KPK Temukan 23.800 ASN Kemensos Terima Bansos, Ketua MPR Soroti Hal Ini

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 23.800 orang aparatur sipil negara (ASN) terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial.

Merespons hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta KPK bersama pemerintah dalam hal ini Kemensos untuk bersama menindaklanjuti temuan terkait penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Hal ini mulai dari melakukan analisis data guna mengetahui wilayah/provinsi dengan jumlah ASN penerima bansos terbanyak hingga melakukan penyidikan guna membuktikan apabila adanya penyalahgunaan wewenang hingga upaya manipulasi data penerima bansos.

"Meminta Kemensos bersama pemerintah daerah untuk segera memperbaiki data penerima bantuan sosial dengan melakukan pemadanan data bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga bantuan sosial pemerintah dapat benar-benar sesuai dengan kriteria penerima," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Perbaiki Sistem Pengawasan

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah untuk juga memperbaiki sistem pengawasan penyaluran bansos, agar proses penyaluran/distribusi bansos kedepannya tepat sasaran.

Mengingat nilai kerugian perkara bansos yang tidak tepat sasaran tersebut mencapai sekitar Rp 140 miliar per bulan. 

Terakhir, Bamsoet juga meminta komitmen pemerintah agar secara berkala membenahi pendataan seluruh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan atau KPM PKH agar tidak kembali terjadi kesalahan dalam penyaluran bansos pemerintah, disamping melakukan audit hingga evaluasi kepanitiaan penyaluran bansos.

"Dengan begitu diharapkan dari mulai proses pendataan hingga penyaluran bantuan sosial benar-benar dilakukan sesuai prosedur juga target pemerintah," tutup dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa kabar gembira dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang akan menggelontorkan tambahan bantuan sosial atau bansos beras 30 kg pada akhir tahun ini.

Sri Mulyani mengatakan, RI 1 telah memintanya untuk menambahkan lagi bantuan pangan untuk masyarakat yang masuk kategori kelompok miskin, yakni sebanyak 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Dalam hal ini, pemerintah akan menyalurkan tambahan bansos beras 10 kg selama tiga bulan pada Oktober-Desember 2023. Adapun total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 8 triliun.

"Jadi nanti pada bulan Oktober hingga Desember kita akan menambahkan Rp 8 triliun yang akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga yang rentan dengan setiap kelompok mendapatkan 10 kg beras per bulan," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (24/7/2023). 

"Jadi mereka akan mendapatkan 3 bulan 30 kg, 10 kg per bulannya," ujar Sri Mulyani. 

Menurut dia, tambahan bansos beras ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di tingkat terbawah dari berbagai guncangan yang terjadi di sektor ekonomi.

"Pemulihan ekonomi jangan sampai meninggalkan kelompok yang paling rentan. Sehingga kita melindungi dan memperkuat kelompok paling rentan, kelompok paling miskin," tutur Sri Mulyani.