Bank Tanah Tawarkan Lahan untuk 3 Juta Rumah, Ini Lokasinya

Program 3 juta rumah telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai PSN

oleh Septian Deny Diperbarui 22 Mar 2025, 11:30 WIB
Diterbitkan 22 Mar 2025, 11:30 WIB
Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menyampaikan
Badan Bank Tanah menggelar site expose Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah yang diperuntukkan sebagai perumahan dan kawasan permukiman pada Jumat (21/3/2025), di Jakarta... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Badan Bank Tanah menggelar site expose Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah yang diperuntukkan sebagai perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan ini menjadi salah satu komitmen Badan Bank Tanah dalam mendukung asta cita Presiden Prabowo dalam penyediaan perumahan.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menyampaikan, kegiatan site expose ini menjadi komitmen pihaknya dalam mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program 3 juta rumah melalui penyediaan tanah

“Melalui tanah dari Badan Bank Tanah, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan dibangun nanti jadi memiliki harga yang lebih terjangkau,” ucap Parman.

Adapun empat lokasi yang ditawarkan dalam kegiatan site expose ini yakni Tanjung Pinang, Kepri (3,36 Ha); Purwakarta (19,4 Ha) dan Bandung Barat (23,17 Ha), Jawa Barat serta Batubara (27,27 Ha), Sumatra Utara. Melalui kegiatan site expose ini, Parman menambahkan, pihaknya berharap mendapat proposal terbaik dari investor perumahan untuk membangun perumahan MBR.

“Hal ini sejalan dengan arahan bapak presiden bahwa pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitasnya sehingga tidak merugikan rakyat,” pungkas dia.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, site expose yang digelar oleh Badan Bank Tanah menjadi langkah strategis pihaknya bersama Badan Bank Tanah dalam mengakselerasi program 3 juta rumah.

Pihaknya mengapresiasi Upaya Badan Bank Tanah dalam menyampaikan ketersediaan tanah untuk mendukung program 3 juta rumah.

“Kami merasakan betul kerja yang sangat berintegritas, sangat cepat, dan sangat profesional dari Bank Tanah. Sehingga datanya ini sangat detail, sangat lengkap,” papar dia.

 

Promosi 1

Pemanfaatan Tanah

PT Asatu Realty Asri, developer pemenang lelang tanah dari Bank Tanah tengah membangun perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kendal, Jawa Tengah. (Foto: Liputan6.com/Gagas Y)
PT Asatu Realty Asri, developer pemenang lelang tanah dari Bank Tanah tengah membangun perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kendal, Jawa Tengah. (Foto: Liputan6.com/Gagas Y)... Selengkapnya

Pada kesempatan itu, Menteri Ara juga menekankan pentingnya pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan masyarakat dan bagi dunia usaha. “Kita usahakan agar tanah-tanah negara ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menjelaskan, melalui HPL Badan Bank Tanah, tanah yang diperuntukan perumahan MBR dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) setelah 10 tahun. Selain itu tanahnya juga sudah clean and clear.

“Sehingga bapak ibu (developer) tidak perlu melakukan pengadaan tanah lagi. Tata ruangnya, proses pemecahan, pelepasan, kita (Kementerian ATR/BPN) siap bantu,” pungkas dia.

Badan Bank Tanah Bidik Perolehan Tanah hingga 140 Ribu Ha pada 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Maket masterplan Penajam Paser Utara (PPU) milik Badan Bank Tanah
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Maket masterplan Penajam Paser Utara (PPU) milik Badan Bank Tanah. (Dok. Badan Bank Tanah)... Selengkapnya

Badan Bank Tanah merencanakan target perolehan tanah seluas 140.000 hektare (Ha) pada 2025. Sepanjang 2024, Badan Bank Tanah mencatatkan perolehan tanah seluas 14.637,2 Ha atau naik 194 persen secara tahunan. 

Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo menjelaskan tanah-tanah tersebut akan bersumber dari penetapan pemerintah yang meliputi tanah bekas hak, kawasan dan tanah terlantar, tanah pelepasan Kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah bekas tambang, dan lainnya sebagaimana tertuang dalam PP 64 Tahun 2021.

Selain itu juga bersumber dari pihak lain yang penetapannya berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan lainnya.

"Kami optimistis tahun ini bisa mendapatkan perolehan tanah melampaui target yang sudah kami peroleh di 2024,” kata Perdananto. 

Pada kesempatan yang sama, deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha, Hakiki Sudrajat menambahkan, dari total aset persediaan tanah yang dimiliki Badan Bank Tanah di 45 kabupaten/kota, sebanyak 13 kabupaten/kota telah dilakukan pemanfaatan tanah. 

"Bahwa secara rasio ini sudah mencapai 28,89 persen. Pemanfaatan tanah ini meliputi untuk kepentingan umum, perkebunan, perikanan, pertanian, UMKM, perumahan MBR, pariwisata, pelabuhan hingga pusat logistik,” ujar Hakiki.

 

Total Lahan

Badan Bank Tanah telah melakukan sosialisasi Reforma Agraria (RA) kepada masyarakat yang terdampak proyek pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) dan jalan tol di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Badan Bank Tanah telah melakukan sosialisasi Reforma Agraria (RA) kepada masyarakat yang terdampak proyek pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) dan jalan tol di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. (Dok. Bank Tanah)... Selengkapnya

Badan Bank Tanah juga telah menyediakan lahan total 3.793,9 Ha untuk reforma agraria yang terdapat di 4 Lokasi. Dalam kegiatan ini, Masyarakat sama sekali tidak akan dikenakan biaya hingga menjadi sertifikat. 

Salah satu pemanfaatan tanah dari Badan Bank Tanah adalah pembangunan perumahan MBR di Kendal, Jawa Tengah. Proyek ini digarap oleh PT Asatu Realty Asri, developer pemenang lelang tanah dari Badan Bank Tanah.

Perumahan tersebut dinamai Bumi Svarga Asri (BSA). Direktur Asatu Realty Asri, Yudi Irawan menjelaskan proyek ini bekerja sama dengan beberapa lembaga lainnya, yaitu Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya