Badan Bank Tanah Jamin Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan IKN

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah membentuk Badan Bank Tanah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran pemerintah sebagai Land Manager. Selama ini, peran pemerintah di pertanahan hanya berfokus sebagai Land Administrator dan Land Regulator.

Kehadiran Badan Bank Tanah diharapkan mampu mengoptimalisasi pengelolaan penyediaan tanah untuk Pembangunan yang selama ini masih terkendala, khususnya dikarenakan permasalahan ketersediaan tanah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengatakan, untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal, Badan Bank Tanah perlu memiliki rancang bangun model bisnis yang efektif.

Hal itu disampaikan Parman dalam Focus Group Discussion (FGD) Badan Bank Tanah dengan tema “Strategi Pengelolaan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Melalui Penguatan Model Bisnis Badan Bank Tanah” yang digelar pada 3-4 Oktober 2023 di Jakarta.

“Untuk menjalankan fungsi dan tugas yang optimal BBT perlu memiliki model bisnis yang efektif. Tujuan FGD ini adalah menginventarisasi permasalahan yang nyata yang dihadapi dalam pengelolaan tanah bagi berbagai kepentingan terutama Pembangunan,” ujar Parman, Selasa (3/10/2023).

Land Manager

Lebih lanjut Parman menambahkan, kehadiran Badan Bank Tanah juga untuk melengkapi peran negara sebagai land manager. Menurutnya, saat ini negara melalui Kementerian ATR/BPN hanya menjalankan fungsinya sebagai land administrator dan land regulator.

“Ada satu fungsi yang kurang adalah bagaimana negara bisa menyediakan tanah, memberikan kepastian hukum kepada para investor maupun untuk kepentingan yang lain, seperti sosial, pembangunan nasional maupun untuk pemerataan ekonomi,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Suyus Windayana menyampaikan, pihaknya mendukung peran Badan Bank Tanah sebagai land manager.

Disisi lain, Suyus juga berharap kehadiran Badan Bank Tanah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti di Vietnam. Baru-baru Vietnam mengumumkan pertumbuhan ekonominya sebesar 5,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) di kuartal III-2023.

“Saya berharap juga investasi di Indonesia dapat lebih mudah seperti pertumbuhan ekonomi yang ada di Vietnam. Jadi saya inginnya semua orang yang akan berinvestasi di Indonesia disiapkan tanahnya (oleh Badan Bank Tanah),” papar dia.

Suyus menambahkan, pihaknya mengapresiasi peran Badan Bank Tanah dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, melalui penyediaan tanah untuk Pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN.

“Tanah yang diperoleh Badan Bank Tanah sudah ada yang dimanfaatkan, salah satunya untuk Pembangunan Bandara VVIP IKN. Saya juga berharap kedepannya tidak hanya memberi kemudahan bagi investasi tapi juga untuk pemerataan ekonomi Masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pembangunan proyek Bandara VVIP IKN berada di HPL Badan Bank Tanah seluas 4.162 hektare (ha). Dari total tersebut, seluas 290,67 hektare (ha) telah disediakan untuk proyek tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan Jalan Tol Akses IKN Nusantara Seksi 6A dalam keadaan tertentu dapat difungsikan sebagai landasan pacu atau runway pesawat.

"Jalan tol tersebut yang dalam keadaan tertentu dapat berfungsi sebagai runway pesawat," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga melansir Antara di Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Kementerian PUPR siap merancang Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A dan 6B selain berfungsi jalan tol biasa, juga didesain sebagai runway pesawat dengan panjangnya sekitar 3 km dengan kontur jalan lurus sebagaimana runway pesawat.

"Selain berfungsi sebagai jalan tol biasa, namun ketika dalam kondisi tertentu atau darurat jalan tol itu didesain sebagai landasan pacu," kata Danis.

Sejumlah jalan arteri primer di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga dipertimbangkan agar bisa didarati oleh pesawat.

Kemungkinan panjang jalan arteri IKN tersebut sekitar 1-2 km agar dapat didarati oleh pesawat. Beberapa negara di dunia telah memanfaatkan jalan-jalan yang lurus untuk bisa didarati atau menjadi landasan pesawat.

Ibu Kota Negara Nusantara dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045.

Visi Ibu Kota Nusantara mengusung "Kota Dunia untuk Semua", sehingga visi Nusantara tersebut menegaskan bahwa pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara akan tata kelola berstandar global.

Kemudian menjadi mesin penggerak bagi Kalimantan, dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia, Ibu Kota Nusantara di tengah Indonesia akan menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi.

Selain itu, Ibu Kota Nusantara juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang hijau dan berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini, Visi Ibu Kota Nusantara tidak hanya peradaban baru masyarakat yang akan tinggal di Ibu Kota Nusantara pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan, dan dilestarikan sesuai kaidah pembangunan berkelanjutan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, merupakan proyek terbesar yang ada di dunia saat ini.

"Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara,” kata Jokowi melansir Antara di Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Jokowi menuturkan Pemerintah Indonesia berani membuka sentra-sentra ekonomi baru dengan membangun IKN Nusantara di Pulau Kalimantan.

Sementara ini terdapat 34.000 hektare lahan di IKN yang sudah bisa dibeli. Puluhan ribu hektare lahan itu, kata Jokowi, dapat dimiliki dengan dibeli bukan diperoleh gratis.

“(Sebanyak) 34 ribu hektare lahan sudah bisa dibeli. Nggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? tanya ke pak Kepala Otorita IKN. ini peluang, ini peluang,” kata Jokowi dalam forum itu.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen (year on year/yoy) pada kuartal II 2023.

Hal itu menandakan, Indonesia terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut.