Sri Mulyani Kucurkan Rp 40,6 Triliun untuk Bangun IKN Nusantara di 2024

Sri Mulyani memastikan kalau proyek IKN Nusantara tidak akan berhenti. Mengingat, dalam rencana pun pembangunannya akan berlanjut hingga 2045 mendatang.

oleh Arief Rahman H diperbarui 16 Agu 2023, 18:40 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2023, 18:40 WIB
Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Sebuah rendering digital yang menunjukkan tata letak kompleks istana kepresidenan di ibu kota baru ditampilkan di lokasi pembangunannya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Indonesia, Rabu, 8 Maret 2023. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Silvia mengungkapkan nantinya di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bisa ditemukan Sumbu Nusantara, Istana Presiden, Kantor Presiden, Kantor Kementerian/Lembaga, dan juga hunian untuk ASN. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap besaran dana yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Angkanya mencapai Rp 40,6 triliun untuk periode pembangunan di tahun 2024 mendatang.

"Belanja untuk IKN tahun depan Rp 40,6 triliun," ujar dia dalam Konferensi Pers: RAPBN 2024 dan Nota Keuangan 2024, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Alokasinya nanti termasuk untuk membangun bandara VVIP di kawasan IKN Nusantara tersebut. Dia menjelaskan ada sejumlah prioritas dari penggunaan dana tersebut. Mulai dari kelanjutan infrasruktur dasar hingga hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Namun nanti pak Bas mungkin bisa sampaikan apa yang sudah kita prioritaskan, seperti kemajuan infrastruktur, kemudian untuk komplek pemerintahan juga untuk perumahan terutama ASN awal itu ditempatnya pak Bas," kata Sri Mulyani.

Bendahara Negara juga memastikan kalau proyek IKN Nusantara tidak akan berhenti. Mengingat, dalam rencana pun pembangunannya akan berlanjut hingga 2045 mendatang.

"Apakah sustain? Kita tahu bahwa IKN dibangun dalam jangka waktu yang sangat panjang, sampai 2045 sebetulnya. Jadi yang priority di 2024 adalah untuk menopang secara perpindahan yang layak dimana kita bisa melihat pusat pemerintahan dan supportting-nya ditargetkan bisa seleai di 2024," urainya.

"Tapi perkembangan dari keseluruhan IKN sendiri akan didesain dalam jangka panjang," sambung Menkeu Sri Mulyani.

 

Jokowi Alokasikan Rp 422 Triliun Bangun Infrastruktur

Jokowi dan Ma'ruf Amin
Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Wapres Ma'ruf Amin saat apat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menganggarkan Rp 422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2024. Anggaran tersebut salah satunya untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau IKN Nusantara.

Dalam Pidato Nota Keuangan yang berlangsung di Gedung DPR/MPR pada Rabu (16/8/2023), Jokowi mengatakan bahwa untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dialokasikan sebesar Rp 422,7 triliun.

Jumlah tersebut diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier serta penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan.

"Selain itu itu juga pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN," jelas Jokowi.

Akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergisisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pengembangan Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha yang lebih masif dan berkelanjutan.

 

Strategi

Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun yang diprioritaskan untuk:

• peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan

• peningkatan produksi pangan domestik

• penguatan kelembagaan petani

• dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani

• percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan

• pengembangan kawasan food estate

• penguatan cadangan pangan nasional.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya