Pesan Khusus Pengusaha ke Prabowo-Gibran soal Air, Apa Itu?

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia meminta kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran agar lebih berpihak kepada investasi swasta di sektor air untuk menyelesaikan persoalan air di tanah air yang masih buruk.

"Kebijakan lebih berpihak pada investasi sektor swasta untuk menyelsaikan persoalan air dunia yang berimbas kepada kita, baik disektor perumahan, industri dan segala macam," kata Wakil Ketua Umum Bidang PUPR KADIN Indonesia Insannul Kamil, dalam konferensi pers Singapore International water week 2024, di Menara Kadin, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, infrastruktur air bersih harus menjadi prioritas bagi Pemerintahan selanjutnya. Sebab, air bersih sangat dibutuhkan masyarakat untuk keberlangsungan hidup.

"Infrastruktur air bersih harus menjadi prioritas," imbuhnya.

Ia mengatakan, sebenarnya perkembangan investasi di sektor air dalam negeri sudah mulai baik. Hanya saja, keberpihakan Pemerintah terhadap investasi di sektor air ini masih kurang. Oleh karena itu, Kadin mendorong hal tersebut.

"Sudah oke (investasi di sektor air). Funding gak cuman dari Bank, lebih keberpihakan (yang dibutuhkan)," ujarnya.

Berdasarkan paparannya, Insannul menyampaikan dukungan APBN dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan air minum sudah mencapai 42 persen porsinya atau nilainya Rp 130 triliun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kebutuhan Air Bersih

Namun, menurutnya hal itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Indonesia masih dihadapkan pada tantangan serius terkait akses air bersih dan sanitasi yang layak, terutama di wilayah pedesaan dan permukiman informal di perkotaan.

Sebagian penduduk Indonesia mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih, sementara penduduk lainnya kekurangan akses terhadap sanitasi yang memadai.

Situasi ini menyoroti urgensi untuk mencapai target nasional akses universal terhadap air bersih dan sanitasi baik di tahun ini maupun di tahun yang akan datang. Maka diperlukan keberpihakan Pemerintah terhadap investasi swasta di sektor air ke depannya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan pesan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk berhati-hati dalam memilih anggota kabinetnya, dengan mengecualikan individu yang bersifat "toxic" atau bermasalah.

"Dalam pesan saya kepada Presiden terpilih, saya katakan jangan bawa orang 'toxic' ke dalam pemerintahanmu, karena itu akan merugikan kita semua," ujar Luhut Panjaitan dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Pesan tersebut dilontarkan sebagai pembelajaran dari pengalamannya selama 10 tahun terakhir bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo.

Luhut menyoroti bahwa salah satu permasalahan utama dalam pemerintahan Indonesia adalah adanya regulasi-regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional. "Saya telah berusaha memperbaiki banyak permasalahan tersebut," katanya.

Salah satu solusi yang dia yakini dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh karena itu, Luhut mendesak untuk mendorong digitalisasi sistem pemerintahan yang terintegrasi di Indonesia.

"Saya katakan kepada Presiden, 'Pak, jika Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan digitalisasi sistem pemerintahan yang terintegrasi ini, maka kita tidak akan maju.' Kita harus berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini," ungkapnya yang dilansir dari Antara.

Berdasarkan pengalamannya, Luhut menyarankan agar Prabowo lebih selektif dalam memilih anggota kabinetnya. Dia yakin bahwa ke depannya, Indonesia akan menjadi lebih baik lagi, bahkan pada tahun 2045, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon terpilih pada Pilpres 2024, sesuai dengan berita acara nomor 252/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.