovasi Sains dan Startup Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Asian Development Bank (ADB) memberi pinjaman senilai USD 138,52 juta atau sekitar Rp 2,1 triliun untuk Indonesia. Dana pinjaman ini diberikan untuk mendukung strategi Pemerintah Indonesia dalam komersialisasi riset dan inovasi, serta meningkatkan keberhasilan perusahaan rintisan (start-up) di empat kawasan sains dan teknologi.

Proyek Penguatan Riset dan Inovasi Melalui Kawasan Sains dan Teknologi ini akan mendukung sejumlah institusi pendidikan tinggi ternama, yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Indonesia.

"Terbatasnya penguasaan teknologi pada industri dan kurangnya kapasitas penyerapan teknologi baru dapat mengurangi produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi,” kata Fook Yen Chong, Senior Spesialis Sektor Sosial ADB untuk Asia Tenggara, dalam rilis berita ADB dikutip Selasa (13/12/2022).

ADB mengatakan, proyek ini akan membantu penguatan kawasan sains teknologi sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi prioritas Indonesia, seperti energi (energi terbarukan dan teknologi penyimpanan), transportasi (kendaraan listrik dan otonom). 

Adapun teknologi informasi dan komunikasi (teknologi pintar), pengolahan produk pertanian dan pangan (produk pangan fungsional dan pangan halal), teknologi kesehatan, farmasi dan obat-obatan.

"Melalui proyek ini, berbagai industri di Indonesia yang bekerja sama dengan STP di empat universitas ini akan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih baik, menciptakan produk baru, dan masuk ke pasar-pasar baru. Kami memperkirakan bahwa adopsi teknologi baru di Indonesia dapat menambah 0,55 poin persentase ke pertumbuhan produk domestik bruto tahunan selama 20 tahun ke depan, sehingga dapat mendorong perekonomian Indonesia masuk ke kelompok negara berpenghasilan tinggi," papar Fook Yen Chong.

Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan pinjaman senilai USD 500 juta atau setara Rp 7,86 triliun dari Bank Pembangunan Asia (ADB).

Pinjaman tersebut diberikan untuk mendukung reformasi sektor energi Indonesia untuk meningkatkan keberlanjutan dan tata kelola fiskal, memperluas investasi sektor swasta di bidang energi bersih dan terbarukan, serta mempromosikan pemulihan hijau dari pandemi Covid-19.

"Program ini mendukung pemerintah dalam pelaksanaan kerangka kebijakan guna mencapai keuangan berkelanjutan di sektor energi dan meningkatkan akses energi, sekaligus komitmen untuk bertransisi ke energi bersih," kata Spesialis Energi Senior ADB, Yuki Inoue dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (30/11).

Selain itu, ADB juga akan mengelola pinjaman senilai USD 15 juta bagi subprogram ketiga pada Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (Sustainable and Inclusive Energy Program).

Program ini didanai oleh Dana Infrastruktur ASEAN (ASEAN Infrastructure Fund) melalui Fasilitas Katalis Pembiayaan Hijau ASEAN (ACGF/ASEAN Catalytic Green Finance Facility).

Selain itu, proyek tersebut juga akan mendapatkan pembiayaan bersama setara USD 292 juta dari Kerjasama Pembangunan Jerman (German Development Cooperation), melalui KfW.

Tak hanya itu, proyek ini juga mendapat tambahan dana USD 60 juta dari Dana Kerjasama Pembangunan Ekonomi (Economic Development Cooperation Fund).

Lebih lanjut Yuki mengatakan subprogram ini meneruskan dua subprogram sebelumnya yang mendukung reformasi pemerintah Indonesia di sektor energi dari 2014 sampai 2017. Hal ini selaras dengan prioritas operasional ADB berdasarkan Strategi 2030.

Menteri BUMN Erick Thohir bersyukur atas apresiasi dari Asian Development Bank (ADB) soal transformasi BUMN. Menurutnya, ini adalah buah dari kerja keras yang dilakukan 3 tahun belakangan.

Untuk diketahui, Erick memang fokus membawa BUMN pada jalur transformasi pada masa kepemimpinannya. Alhasil, lembaga keuangan internasional seperti ADB pun melihat hal yang sama.

"Kami bersyukur kerja keras selama tiga tahun terakhir membuahkan hasil yang signifikan dan ini diakui secara internasional," kata Erick Thohir dalam keterangannya, Sabtu (19/11/2022).

Informasi, ADB menyuntik dana berupa pinjaman untuk program sebesar USD 500 juta atau setara Rp 7,8 triliun. Selain itu, Bank Pembangunan Jerman, KfW juga berkomitmen menyalurkan sekitar 300 juga euro atau setara USD 295,8.

Erick menegaskan njaman dari ADB dan KfW merupakan pinjaman program yang semua dananya langsung masuk ke kas negara untuk pendanaan defisit negara. Artinya, dana ini masuk langsung ke APBN.

"Jadi tidak ada yg masuk ke Kementerian BUMN," ujar Erick.

Dengan demikian, Kementerian BUMN memberikan kontribusi ke kas negara sekitar USD 800 juta atau Rp 12,5 trilliun di 2023. Selain dipercaya lembaga keuangan internasional, BUMN juga akan memberikan kontribusi dividen sebesar Rp 48 trilliun di 2023.

ADB juga melihat peran BUMN sebagai garda utama dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan punya peran kunci dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan reformasi dan transformasi BUMN menjadi penting.

Dalam hal ini, ADB mengapresiasi reformasi dan transformasi di Kementerian BUMN dan BUMN yang akan dilakukan di 2023 dan 2024. Sebagai contoh, salah satu kebijakan yang sedang di dorong oleh Erick agar Kementerian BUMN menerima persentase kecil dari dividen.

"Sejak 2020, saya telah berjuang agar Kementerian BUMN mendapatkan 1 persen dari dividen BUMN. Ini penting sebagai bagian dari apresiasi terhadap kinerja Kementerian BUMN karena kami harus mengawal aset-aset BUMN. Alhamdullilah, ADB juga melihat hal yang sama," ujar Erick.

Guna memastikan keberlanjutan dari reformasi dan transformasi BUMN, Kementerian BUMN sedang membuat peta jalan 2024-2034 yang merupakan kelanjutan dari peta jalan 2020-2024. Peta jalan 2024-2034 di targetkan selesai di kuartal pertama 2023.