Beda Regulasi Jadi Hambatan Rantai Pasok di Kawasan ASEAN

Liputan6.com, Jakarta Kawasan ASEAN memiliki potensi rantai pasok yang kuat diantara negara-negara anggotanya. Namun, hal ini perlu didukung oleh standar regulasi tiap negara yang sama di ASEAN.

Diketahui, saat ini ada 10 negara anggota ASEAN, yakni, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Filipina, Myanmar, Brunei Darussalam, Thailand, dan Kamboja. Sementara, Timor Leste yang akan menjadi anggota ke-11 masih dalam berbagai proses.

Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menyoroti adanya perbedaan regulasi yang diterapkan di tiap negara ASEAN. Alhasil, potensi penguatan rantai pasok menjadi tak bisa maksimal.

"Memang kita melihat potensi yang ada cukup besar. Tapi kenapa selama ini kita tidak bisa membuka potensi itu? Karena memang kadangkala kan hambatannya justru yg bersifat non tarif, standarnya beda-beda, kapasitasnya beda-beda, pelakunya beda-beda, core businessnya beda-beda," ujar dia saat ditemui di Hotel St Regis, Jakarta, ditulis Senin (4/9/2023).

Rantai Pasok

Dia menyebut, rantai pasok di kawasan bisa diperkuat asalkan regulasinya bisa memiliki standar yang sama. Bisa dibilang, kebijakan yang saling dukung itu nantinya juga bisa bermanfaat ke setiap negara anggota.

"Nah itu perlu bagaimana kita mengharmonisasikan itu, akan susah kalau kita tidak punya pedoman yang sama," kata dia.

Maka, langkah lanjutannya, kata Edi, adalah membuat standar aturan atau kebijakan yang seragam. Mengingat lagi, aspek standar kebijakan menjadi hal penting dalam perjanjian perdagangan negara mana pun.

"Walau sudah dibuat tarif yang rendah, tapi kalau standarnya berbeda, tetap saja tidak bisa diakses. Makanya kita sendiri Indonesia sekarang mendorong masuk OECD karena kita ingin meningkatkan standar kita supaya nanti kita juga lebih mudah mengakses pasar global," paparnya.

Dia berharap, langkah tak hanya menguntungkan sebagian negara anggota ASEAN saja, tapi juga bisa menebarkan manfaat ke negara-negara lainnya. Pada konteks ini, Edi memandang ada pula potensi manfaat bagi kalangan UMKM.

"Harapannya tidak hanya 1-2 negara di ASEAN yang bisa diuntungkan dalam rantai pasok global, tapi semua harus ada. Termasuk juga negara-negara yang sekarang mulai menapaki digitalisasi khusus di UMKM, semua akan dibuat standar yang sama," kata dia.

"Karena kita tahu negara-negara seperti Myanmar, Laos, Kamboja itu juga ingin bagaimana meningkatkan akses UMKM-nya dengan menggunakan digitalisasi," sambung dia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kerja sama. Utamanya dalam menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi kedepannya.

Hal itu disampaikan Menko Airlangga saat membuka 23rd ASEAN Economic Community Council (AECC) di Hotel St Regis, Jakarta, Minggu (3/9/2023). Meski kawasan Asia Tenggara telah mengalami perbaikan ekonomi, Menko Airlangga mengakui masih ada tantangan kedepannya.

”Kita harus terus meningkatkan kerja sama dan integrasi ekonomi kawasan dalam rangka penguatan arsitektur perdagangan dan rantai pasok regional, membuat pilihan kebijakan untuk meningkatkan daya saing, ketahanan, dan reformasi struktural yang didorong oleh keberlanjutan, digitalisasi dan perubahan demografis," ujar dia saat membuka forum, di Jakarta, Minggu (3/9/2023).

Atas kerja sama yang terjalin, dia ingin membawa ASEAN menjadi terdepan di ranah global. Dia berharap upaya-upaya yang dijalankan bisa menjadikan ASEAN sebagai tujuan utama investasi.

"Serta menjadikan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan regional dan mesin pertumbuhan global, sebagai tujuan utama investasi, dan pusat produksi global yang berdayasaing dan terpercaya,” tegas Menko Airlangga.

Informasi, dalam retreat session AECC 2023, para menteri membahas kondisi ekonomi terkini yang sangat dinamis. Meskipun perekonomian kawasan sudah pulih melampaui situasi pra-pandemi dengan total PDB USD 3.6 triliun di tahun 2022, proyeksi perekonomian global ke depan mengindikasikan perlemahan dan ketidakpastian pertumbuhan. Hal tersebut memberikan tantangan terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan.

Pada pertemuan tersebut, dibahas 5 isu penting yang menjadi perhatian yakni geopolitik, fragmentasi rantai pasok, transisi hijau, inovasi digital, dan pertumbuhan inklusif. Nantinya hasil pembahasan ini akan disetor untuk agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 pada 5-7 September 2023 mendatang.