Membaca Nasib Petani dari Penyaluran Pupuk Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - "Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik,"

Begitu bunyi petikan pidato Presiden Joko Widodo dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan, pertengahan tahun ini. Alokasi dana tersebut jadi satu pos yang perhatian pemerintah di tahun 2024.

Ketahanan pangan jadi dua kata yang cukup sering diucap Kepala Negara di berbagai kesempatan. Ketahanan pangan juga yang jadi tujuan Indonesia kedepannya.

Nyatanya, kunci keberhasilan guna mencapai tujuan tersebut ada di tingkat paling bawah, yakni petani. Penguatan petani, pembiayaan, perlindungan, hingga alokasi pupuk bersubsidi tidak bisa terlepas untuk meningkatkan produktivitas petani.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menilai pupuk subsidi menjadi modal yang tak bisa dipisahkan untuk bisa melancarkan produksi. "Posisi pupuk bersubsidi bagi petani penting karena menjadi salah satu komponen penting dalam budidaya," ucapnya kepada Liputan6.com, dikutip pada Kamis (30/11/2023).

Said tak menampik kalau saat ini sentra produksi pertanian di Indonesia mulai semakin rendah kualitasnya. Utamanya, lahan-lahan untuk tanaman pangan.

"Sehingga penggunaan pupuk subsidi terutama pupuk kimia sangat penting, karena tanpa itu, produksi mungkin stagnan. Dari waktu ke waktu penggunaan pupuk terus meningkat seiring dengan menurunnya kondisi lahan," bebernya.

Baru berbicara satu poin ini, bisa dibilang kalau pupuk subsidi jadi salah satu penentu nasib petani. Sederhananya, ketika sawah bisa berproduksi optimal, petani sendiri yang bakal meraup cuan maksimal. Begitu pun sebaliknya.

Pertanyaan selanjutnya ada pada sisi penyaluran pupuk bersubsidi. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menegaskan kalau stok pupuk subsidi yang jadi tugasnya untuk disalurkan dalam kondisi aman.

"Stok pupuk subsidi 2 kali lipat dari yang disyaratkan, jadi aman 1,4 juta per Oktober. Jadi insyaallah aman semua," kata dia beberapa waktu lalu.

Sebulan sebelumnya, Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi per September 2023 sebesar 952.685 ton yang terdiri dari urea sebesar 545.607 ton dan NPK sebesar 407.258 ton. Jumlah ini setara 387 persen dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Dari sisi penyaluran, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 4,26 juta ton. Adapun rinciannya sebagai berikut, pupuk subsidi jenis urea telah tersalurkan sebesar 2,51 juta ton dan NPK subsidi sebesar 1,75 juta ton termasuk NPK kakao subsidi.

Pupuk bersubsidi sendiri disalurkan kepada para petani yang telah terdaftar dalam e-Alokasi atau memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022.

Mengacu data tadi, penyaluran pupuk subsidi terlihat cukup mulus. Padahal, ada bagian kunci yang disebut jadi biang kerok penyaluran tak tepat sasaran. Yakni, pada data petani penerima pupuk subsidi.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyadari hal tersebut. Untuk itu, dia melaporkan kondisinya kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa waktu lalu.

Diskusi menemui titik terang. Data acuan penerima pupuk subsidi disepakati akan dibenahi. Di sisi lain, ada proses memudahkan petani dalam golongan yang berhak untuk mengakses pupuk subsidi tadi.

"Pasokan sebenarnya ada, memang sekarang ini isunya di data. Jadi memang kita lagi akan kerja sama dengan timnya Pak Mentan untuk bisa memastikan data petani yang berhak mendapatkan pupuk itu kita update lagi dan kita pastikan penyalurannya lebih lancar ke depan," terangnya.

"Tadi arahannya dari Pak Wamen ke saya jelas. Pokoknya apa yang diperintahkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas, Pupuk Indonesia harus siap mendukung," sambung Rahmad Pribadi lagi.

Nampaknya, target ambisi pemerintah menuju ketahanan pangan bisa sedikit menemui titik terang. Penyaluran pupuk subsidi dijamin tetap berjalan oleh pihak-pihak yang punya kendali. Alhasil, nasib petani dari penyaluran pupuk subsidi pun diharapkan bisa menemui arah tak buntu.