Pengusaha Ingin Capres 2024 Komitmen Perbaiki Kebijakan Jokowi yang Belum Sempurna

Liputan6.com, Jakarta - Wacana presiden 3 periode kembali bergaung. Kali ini usul tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Mulyadi Jayabaya. Ia kembali mengusulkan agar jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang menjadi tiga periode karena Jokowi punya keunikan.

"Sangat di sayangkan bahwa undang-undang kita tidak bisa (jabatan) presiden tiga kali. Padahal, kita pengen tiga kali kalau bisa," ujarnya dalam acara seminar bertajuk Capres Cawapres Harapan Pengusaha, di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2023).

Mulyadi tidak mengungkap keunikan dari sosok Presiden Jokowi yang tidak dimiliki oleh Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tersebut. Namun, dia ingin capres pada pemilu 2024 tersebut memperbaiki sejumlah kebijakan di era pemerintahan Jokowi belum sempurna.

Pertama, dia ingin capres 2024 mendatang memiliki komitmen memajukan pendidikan Indonesia untuk mencetak generasi unggul. Antara lain dengan memperbaiki sistem zonasi yang dinilai banyak menimbulkan praktik kecurangan di sejumlah daerah.

Menurut Mulyadi, sejumlah persoalan yang muncul akibat sistem zonasi lantaran infrastruktur di Tanah Air belum sememadai negara-negara maju lain yang telah mengadopsi sitem serupa. Akibatnya, sejumlah anak tidak bersekolah akibat tidak diterima di sekolah yang diinginkan.

"Singapura dengan kita berapa sih? Jumlah pengusaha di kita ini? Jauh perbadingannya dengan Singapura, kenapa? Ya mungkin salah satunya SDM-nya, karena tadi itu sekolah yang sulit ya apalagi dengan sistem (zonasi), itu banyak yang nangis gak bisa sekolah," ucapnya.

Kedua, dia menginginkan sosok capres 2024 mendatang mempunyai kemampuan untuk semakin memudahkan proses perizinan. Antara lain dengan mengembalikan kewenangan perizinan usaha ke daerah dengan disertai sejumlah perbaikan pada SDM maupun teknologi.

"Karena banyak pelaku umkm di daerah tidak bisa mengakses (perizinan) ke pusat. Ongkosnya mahal, dan harus dibenahi SDM juga perangkat teknolognya agar lebi semakin cepat dan mudah," jelasnya.

Ketiga, dia ingin sosok pengganti Jokowi nantinya memiliki kemampuan dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian Indonesia. Mengingat, sektor pertanian dalam negeri dinilai tertinggal dari sejumlah negara agraris lainnya.

"Jadi kita ingin nanti calon yang bisa perbaiki pembelian BBM subsidi bagi petani dipermudah. Dan juga pupuk subsidi harus mudah," ucapnya.

Lebih lanjut, Mulyadi menekankan pihaknya belum menentukan sosok pilihan capres 2024 mendatang. iIni sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

"Perlu saya sampaikan sampai saat ini Ketua Umum Kadin belum menentukan pilihan (capres) ke siapa pun," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mempermasalahkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, bergulir di ruang publik. Menurut dia, Indonesia merupakan negara demokrasi yang membebaskan warganya untuk berpendapat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Musyawarah Rakyat (Musra) di GOR Arcamanik Bandung Jawa Barat, Minggu (28/8/2022). Dalam acara itu, peserta Musra berkali-kali meneriakkan soal presiden tiga periode.

"Kan ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan. Ini karena negara ini adalah negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode kita sudah ramai," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan, Minggu.

Dia menekankan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden tersebut hanyalah wacana yang digulirkan sejumlah masyarakat. Jokowi menyebut hal ini sama dengan aspirasi masyarakat yang ingin presiden diganti dan mundur.

"Itu kan (perpanjangan jabatan presiden) tataran wacana kan. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat. Orang kalau ada yang ngomong ganti presiden kan juga boleh, ya ndak. Jokowi mundur, kan juga boleh," ujar dia.

Oleh sebab itu, Jokowi tak melarang wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, dia mengingatkan agar masyarakat tidak bersikap anarkis apabila menyampaikan pendapat.

"Ini katanya negara demokrasi. Dan itu kan tataran wacana enggak apa-apa. Yang paling penting sekali lagi saya ingatkan dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, jangan anarkis," kata Jokowi.

Terkait dorongan untuk maju 3 periode, Jokowi menyampaikan bahwa hal tersebut dilarang konstitusi. Dia menegaskan akan selalu patuh terhadap konstitusi dan kehendak rakyat.

"Konstitusi tidak memperbolehkan! Ya, sudah jelas itu. Sekali lagi, saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat," pungkas Jokowi.

Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani sebelumnya menegaskan pemerintah tetap berada pada posisi Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai siklus 5 tahunan. Dia menjelaskan pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang sah.

"Pasal 22E UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan secara jurdil setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu dimaksudkan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD," kata Jaleswari dalam keterangan tertulis, Selasa (11/1/2022).

Dia menjelaskan sejak pemilu era reformasi 1999, perhelatan pemilu telah digelar secara demokratis dan berdiri kokoh setiap 5 tahun sekali. Jaleswari nenuturkan Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Ini merupakan salah satu wujud capaian pelembagaan demokrasi yang perlu terus dirawat.

Tidak hanya itu hingga saat ini KPU bersama DPR dan Pemerintah tengah membahas jadwal dan tahapan Pemilu 2024, dan Pilkada Serentak 2024. Pembahasan itu dimaksudkan agar mandat konstitusi untuk pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun sekali dapat dilaksanakan dengan baik.

"Presiden Jokowi juga telah menegaskan bahwa tidak berminat menjadi Presiden tiga periode," ungkapnya.