Rumah Potong Ayam Wajib Punya Sertifikat Halal, Ini Cara Dapatnya!

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan pelaku usaha makanan dan minuman untuk memiliki sertifikat halal pada Oktober 2024. Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Ayam termasuk dalam pelaku usaha yang wajib punya sertifikat halal ini.  

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku akan membantu pedagang ayang potong skala kecil untuk memperoleh sertifikat halal. Pedagang ayam potong skala kecil diperbolehkan untuk memiliki sertifikat halal secara kolektif. Dengan ini, antar pedagang diperkenankan untuk saling membentuk kelompok dalam proses pengajuan sertifikat halal.

"Oktober sudah nggak boleh ditawar lagi, kalau dia (pedagang ayam) potong-potong kecil kan bisa bareng-bareng, bisa bersama-sama, jadi semacam satu kelompok untuk itu dapat sertifikat halal, bisa gitu," tegasnya saat mengunjungi Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rawa Kepiting, di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Sabtu (4/5/2024)

Mendag menekankan, pada prinsipnya pemerintah tidak ingin menyulitkan pedagang ayam potong terkait aturan wajib sertifikat halal tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat selaku konsumen memperoleh ayam potong yang sehat dan layak konsumsi.

"Prinsipnya jangan menyusahkan, tapi harus sertifikat yang ada dan dia (ayam potong) higienis," bebernya.

 

Mendag menekankan, aturan wajib sertifikat halal tersebut berlaku untuk seluruh pedagang ayam potong. Yakni, baik di retail modern (supermarket) maupun pasar tradisional.

"Semua (pedagang), ini kan kita perlahan semua harus memenuhi standar kesehatan," tegas dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan menegaskan kebijakan wajib sertifikasi halal bagi produsen makanan minuman. Ini termasuk bagi rumah pemotongan hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU).

Mendag Zulkifli Hasan menyebut kewajiban sertifikasi halal bagi RPH itu harus dipenuhi paling lambat pada Oktober 2024 mendatang. Menyusul ketetapan dari Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama soal sertifikasi halal di produk makanan dan minuman.

"Sementara nanti semua ayam atau ayam potong itu harus ada sertifikat, Oktober udah enggak tawar-tawar lagi, Oktober besok harus ada sertifikatnya," ujar Mendag Zulkifli Hasan saat meninjau RPH Unggas Rawa Kepiting, Jakarta Timur, Sabtu (4/5/2024).

Pada kesempatan ini, dia meninjau langsung proses pemotongan ayam di lokasi tersebut. Menurutnya, aspek kebersihan, kesehatan unggas, hingga cara potongnya wajib menjadi perhatian serius.

"Nah oleh karena itu proses pemotong itu penting, tadi kita lihat cara motongnya, kebersihannya kesehatan hewannya ada dokter dan sebagainya," tuturnya.

Dia mengisahkan, pemotongan ayam sebelumnya dilakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek tadi. Namun, setelah ada aturan wajib halal ini, proses pemotongan unggas perlu mengikuti syarat yang ditentukan.

"Ya kalau dulu kan di kampung saya kalau ayam kelindes mobil, langsung potong, nah ini enggak ada syarat-syaratnya untuk ayam potong itu memenuhi standar agar tidak merugikan konsumen supaya kita konsumsi itu sehat halal ya," terangnya.

"Itu kira-kira intinya dan Oktober nanti memang sudah tidak ditawar-tawar lagi semua harus pakai sertifikat halal," tegas Mendag Zulkifli Hasan.

Mengutip laman Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Kewajiban bersertifikat halal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diatur dengan penahapan di mana masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024.

"Berdasarkan regulasi JPH, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan." kata Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham, dikutip Sabtu (4/5/2024).

Dia menegaskan, kegita kelompok produk tersebut harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Jika belum mengantongi sertifikat dan produknya beredar, maka akan dikenakan sanksi.

"Batasan ketiga kelompok produk tersebut sudah jelas, dan tanpa pengecualian. Jadi misalnya produk makanan, mau itu yang diproduksi oleh usaha besar, menengah, kecil hingga mikro seperti pedagang kaki lima di pinggir jalan, semuanya sama, dikenai ketentuan kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan regulasi." tegasnya.

Lebih lanjut, Aqil menjelaskan bahwa sanksi yang akan diberikan dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Saksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021.

"Oleh karena itu, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, kami mengimbau seluruh kepada pelaku usaha khususnya dengan ketiga kategori produk di atas untuk segera mengurus sertifikat halal produknya," tegas Aqil.