Kadin Indonesia Ajak Pengusaha Manfaatkan Pemilu 2024 Jadi Sumber Cuan

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia menyatakan Pemilu 2024 merupakan momentum penting bagi pelaku usaha, bisnis, dan investasi di Indonesia.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan, oleh karena itu Kadin Indonesia bekerja sama dengan Kadin Provinsi DKI Jakarta, menyelenggarakan acara Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045. 

Dialog tersebut, akan diselenggarakan pada Kamis (11/1/2024) yang bertujuan untuk mengetahui visi dari para Calon Presiden 2024 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan  mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

“Melalui dialog capres bersama Kadin, dunia usaha menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan transisi kepemimpinan yang damai,” kata Yukki dalam Konferensi Pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, di Djakarta Teater – Lounge Area, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

Lebih lanjut, dihadapan perwakilan tim pemenangan masing-masing Capres yang hadir, menyoroti tantangan perekonomian baik dalam maupun luar negeri yang berpotensi dapat memengaruhi target pertumbuhan perekonomian termasuk terkait pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Tantangan Dalam Negeri

Tantangan dalam negeri yakni berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan dalam perhelatan pemilu 2024. Sementara, tantangan dari luar  sisi diantaranya kenaikan inflasi global hingga isu perubahan iklim yang berpotensi bisa mendorong perlambatan ekonomi. 

Maka dari itu, penting untuk mengetahui visi dan misi maupun program ekonomi yang ditawarkan para Capres untuk mendorong pertumbuhan bisnis di Indonesia termasuk untuk dunia usaha.

“Kadin berharap Pemilu 2024 berlangsung secara adil, jujur, dan damai sehingga stabilitas nasional terjaga dan kondusif,” pungkas Yukki.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, mengakui hingga kini proses perizinan berusaha di setiap daerah memiliki regulasi yang berbeda. 

"Kami selalu mendapatkan kebijakan-kebijakan yang terkadang berbeda dengan kebijakan Pusat," kata Dian dalam Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, di Djakarta Teater – Lounge Area, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

Di sisi lain, kata Dian, diketahui setiap kepala daerah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, sehingga tidak jarang justru membingungkan para pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tersebut. 

Alhasil pelaku usaha memilih pindah ke daerah yang lebih memiliki infrastruktur atau regulasi yang sudah mumpuni.

"Harapannya ke depan pemerintah pusat harus betul-betul memperhatikan kebijakan dari pemerintah daerah yang dikeluarkan walaupun sekarang ini ada otonomi daerah. Ini sangat mengganggu sekali," ujarnya.

Tak hanya kebijakan perizinan berusaha yang berbeda-beda. Melainkan, banyak investor mengeluhkan masih banyak pungutan liar (pungli).

"Pemerintah pusat ada kebijakan apapun pemerintah daerah harus mengikuti itu, dan yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli di daerah," katanya.

Oleh karena itu, KADIN DKI Jakarta berharap para Capres agar memperhatikan pembangunan kota sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi. 

"Jadi, kami mengharapkan visi pembangunan dari sudut pandang pemerataan dan berkeadilan disetiap kota/kabupaten dan juga harua digarisbawahi," pungkasnya.