Rutin Gelar Makan Siang Gratis Bagi Pegawai di Kantor, Airlangga: Bukan Program Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengadakan makan siang gratis di Kantornya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Airlangga mengatakan, program makan siang gratis di kantornya ini telah berlangsung sejak setahun terakhir. 

Program Makan siang gratis ini diberikan untuk seluruh pegawai mulai dari OB hingga pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi makan itu adalah standar di Kantor Menko, sudah (berjalan) satu tahun dan biayanya tidak lebih dari Rp15 ribu," kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jumat (8/3/2024).

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, menu makan siang gratis tersebut terdiri dari nasi, ayam opor, tahu dan tempe bacem, kentang kering (kentang mustofa), dan sambal.

Airlangga menegaskan bahwa program makan siang di kantornya ini bukan termasuk program yang diusung oleh Prabowo-Gibran. 

"Cuma hari ini bukan (program) makan (siang) Rp 15.000 (Prabowo-Gibran)," pungkasnya.

Program Makan Siang Gratis Tak Bakal Otak-atik Dana BOS

Sebelumnya, Tenaga Ahli Kemenko Perekonomian untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Ahmed Zaki Iskandar menegaskan, program makan siang gratis milik pasangan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS).

Ia menuturkan, sebagaimana simulasi program makan siang yang dilakukan pada 19 Februari 2024, di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang. Dana untuk program ini akan berasal dari APBN tetapi di luar dana BOS reguler.

"Usulannya biar enggak liar isunya, usulannya dari Kab. Tangerang skema yang dipakai untuk pendanaan dari APBN nya melalui skema, seperti BOS atau melalui skema BOS yang dipisah rekeningnya tanpa mengganggu BOS yang reguler sekarang," kata Ahmed Zaki saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (8/3/2024).

Dia menuturkan, dana untuk program makan siang bisa disalurkan melalui BOS spesifik atau BOS Afirmatif. Sehingga tidak menganggu dana BOS yang sifatnya reguler.

"Entah affirmatif entah itu spesifik untuk makan siang, yang pasti skemanya BOS. Karena lokusnya di sekolah bukan di rumah," ujarnya.

Kendati demikian, Mantan Bupati Kabupaten Tangerang ini mengatakan  terkait asal anggaran program makan siang gratis bisa berubah. Lantaran Pemerintah masih menampung berbagai usulan.

"Jadi, apapun nanti ada usulan lagi yang sebelumnya mellaui DAK yangdikirim ke kab/kota kemudian dari Kab/kota dikirim ke sekolah-sekolah, tapi yang diusulkan oleh Kab. Tangerang adalah melalui skema BOS," ujarnya.

"Garis bawahi di luar atau tidak mengotak atik bos reguler yang sekarang berjalan. Jadi, ini dana BOS  tambahan," ia menambahkan.

Sebelumnya diberitakan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga pengurangan subsidi energi akan dipakai untuk membiayai program makan siang gratis milik pasangan capres Prabowo-Gibran. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera pun mengklarifikasi kabar tersebut.

Dida mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan sumber anggaran untuk membiayai program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran. Adapun, berbagai isu yang berkembang di masyarakat masih dalam bentuk usulan.

"Dari sisi pemerintah belum (diputuskan) itu, baru wacana-wacana yang memungkinkan anggarannya dari situ, kita belum kaji," ujar Dida kepada awak media di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).

Adapun Dana BOS adalah bantuan pendidikan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terkait sumber anggaran  untuk membiayai kegiatan simulasi makan siang gratis Rp15.000 per anak yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Anak buah Menko Airlangga menyebut anggaran berasal dari masing-masing pemerintah daerah yang bertindak sebagai sukarelawan atau volunteer.

"Itu inisiatif dari Pak Bupati (Kabupaten Tangerang). Jadi, ini masih secara pemerintah belum dalam begitu ya," tutur dia.

Besaran anggaran makan siang gratis Rp15.000 per anak juga memungkinkan untuk berubah. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perekonomian di masing-masing wilayah yang beragam.

"Kebetulan di sana (Kabupaten Tangerang) Rp15.000-an mungkin makes sense tapi di IKN kan (beda)," kata dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Menko Airlangga menyampaikan pemerintah membuka opsi untuk membiayai program makan siang gratis milik pasangan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS). 

Meski demikian, pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan dana BOS untuk pembiayaan program makan siang gratis Rp15.000 per anak apabila kegiatan simulasi telah banyak dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, dana BOS merupakan bantuan pendidikan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

"Rencana nanti kita formulasikan (dana BOS), kalau simulasinya (makan siang gratis) sudah banyak," ujar Airlangga kepada awak media di Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Februari 2024. 

Adapun, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah agar pelaksanaan program makan siang gratis nantinya tidak menggunakan anggaran pendidikan, termasuk dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS," kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri dikutip dari Antara, Minggu (3/2).

Menurut P2G, saat ini saja anggaran APBN pos pendidikan belum sepenuhnya memenuhi kesejahteraan guru dan memperbaiki fasilitas sekolah termasuk memajukan kualitas pendidikan.  

Apabila anggaran pendidikan dalam APBN juga digunakan untuk membiayai program makanan gratis dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 60,6 persen ruang kelas pada sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022 sehingga seharusnya permasalahan Ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah.

Sebelumnya, Pemerintah berencana memasukkan progam calon presiden terpilih dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025. Tujuannya, mengakomodasi anggaran atas program yang diusung.

Salah satu yang ramai dibicarakan adalah masuknya program makan siang dan susu gratis yang diusung pasangan Capres-Cawapres rabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke RAPBN 2025. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menilai hal itu bisa menggerakkan ekonomi di desa.

"Ini jawaban pribadi, bukan institusi. Kalau demikian adanya, sebenarnya giat ekonomi sangat besar utamanya di pedesaan. Khusus sapi perah itu akan ada development (pengembangan)," ujar Arief di Hotel The Margo, Depok, Jawa Barat, Selasa (17/2/2024).

Jika memang ada opsi impor, kata dia, perlu diutamakan bagi sapi perah sebagai bibit unggul. Nantinya, pengembangan produksinya bisa diserahkan ke sentra-sentra peternakan. Dia tak setuju jika yang diimpor adalah susu bubuk.

"Saya kalau atas nama pribadi akan menyampaikan, importasi harus dilakukan khusus untuk sapi-sapi perah bibit unggul. Jadi jangan pakai powder milk yang impor, kita bangun yang ada di Indonesia," ujar dia.

Arief mencoba menyusun konsep. Sapi perah unggul yang di impor tadi disebar ke peternak, dan dilakukan pengembangan. Selanjutnya, bisa memproduksi susu untuk menyuplai program tadi.

Menggerakkan Ekonomi

Dia memandang, dengan begitu, peternak di dalam negeri bisa lebih sejahtera. Nantinya, pemerintah tinggal menyusun skema yang tepat, termasuk standardisasi pengolahan dan pengembangannya.

"Jadi, jangan bangga melakukan impor terus. Harus bangun peternakan pertanian Indonesia. Saya rasa kalau misal, ini ide saya, satu peternak diberi 3 sapi 4 sapi, setelah itu nanti susunya disiapkan, koperasi, kan kita punya GKSI, gabungan koperasi susu indodiensia di Lembang, kemudian di Jawa Timur," bebernya.

"Ini giat ekonominya akan luar biasa, peternak happy dapat sapi. Tinggal dibuat skema dan standar," Arief menambahkan.