Mahfud MD Sebut 20 Ribu Masyarakat Adat di Kalimantan Timur Tak Bisa Nyoblos di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD mengungkap ada puluhan ribu masyarakat adat yang tidak bisa memilih dalam pesta demokrasi 14 Februari 2024 mendatang. Alasannya, karena masyarakat adat itu tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Mahfud mengungkapkan ada 20 ribu anggota masyarakat adat di Kalimantan Timur yang tidak memiliki hak memilih karena tak punya KTP. Dia pun mengungkap alasan dari masyarakat adat itu tidak bisa punya KTP.

"Coba, sekarang ini masyarakat adat yang ada di hutan-hutan itu di Kalimantan Timur itu 20 ribu orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP," ujar Mahfud MD dalam Debat Cawapres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Alasannya

Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo ini mengatakan kalau alasan masyarakat tak punya KTP karena menghuni hutan negara. Sementara, aturan negara menyebut kalau hutan kategori tersebut tidak boleh ada penduduk.

Di sisi lain, masyarakat adat sudah tinggal puluhan tahun di kawasan itu.

"Kenapa tidak punya KTP? Karena katanya dia menghuni hutan negara, nah kalau hutan negara ndak boleh ada penduduk disitu, padahal dia sudah puluhan tahun disitu," ucapnya.

Lebih lanjut, terkait dengan dasar hukum masyarakat adat, Mahfud MD berjanji akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat yang mandek sejak 2014 lalu.

"Nah tentang RUU masyarakat hukum adat akan masuk di dalam program kami di visi kami, memang itu sesudah 2014 tidak jalan akan kita jalankan," tegasnya di Debat Cawapres.

Calon Wakil Presiden urut 3, Mahfud MD mengungkapkan bahwa ia berjanji meningkatkan pemberdayaan petani jika terpilih dalam Pemilu 2024. 

“Kita punya petani bangga bertani, dan nelayan sejahtera,”  ujar Mahfud dalam Debat Cawapres ke-4, disiarkan pada Minggu (21/1/2024).

Mahfud MD menyebut, sektor pertanian dalam negeri belum berdaulat, hal itu lantaran petani semakin sedikit tetapi subsidi pupuk semakin besar.

“Pasti ada yang salah. Kemudian laut kita juga berlimpah, tetapi udara kita meracuni. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita,” ucapnya.

Kemudian sumber daya alam juga menjadi sengketa rakyat antara rakyat, katanya. 

Mahfud MD pun menyampaikan bahwa sumber daya alam yang memihak pada rakyat itu memiliki 4 ukurannya, yaitu pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan leluhur.

“Kita akan menggunakan keempat tolak ukur itu, tetapi saya tidak melihat Pemerintah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita,” sebutnya.

”Jangan misalnya seperti food estate, yang gagal dan merusak lingkungan..yang benar saja..rugi dong kita,” kata Mahfud MD, tanpa menyebut secara spesifik kekurangan pada kinerja di sektor tersebut.