Bos Kadin Dorong Semua Negara ASEAN Pakai QR Code

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Kadin Indonesia yang sekaligus memegang Keketuaan ASEAN Business Advisory Council (BAC), Arsjad Rasjid, mendorong implementasi pemakaian QR code untuk seluruh negara di Asia Tenggara.

"Pemakaian QR code akan dilakukan semua (negara ASEAN). Sekarang pemakaian QR Code di ASEAN yang berjalan itu adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Kamboja juga," ujar Arsjad usai pertemuan ASEAN Economic MInisters (AEM) Business Advisory Council di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (22/3).

"Kami akan mengundang Laos, Myanmar. Timor Leste juga yang menjadi observer (pengamat) di ASEAN dalam hal ini," imbuh dia.

Menurut catatan Bank Indonesia (BI), empat bank sentral negara ASEAN yakni Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT) telah sepakat bekerja sama mendukung pembayaran yang lebih cepat dan inklusif secara digital.

Implementasi pemakaian QRIS Indonesia untuk sistem pembayaran lintas negara (cross border payment) berbasis kode QR baru diimplementasi dengan Thailand. Sementara QRIS di Malaysia sedang tahap piloting atau percobaan, disusul QRIS di Singapura dalam proses pengembangan.

Lebih lanjut, Arsjad menyampaikan, dengan adanya kode QR antar negara, transaksi tidak perlu mengkonversi atau menukarkan mata uang saat masyarakat berbelanja di negara lain yang dikunjunginya. Cukup dengan memindai kode QR.

"Lewat ASEAN kode QR nanti transaksinya adalah mata uang lokal. Kalau Rupiah ya dengan Rupiah, Bath ya dengan Bath. Ini akan membantu sekali (dalam transaksi)," kata Arsjad.

Ia mengatakan, rencana penerapan QRIS atau kode QR di seluruh negara ASEAN sudah dikonsultasi dengan bank sentral di masing-masing negara. Seperti melakukan pertemuan dengan perwakilan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

"Kemarin kami ke Filipina dan bertemu dengan wakil gubernur sentral bank di sana dan sudah ditanggapi. Kamboja juga siap mengikuti. Jadi yang mana saja dulu kita akan jalankan," pungkasnya.

Tantangan global seperti dampak perang Ukraina-Rusia, kerawanan energi dan pangan menuntut respons berupa kebijakan yang lebih inovatif. Inovasi Bank Indonesia, di antaranya pada kebijakan moneter dan sistem pembayaran dapat memperkuat ketahanan ekonomi. Implementasinya, dilakukan melalui inovasi kebijakan moneter yang ditargetkan untuk stabilitas.

Sejalan dengan itu, inovasi kebijakan sistem pembayaran untuk pertumbuhan diwujudkan melalui digitalisasi dalam inovasi pembayaran (QRIS, fast payment, Local Currency Transaction, Standar Nasional Open API), serta pengembangan Rupiah Digital. 

Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, pada Kuliah (open lecture) Inovasi Kebijakan Publik bagi Ketahanan Ekonomi Indonesia di Al Qasimia University (AQU), Sharjah, Uni Emirat Arab (UEA) (8/3/2023).

Diawali dengan courtesy meeting kepada Rektor AQU, Prof. DR. Awad Al-Khalaf, kuliah umum dipandu oleh Dekan Fakultas Ekonomi AQU, Mohamed Alshami PhD, dan dihadiri oleh pengajar dan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Manajemen serta Fakultas Komunikasi.

Dalam kuliah itu, lebih dari 80 mahasiswa internasional mendapatkan bekal mengenai bagaimana merumuskan kebijakan publik untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terus berlangsung.

Gubernur Perry mengawali pengajaran dengan pemaparan mengenai kondisi ekonomi Indonesia yaitu pemulihan ekonomi yang terus berlangsung dengan fundamental ekonomi yang kuat dan akselerasi digital yang tinggi. Fundamental ini tercermin dari prospek pertumbuhan ekonomi yang baik, terkendalinya inflasi, defisit neraca perdagangan yang terkelola, dan intermediasi perbankan yang berkembang.

Seiring hal tersebut, perkembangan digital ekonomi baik pada perdaganan online, uang elektronik, dan perbankan digital yang tumbuh signifikan, turut dipacu oleh QRIS, digital banking, SNAP dan BI-FAST. Selain itu, ASEAN Cross Border Connectivity dan Local Currency Transaction telah mempermudah transaksi ekonomi lintas negara.

Gubernur Perry memaparkan resep capaian kinerja ekonomi tersebut. Dalam perumusan kebijakan publik diperlukan koordinasi yang kuat. Hal ini dilakukan dalam bauran kebijakan nasional yang terdiri atas 5 respons, yaitu koordinasi moneter-fiskal, akselerasi transformasi keuangan, akselerasi sektor riil, digitalisasi ekonomi keuangan, dan ekonomi inklusif-hijau.

Untuk mendukung potensi ekonomi Indonesia, sambung Gubernur Perry, diperlukan adanya reformasi struktural. Reformasi ini dapat diwujudkan melalui hilirisasi SDA menjadi ekosistem industri yang bernilai tambah, misalnya melalui pemanfaatan nikel Indonesia menjadi baterai mobil listrik di masa depan.

Tiga kunci ketahanan ekonomi suatu bangsa adalah energi, pangan dan digitalisasi. Dalam ketahanan energi diperlukan pengembangan energi hijau, sementara ketahanan pangan dapat didorong dengan urban farming, dan digitalisasi diperlukan inovasi yang terus menerus.

“Membaca dan memahami di sepanjang usia adalah dasar untuk mempelajari seluruh fenomena di dunia yang bermanfaat bagi perumusan kebijakan," pesan Gubernur Perry bagi para mahasiswa.

Sharjah, tempat berdirinya AQU, merupakan kota pusat pendidikan dan budaya di Uni Emirat Arab. AQU telah bekerja sama dengan Universitas Islam Intersional (UIII) Depok untuk memperkuat pertukaran di bidang akademik dan budaya. Terdapat 82 mahasiswa Indonesia di kampus ini yang menempuh program sarjana di Fakultas Arab (Sastra), Ekonomi, Komunikasi, Al Quran dan Syariah.

Bank Indonesia terus mendukung ranah pendidikan baik melalui edukasi maupun pembekalan internal BI, mahasiswa dan pelajar baik di Indonesia maupun dunia internasional. Sektor pendidikan menjadi hal krusial yang perlu senantiasa dibarukan untuk mempersiapkan perumus kebijakan masa depan.