Penyaluran Pupuk Subsidi di Jawa Timur Capai 1 Juta Ton, Stok Masih Aman?

Liputan6.com, Jakarta T Pupuk Indonesia (Persero) terus mendukung program ketahanan pangan nasional dengan mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur. Dalam acara “Rembuk Tani” di Madiun, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengajak para petani di Jawa Timur untuk segera menebus pupuk bersubsidi guna mengoptimalkan produktivitas musim tanam 2024.

Rahmad menegaskan bahwa Pupuk Indonesia bersama Kementerian Pertanian (Kementan) telah berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton di tahun 2024.

“Penambahan alokasi ini sangat penting agar petani tetap dapat menebus pupuk bersubsidi, yang penyerapan saat ini sudah mencapai 5 juta ton,” jelas Rahmad, kamis (19/9/2024).

Khusus untuk petani di Jawa Timur, alokasi pupuk bersubsidi ditingkatkan hampir dua kali lipat dari 963.847 ton menjadi 1.920.074 ton.

Alokasi ini terdiri dari 981.730 ton pupuk Urea, 832.370 ton NPK Phonska, 986 ton NPK Kakao, dan 104.988 ton pupuk organik. Hingga 16 September 2024, penyerapan pupuk di Jawa Timur telah mencapai 1.024.346 ton atau 53% dari total alokasi.

Jaga Ketersediaan Stok Pupuk Bersubsidi

Untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi selama musim tanam, Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok sebesar 183.099 ton di Jawa Timur, yang tersebar di Gudang Lini II dan Lini III.

Jumlah ini mencapai 195% dari ketentuan minimum pemerintah sebesar 93.704 ton. Stok ini terdiri dari Urea (57.471 ton), NPK (125.531 ton), NPK Kakao (97 ton), dan pupuk organik (4.052 ton).

Rahmad juga menambahkan bahwa penebusan pupuk bersubsidi kini semakin mudah dengan aplikasi iPubers yang diterapkan di semua kios. "Jika ada kendala dalam penebusan melalui iPubers, petani jangan ragu untuk melaporkannya," kata Rahmad.

Untuk memastikan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur, Pupuk Indonesia telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, seperti 188 distributor, 67 gudang Lini III, 5.905 kios, dan 64 petugas lapangan.

Semua ini ditujukan agar pupuk bersubsidi dapat tersalurkan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan petani di lapangan.

Berdasarkan Permentan 01/2024, petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi adalah mereka yang menggarap lahan maksimal 2 hektar dan bergerak di subsektor tanaman pangan, hortikultura, serta perkebunan. Selain itu, data RDKK akan dievaluasi secara berkala setiap caturwulan untuk memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran.

Perubahan Proses Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Ke depan, proses penyaluran pupuk bersubsidi akan dipermudah dengan alokasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini dilakukan untuk mempercepat distribusi pupuk dan mengatasi kendala administratif yang selama ini menghambat penyaluran.

“Proses alokasi pupuk yang terlalu panjang, menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur atau Bupati/Walikota, sering kali menyebabkan keterlambatan distribusi pupuk saat petani membutuhkannya. Dengan menggunakan NIK, alokasi pupuk akan lebih cepat tanpa mengurangi kewenangan pemerintah daerah,” jelas Rahmad.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat dan memperlancar penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur, sehingga mendukung peningkatan produktivitas pertanian di musim tanam 2024 serta memperkuat ketahanan pangan nasional.