Beban Ganda Masyarakat Adat Penyandang Disabilitas, Nihil Aksesibilitas dan Rentan Kekerasan

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat adat umumnya dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam mengakses berbagai hal termasuk sektor pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.

Hal ini menjadi lebih sulit ketika masyarakat adat tersebut menyandang disabilitas. Program Manager Estungkara dari organisasi masyarakat sipil KEMITRAAN, Muhammad Yasir Sani, memberikan contoh tantangan yang dihadapi masyarakat adat penyandang disabilitas.

“Masyarakat yang tinggal di pegunungan sebagai contoh ada pihak perusahaan memberi bantuan kursi roda. Niatnya baik, tujuannya baik, tapi daerahnya pegunungan,” kata Yasir Sani kepada Disabilitas Liputan6.com dalam temu media Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Artinya, alat bantu seperti kursi roda tidak begitu membantu warga adat difabel yang tinggal di wilayah pegunungan karena tekstur jalan, sarana, dan prasarana tidak memadai.

Penyandang disabilitas mental seperti orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) juga menghadapi tantangan pelik. Mereka cenderung dikurung di rumah karena sulitnya mengakses fasilitas kesehatan.

Tak henti di situ, perempuan masyarakat adat yang menyandang disabilitas juga menghadapi risiko kekerasan berlapis. Yasir memberi contoh, ada perempuan disabilitas yang merupakan masyarakat adat menjadi korban kekerasan seksual hingga tiga kali.

Sayangnya, hukum yang berlaku di masyarakat adat kerap menggunakan hukum lama dan tidak mengikuti perkembangan yang ada. Misalnya, pemerkosa dihukum dengan harus menyerahkan lima ekor babi.

“Nah ini sedang kami telisik, kenapa hukum adat tidak berjalan secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakatnya tapi masih menggunakan hukum yang lama. Misalnya kalau memperkosa cukup bayar lima babi.”

“Ini tantangan terberat, tanpa kita berkolaborasi masyarakat adat, perempuan, khususnya disabilitas yang mengalami kekerasan seksual itu tidak akan tertangani dengan baik,” jelas Yasir.

Yasir Sani setuju bahwa pembangunan yang inklusif di Indonesia perlu didasari oleh fondasi kuat. Fondasi ini meliputi kesetaraan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Salah satu upaya strategis adalah penguatan isu Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam berbagai sektor pembangunan. Langkah ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan.

Sayangnya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh kelompok marjinal termasuk masyarakat adat dan difabel dalam memperoleh hak dan kesempatan yang setara.

Dalam kesempatan yang sama, Team Leader INKLUSI, Kate Shanahan, menekankan bahwa penguatan isu GEDSI bukan hanya tentang memenuhi target statistik, tetapi juga tentang menciptakan perubahan kebijakan yang berkelanjutan.

"Ketika kita telah bersama-sama menyadari pentingnya isu GEDSI menjadi bagian dari kebijakan pemerintah secara jangka panjang, maka kami optimistis akan terjadi perubahan sosial yang memastikan setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan," ujar Kate.

Kate juga menekankan bahwa kolaborasi multipihak, termasuk dengan organisasi masyarakat sipil, merupakan kunci bagi INKLUSI dalam mendukung pemerintah mencapai target-target tersebut secara lebih efektif dan berkelanjutan.

"INKLUSI bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil di 32 provinsi untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mengintegrasikan perspektif GEDSI, sehingga dapat mendorong kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat. Agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan," tambahnya.

Organisasi masyarakat sipil ini termasuk:

• ’Aisyiyah
• Yayasan BaKTI
• Institut KAPAL Perempuan
• KEMITRAAN
• LAKPESDAM PBNU
• Migrant CARE
• Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
• PERMAMPU
• PKBI
• PR YAKKUM
• Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).

Pemerintah sendiri memang telah mengintegrasikan perspektif GEDSI dalam kebijakan dan program perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan.

Hal ini bertujuan memastikan kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dan kesempatan pembangunan. Namun, harapan ke depan, implementasinya dapat lebih merata dan berkelanjutan.

Hadir di acara yang sama, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menyampaikan bahwa meskipun kebijakan nasional telah mengakomodasi isu GEDSI, tantangan tetap masih ada pada tingkat implementasi di lapangan.

"Kami menemukan bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa kebijakan yang inklusif dapat diimplementasikan secara maksimal," jelasnya.

Hal senada juga dinyatakan oleh Joni Yulianto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses kesempatan yang setara. Baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan.

"Kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga implementasi yang efektif dan merata. Banyak penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan struktural, sosial, dan ekonomi yang menghalangi mereka untuk berkontribusi secara penuh dalam masyarakat,” ucap Joni.

“Melalui Program INKLUSI, kami terus mendorong kebijakan yang memastikan aksesibilitas, non-diskriminasi, dan peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menikmati hak dan kesempatan yang sama dengan kelompok lainnya," imbuhnya.