Jumlah Penerima Bantuan Pangan Beras di 2024 Ditambah, Apa Alasannya?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memperpanjang distribusi bantuan pangan beras hingga Juli 2024. Keluarga yang akan menerima bantuan tersebut juga akan ditambah.

Pada tahun 2023, keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan beras sebanyak 21,4 juta keluarga. Sementara di tahun 2024, pemerintah memproyeksikan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan beras sebanyak 22 juta keluarga atau naik delapan persen.

"Distribusi akan cek lagi APBN yang ada dengan Juni 2024, sampai 6 bulan ke depan masyarakat akan terima bantuan 10 kg per keluarga, jadi 22 juta KPM," ujar Manager Humas dan Kelembagaan Perum Bulog, Tomi Wijaya di kantor Bulog, Jakarta, Jumat (15/12).

Sementara itu, Tomi menyebut, sejak Maret hingga Desember 2023, Bulog sudah mendistribusikan 1,4 juta ton bantuan pangan beras kepada KPM.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan ada data terbaru kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8 persen dari data penerima sebelumnya. Hal ini untuk menyesuaikan kondisi terkini di lapangan sehingga keluarga yang berhak menerima mendapatkan bantuan secara merata.

"Program bantuan ini akan dilanjutkan tahun depan dengan terus dilakukan update data penerima dan untuk tahun depan ada penambahan sekitar 8% dari penerima sekarang agar ibu dan bapak yang terdampak semuanya tidak terlalu dibebani oleh kenaikan harga yang ada," kata Jokowi di hadapan warga saat berkunjung ke Malang, Jawa Timur.

Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Jokowi, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meneruskan bahwa untuk penerima Bantuan Pangan mulai Januari 2024 nanti bertambah menjadi 22 juta keluarga penerima dimana sebelumnya adalah sebanyak 21,3 juta keluarga penerima.

"Data keluarga penerima bantuan ini kami terima dari Kemenko PMK yang jumlahnya mengalami update data karena menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan," kata Arief yang ikut mendampingi Presiden Jokowi di Pekalongan dan Malang.

Perum Bulog mengkhawatirkan fluktuasi harga beras jelang memasuki Pemilu Serentak 2024. Untuk itu, impor beras sisa sebesar 500.000 ton diupayakan bisa terkontrak pada akhir 2023, sehingga bisa dilanjutkan proses pengiriman pada Januari/Februari 2024.

Manager Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya mengatakan, Januari-Februari 2024 akan memasuki musim paceklik. Sementara musim panen raya baru akan dimulai pada akhir Maret atau awal April tahun depan.

Namun, ia berharap harga beras bisa terjaga saat Pemilu Serentak 2024 digelar pada 14 Februari tahun depan. Jika program impor beras 1,5 juta ton yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa tuntas di penghujung 2023 ini.

"Kondisi sekarang kan masih harga beras medium sekitar Rp 13.000 per kg. kita harapannya kembali seperti sebelumnya di angka Rp 10-11 ribu per kg," ujar Tomi di Kantor Bulog, Jakarta, Jumat (15/12/2023)."Dari data analisa harga kami, data Food Station harga beras sekarang sekitar Rp 13.000-13.700 per kg. ini mungkin masih tergolong tinggi, meskipun sebelumnya sempat Rp 15-17 ribu per kg," ungkapnya.

Terkait penugasan impor beras, Perum Bulog telah mengantongi kontrak 1 juta ton dari lima negara. BUMN yang bergerak di bidang logistik pangan ini juga masih menunggu kontrak impor untuk 500.000 ton sisa demi menjaga harga beras dan stabilitas politik saat Pemilu 2024.

Tomi menyampaikan, untuk kontrak 1 juta ton impor beras yang telah didapat, sekitar 500.000 ton sudah masuk ke Indonesia. Sementara separuh sisanya tengah dalam perjalanan.

Diharapkan untuk 500.000 ton impor beras yang belum terkontrak bisa dilaksanakan pada akhir tahun ini. Sehingga proses pengirimannya bisa dilaksanakan pada Januari atau Februari 2025.

"Ada masa yang mungkin masih kritis (akibat El Nino) harus dijaga pemerintah. Ditambah lagi, Februari (2025) ada pemilu, kita tidak tahu kondisi politik seperti apa. Cadangan beras pemerintah harus benar-benar dijaga, dalam rangka selain stabilitas harga juga stabilitas politik," tuturnya.