Rencana Anies: Rumah Warga Bisa Disewa untuk Pasang Solar Panel

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden Nomor Urut Satu, Anies Baswedan membeberkan rencana penting Indonesia menuju Net Zero emission di tahun 2060 mendatang.

Ia menyatakan menuju transformasi energi baru terbarukan dibutuhkan kerja sama pelaku kepentingan dan membutuhkan kolaborasi dan roadmap.

"Menurut kami harus disusun bersama-sama antara negara dengan pelaku usaha khususnya," kata Anies dalam acara Dialog Apindo Debat Capres 2024, Jakarta, Senin (11/12).

Perlu diketahui, pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2025 energi baru terbarukan (EBT) diharapkan mencapai 23 persen. Namun saat ini EBT di RI masih diangka 12 persen.

"Dalam waktu 2 tahun itu mission impossible," tegasnya.

Kemudian, menurut Anies, sangat penting menyediakan insentif bagi konsumer dan mendorong agar kawasan urban sebagai pengguna energi terbesar mulai bertransformasi kepada EBT.

"Di Jakarta, sebagai contoh public transport itu harus sudah mulai bergeser ke elektrik. Kita sudah mulai dan kita berharap di tahun 2030 semua pabrik transport di Jakarta itu elektrified," jelasnya.

Sewakan Solar Panel

Ia menilai rumah-rumah warga bisa dijadikan peluang usaha, dimana atap rumah bisa disewakan untuk solar panel.

"kalau kita mencoba cek cari tempat kosong membangun solar panel Mission Impossible di Urban tapi bila rumah menjadi tempat untuk disewakan dan dunia usaha menyewa ke situ pemerintah tinggal menciptakan regulatornya," terangnya.

Sehingga, seluruh rumah itu nantinya mendadak menjadi lahan untuk membangun solar panel, khususnya di kawasan perkotaan.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu mendorong eksplorasi geotermal. Dimana, solusi itu merupakan solusi jangka panjang dan harus dikerjakan bersama dan negara menghadirkan investasi awal.

Sebab dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk eksplorasi geotermal. "Ini risikonya sangat besar. Tapi saya dengar dari pelaku usaha bidang energi. Banyak juga yang berani mengambil risiko itu. Karena mereka memiliki kapabilitas finansial," ungkapnya.

Apabila itu bisa dikerjakan maka Indonesia akan bisa meningkatkan dari 8 persen cadangan yang digunakan saat ini menjadi lebih tinggi. Karena Indonesia memiliki 40 persen cadangan energi geothermal di dunia.

Lalu, lanjut Anies, untuk menuju energi bersih, juga dibutuhkan menerapkan carbon tax dan carbon trading secara bertahap.

"Kalau Stiglitz itu bilang range-nta antara USD50 sampai USD 100 per ton. Nah saat ini kita masih bergerak di angka yang sekitar USD2 per ton ini secara gradual, itu harus kita lakukan. jadi kami melihat satu adalah terkait dengan insentifnya yang kedua adalah siapkan regulasinya," tutupnya.

Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menyampaikan pentingnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berkolaborasi dengan swasta. Ia menyoroti terbatasnya ruang fiskal Indonesia dan rasio perpajakan yang berada di bawah 10 persen dari PDB.

"Harus kolaboratif. Tidak semua bertumpu pada APBN. Sebagian pembangunan kita dikerjakan swasta, ruang itu harus dibuka," ujar Anies Baswedan dalam Dialog Apindo Capres 2024, dikutip Senin (11/12/2023).

"BUMN tidak boleh jadi yang mematikan swasta. Karena BUMN harus memberi ruang kepada swasta,” ucapnya.Selain itu, Anies juga menyinggung birokrasi di BUMN harus diperbaiki. Anies pun membeberkan pengalamannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta yang menjalankan dua peran di Pemprov yaitu fungsi korporasi dan birokrasi.

"Dua-duanya untuk tujuan pengembangan. Ini bukan diciptakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah," jelasnya.

"Maka BUMN harus konsentrasi ke pengembangan. Ruang swasta akan terlibat lebih besar ke pembangunan kita," imbuh Anies.

Ia juga mengatakan bahwa para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah harus diperhatikan dari mulai hulu hingga hilir. Ia membeberkan cara kerja untuk mensejahterakan UMKM. Sebab sebanyak 97 persen lapangan kerja di Indonesia disediakan oleh pelaku UMKM.

Pertama, para pelaku UMKM harus mendapatkan akses atas pasar yang baik dengan memberikan akses Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar para UMKM dapat dengan mudah mengembangkan usahanya ke pasar online atau market place.

"Mereka mendapatkan izin usaha, punya NPWP. Lalu mereka bisa menjadi supplier kita. Misalnya makanan nih, mereka bekerja. Lalu mereka mengirim kepada bakery terkenal. Nanti bakery terkenalnya yang submit kepada kita. Tapi bakery terkenal dapat dari mana? Dari UMKM. Kenapa? Yang marginnya paling gede siapa kira-kira? Ya bakery-nya itu. Nah sekarang diubah. Mereka punya NPWP punya izin usaha langsung ke kita. Kitanya buat katalog lokal, mendadak mereka ketemu pasar baru yang gede sekali," ujar Anies.Ia menuturkan, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pihaknya membantu para pelaku UMKM lewat program jakpreneur.

Anies mengklaim saat program itu berjalan, jumlah pelaku UMKM meningkat drastis dari 50 ribu pelaku, sekarang menjadi 280 ribu pelaku usaha.

"Kenapa? Karena kita kemudian memberikan IUMK, izin usaha mikro kecil, dan NPWP," terangnya.

Kedua, kerangka regulasi. Menurut Anies yang membuat para pelaku UMKM tidak bisa tumbuh adalah regulasinya. Ia bilang regulator biasanya tidak berurusan langsung denga pasar. Misalnya tata ruang.

Anies menjelaskan tata ruang merupakan hal yang luar biasa. Ia mencontohkan, di Jakarta, kalau ingin izin usaha harus di tempat yang sesuai peruntukannya. Hal itu yang menyebabkan susahnya pelaku UMKM membangun usaha mereka.

"Kalau di rumah, peruntukannya gimana? Saya punya garasi rumah, mau dipingin tempat penjahit. Ngurus izin. Nggak boleh. Ini bukan zona usaha, Pak. Ini komplek perumahan. Nggak dapat izin. Apa yang kita lakukan?," jelasnya.