Amran Sulaiman Jadi Mentan, Ini Beberapa Hal yang Harus Diperbaiki

Liputan6.com, Jakarta Ekonom di Center of Economic and Law Studies (CELIOS)  Bhima Yudhistira menilai dipilihnya Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian (Mentan) merupakan keputusan yang kurang tepat.

Hal itu lantaran beberapa masalah yang sulit dilupakan saat Amran Sulaiman menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014-2019.

Pada tahun 2018, Indonesia mencatat impor beras sebesar 2,2 juta ton dari tahun sebelumnya 305 ribu ton.

Kenaikan impor beras yang cukup tajam jelang Pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan terkait program kemandirian pangan pemerintah. Erat kaitannya juga dengan rente di sektor pangan.

“Bahkan saat itu Kementerian Pertanian selalu berkilah adanya impor beras untuk kebutuhan beras premium. Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena dikhawatirkan posisi Menteri Pertanian yang baru akan mengulangi masalah yang sama,” kata Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira dalam paparan tertulis dikutip Rabu (25/10/2023).

Impor Gula

Selain masalah impor beras, ekonom CELIOS juga menyoroti lonjakan impor gula sejak Amran menjabat Menteri Pertanian di era pemerintahan Jokowi yang pertama.

Saat itu, impor gula menyentuh 4,6 juta ton dengan nilai 1,7 juta USD.

“Bukan angka yang kecil. Apakah ada perubahan gaya Menteri Pertanian soal pengendalian impor gula? Ini masih dipertanyakan,” ujar Bhima.

Adapun masalah lainnya yaitu seputar pendataan.

Bhima menyebutkan, “Ada ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, jadi tidak akur antar kementerian dan BPS”.

Maka dari itu, ia berharap integrasi data bisa diselesaikan dengan hadirnya Badan Pangan Nasional.

“Kementerian Pertanian harus tunduk pada data yang valid, tidak boleh mencari data sendiri untuk pembenaran kinerja program nya,” Bhima menegaskan.

Kemudian dari segi anggaran, masa jabatan Menteri Pertanian efektif kurang dari 1 tahun.

Di sisi lain, anggaran Ketahanan Pangan sudah disahkan dalam APBN 2024.

“Jadi Menteri Pertanian sulit memberikan perubahan kebijakan terkait pertanian. Apa anggaran subsidi pupuk Rp26 triliun di 2024 bisa naik tajam? Hampir mustahil kendati masalah saat ini selain kekeringan adalah masalah distribusi pupuk,” pungkas Bhima.