Mendag: IKN Bisa Setara Washington DC

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan turut buka suara terkait Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, pasca dua pejabat di IKN mundur.

Diketahui mundurnya Kepala OIKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menandai beberapa sinyal pada permasalahan dan hambatan pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.

Mendag mengingatkan masyarakat jangan menghujat terlebih dahulu  pembangunan IKN yang dianggap bermasalah usai mundurnya kedua pejabat tersebut.

"Oh IKN itu masyallah keren banget, jadi gini loh kalo ada orang yang nggak setuju dengan IKN datang dulu. Datang dulu, bermalam liat dan rasakan di pikiran, baru. Yanv nggak pernah liat, nggak pernah datang nggak pernah merasakan terus marah-marah maki-maki, liat dulu," kata Mendag saat ditemui di Serang, Banten, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, pembangunan IKN berjalan dengan baik, dan saat ini sudah mulai terlihat hasilnya. Bahkan ia menyebut IKN bisa setara dengan Washington DC.

"Masih alam. Masih seger cuma blm jadi semua memang, tapi nanti  jadi kira-kira kaya Washington D.C," ujarnya.

Jaminan Menko Luhut

Adapun sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembangunan IKN tak bermasalah meski dua pejabat tersebut mundur.

"Investasi pembangunan semua jalan, ya ada yang lambat sana sini ya biasalah, dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini,” kata Luhut Pandjaitan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (5/6/2024).

Menurut Luhut, tak ada masalah serius mengenai pembangunan IKN hingga saat ini. Apalagi, Plt Kepala Otorita adalah pejabat yang telah menangani IKN.

"Dan overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota, apalagi sekarang pelaksana tugasnya pak menteri PUPR beliau sangat tepat, kami membantu tektok dengan tim, membantu tadi, pembebasan tanah yang 2.000 hektare lebih kurang bermasalah,” kata dia.

Termasuk masalah tanah, menurut Luhut semua bisa diselesaikan dengan cepat.

“Dengan bank tanah juga kita utamakan dan saya melihat ya overall itu akan bisa terselesaikan karena semua saya lihat kerja secara cepat,” pungkas Luhut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Peninjauan itu berlangsung selama dua hari pada tanggal 4 hingga 5 Juni 2024.

Di hadapan awak media, Mendagri mengaku tak sabar ingin pindah ke IKN. Bahkan dirinya mengaku siap mengikuti gelombang pertama pemindahan ke IKN.

"Saya tidak sabar, kalau menunggu ingin pindah ke sini,” ujar Mendagri di tengah mendampingi kunjungan Presiden ke IKN, Rabu (5/6/2024).

Advertisement Kesiapan Mendagri ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, IKN memberikan banyak kenyamanan salah satunya adalah indeks polusinya yang sangat rendah, berbeda dengan Jakarta. “Ini di sini kan segar, oksigen,” ujarnya.

Alasan berikutnya, menurut Mendagri adalah karena IKN dilengkapi oleh berbagai fasilitas, termasuk di Kota Balikpapan. Terlebih saat masih tugas di Polri, dirinya juga sempat merasakan tugas ke beberapa daerah yang kadang mengharuskannya jarang bertemu keluarga. Karena itu, kepindahan ke IKN tidak terlalu membuatnya sulit.

Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas.

Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU Nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964.

Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta.

Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru (TEMPO Co).

Pemindahan IKN, baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.

IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan “pusat gravitasi” ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.