Bikin Inflasi, Jokowi Minta Pemda Tak Naikkan Harga Air Minum PDAM

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus meminta kepala daerah mengendalikan angka inflasi. Alasannya, kenaikan angka inflasi yang terlalu tinggi bisa melemahkan pertumbuhan ekonomi. 

Jokowi melihat, salah satu penyebab kenaikan angka inflasi adalah tarif air minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Oleh sebab itu, ia meminta kepada kepala daerah ntuk menahan kenaikan tarif air minum PDAM.

"Tarif PDAM hati-hati. Tarif PDAM ini juga bisa menjadikan inflasi naik," kata Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta mengingatkan, pemerintah daerah harus bisa menjaga kenaikan harga yang diatur pemerintah. Selain PDAM, kenaikan tarif angkutan juga perlu menjadi perhatian.

Dia meminta sebisa mungkin Pemda menahan kenaikan tarif air minum yang dijual ke masyarakat. Namun jika tidak mempertahan kan tarif, maka kenaikannya harus seminimal mungkin.

"Jadi dihitung betul. Kalau masih kuat, ditahan. Kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa asal sekecil mungkin," kata dia.

Dia memerintahkan kenaikan tarif air minum tidak boleh 100 persen dari harga sebelumnya. Sebab dia telah menerima data, beberapa Pemda telah menaikkan tarifnya di atas 100 persen.

" Jangan sampai PDAM naik 100 persen, data yang masuk ke saya ini ada (kenaikkannya tinggi)," kata Jokowi.

Sebagai informasi, penetapan tarif air minum memang menjadi kewenangan setiap kepala daerah. Ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mengatur penerapan tarif yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi, dan setelah disetujui dewan pengawas.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajaran menterinya untuk bersama-sama menekan angka inflasi, seperti saat menangani pandemi Covid-19. Jokowi ingin inflasi di Indonesia berada dibawah 5 persen pada 2023.

"Yang berkaitan dengan inflasi sekali lagi saya minta secara rutin pada saat sama pada saat kita mengererjakan urusan Covid semua bisa bekerja bareng-bareng, bekerja bersama," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Terbatas tentang APBN di Istana Negara Jakarta, Senin (16/1/2023).

"Saya minta juga urusan inflasi kita keroyok bareng bareng supaya inflasi ini bisa ditekan di bawah lima (persen)," sambungnya.

Menurut dia, harga kebutuhan pokok saat ini stabil sehingga ada peluang untuk menekan angka inflasi. Hal ini dikatakan Jokowi setelah beberapa kali mengunjungi pasar.

"Saya yakin setelah saya keluar masuk pasar, saya lihat stabilitas harga saya lihat peluang itu sangat mudah jika dikerjakan bersama, sama seperti kita menyelesaikan Pandemi Covid-19 di negara kita," jelas Jokowi.

Dia memaparkan ekonomi nasional berhasil tumbuh sebesar 5,72 persen pada kuartal III tahun 2022. Selain itu, Indonesia juga mampu mengendalikan inflasi di angka 5,5 persen pada tahun 2022.

"Ini juga sebuah capaian yang sangat baik dan saya minta untuk juga terus dilanjutkan menekan inflasi ini," ucapnya.

"Dan selain dari BI, instrument moneter di BI saya juga minta mendagri untuk terus melanjutkan agar daerah-daerah ikut bersama-sama berpartisipasi dalam menekan inflasi agar bisa kita tekan sekecil mungkin," sambung Jokowi.