Aneh, Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Masih Terima Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengaku bingung dengan program pemberian bantuan sosial (bansos) yang masih kurang tepat sasaran.

Suharso menyebut pejabat setingkat eselon I di Kementerian PPN/Bappenas sampai sekarang masih menerima bansos. Meskipun bantuan itu tidak diambil oleh anak buahnya, namun Suharso merasakan kejanggalan.

"Dalam berbagai kesempatan sering saya sampaikan, eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos. Aneh kan? Pak Sekjen saja ketawa," ujar Suharso saat memberikan kata sambutan dalam acara peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

"Sampai sekarang masih terima saya kira. Saya tanya kemarin masih terima, dan dia berikan kepada yang lebih berhak," imbuh dia.

 

Menurut dia, pemerintah terus berupaya agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Salah satunya melalui Data Registrasi Sosial Ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti.

"Kita memang harus memerlukan sebuah strategi yang tepat untuk merencanakan dengan baik penyaluran program-program pemerintah yang didanai oleh belanja-belanja sosial subsidi kita, (agar) itu (bisa) jatuh kepada orang yang tepat," tuturnya.

Kabar soal eselon I Bappenas yang turut mengantongi bansos ini sebenarnya telah disuarakan oleh Suharso sejak 2020 silam.

Kala itu, ia terus mendorong pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam waktu dekat. Sebab, DTKS yang tersedia saat ini dianggap sudah tidak relevan dengan permasalahan di lapangan.

Dirinya mencontohkan atas permasalahan yang timbul akibat penggunaan DTKS dalam program bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah bagi masyarakat terdampak Covid-19. Yakni, penerima manfaat yang salah sasaran hingga melenceng jauh.

"Bahkan di kantor saya golongan eselon I ada yang dapat, bayangkan! Mungkin yang dipakai data (DTKS) yang lama," kata Suharso dalam rapat bersama Komisi VIII DPR-RI beberapa waktu lalu.

Menurut dia, polemik atas semrawutnya penetapan data penerima manfaat bansos bukan kesalahan dari Kementerian Sosial atupun penerima manfaat bansos. Akan tetapi, Suharso menyebut belum adanya pembaruan DTKS menjadi biangnya.

Oleh karenanya, pihaknya berkomitmen untuk mendukung pemerintah melakukan program verifikasi dan validasi DTKS dalam waktu dekat. Melalui pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan di lapangan.

Sebelumnya, PT Pos Indonesia (Persero) atau yang kini dikenal dengan brand PosIND, menyalurkan bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial kepada penerima di seluruh Indonesia. Selalu berhasil menyalurkan bansos tepat waktu dan tepat sasaran, koordinasi yang baik dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci sukses.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris mengatakan pihaknya sudah melakukan penyaluran bansos PKH dan Sembako hingga 97 persen dari total 4 juta KPM yang ditargetkan.

"Alhamdulillah dalam proses penyalurannya, capaian kami sampai sekarang ini sekitar 96-97 persen. Ada memang beberapa perubahan data (penerima bantuan/KPM di Data Terpadu Kesejarhteraan Sosial). Jadi, kami belum bisa saat ini menyalurkan sampai 100 persen," kata Haris.

Pada setiap penyaluran, Pos Indonesia menerapkan tiga metode yaitu dibagikan di Kantorpos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah Keluarga Penerima Manfaat atau disebut door to door. Layanan antar ini khusus bagi KPM yang sedang sakit, lansia, dan disabilitas.

Tak hanya itu, Pos Indonesia juga mengandalkan kecanggihan teknologi aplikasi Pos Giro Cash (PGC) agar penyaluran bansos berjalan optimal. Dalam perkembangannya, PGC dirancang khusus untuk memvalidasi data KPM agar bantuan tersalurkan tepat sasaran.

"Pada awalnya, Pos Giro Cash ini hanya untuk bisa memastikan data penerima, melakukan percepatan, kemudian dari sisi back office-nya kami memang sudah betul-betul (sistem kerja) governance. Jadi proses SOP-nya sudah diikuti. Dalam perkembangannya, sesuai dengan tuntutan, kami juga menyematkan fitur-fitur seperti geotagging, foto rumah, dan sebagainya. Nah ini semua kami maksudkan agar memang dalam proses penyaluran ini tidak hanya bisa tepat sasaran, tepat jumlah, juga informatif ya," ucap Haris.

Hal ini juga didukung dengan penggunaan teknologi biometric hingga geotagging, sehingga penerima bantuan benar-benar tervalidasi. Bukti valid dari biometric dan geotagging inilah yang menjadi penegas KPM atau penerima bantuan itu layak atau tidak mendapatkan bantuan.

"Jadi ini semua dimaksudkan agar penyaluran ini sesuai dengan keinginan dari pemerintah, bahwa bantuan ini betul-betul bisa sampai kepada yang berhak dan membantu mereka dalam memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan tersebut," katanya menambahkan.

Haris juga mengungkapkan Pos Indonesia memiliki teknologi dashboard sebagai pengukur kinerja mereka dalam penyaluran bansos. Teknologi ini juga dihadirkan untuk kinerja dan proses kerja Pos dapat dipantau pemerintah sebagai pemberi kerja.

"Kami menyiapkan aplikasi dalam proses penyaluran ini sehingga dari berbagai proses itu bisa ditelusuri dan sedapat mungkin menghindari transaksi yang sifatnya manual. Sehingga konsistensinya terjaga," kata Haris.