Wanti-Wanti Erick Thohir: Masyarakat Mampu Jangan Pakai BBM Subsidi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa pengawasan pengetatan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diwacanakan oleh pemerintah, akan lebih mudah dilakukan di era digitalisasi saat ini.

"Dengan sekarang keterbukaan informasi, dengan adanya juga yang namanya digitalisasi, saya rasa tidak perlu dikhawatirkan itu (pengetatan penggunaan BBM subsidi)," kata Erick dikutip dari Antara, Kamis (11/7/2024).

Erick menyampaikan bahwa Kementerian BUMN mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatur bantuan-bantuan yang seharusnya didapat oleh masyarakat, bukan hanya BBM subsidi termasuk listrik dan gas.

"Tentu masyarakat yang mampu tidak boleh mempergunakan BBM yang bersubsidi, seperti juga listrik," tuturnya.

Sebelumnya, Erick menyebut pihaknya mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191) untuk membatasi pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi agar tersalurkan secara tepat sasaran.

Menurut dia, tujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.

Erick juga mengatakan bahwa Kementerian BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan dari wacana tersebut. Tetapi dia menyebutkan, saat ini wacana tersebut masih didiskusikan di antara kementerian terkait.

Erick pun berharap agar hal tersebut tidak menjadi polemik di tengah masyarakat karena hal itu akan memberi manfaat, di mana penyaluran BBM bersubsidi akan lebih tepat sasaran.

"Pemerintah juga sangat mengerti kesulitan kenapa BBM pada bulan Januari tidak naik, pada bulan Maret, April tidak naik, karena kan daya beli masyarakat lagi tertekan," ucap Erick Thohir.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Baca juga: Menteri BUMN raker Komisi VI DPR minta PMN Rp44,24 triliun di 2025

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi. Adapun rencana kebijakan ini dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pembelian BBM akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024.

Erick Thohir mengatakan, sejak awal tahun ini pemerintah telah berkorban untuk tidak menaikan harga BBM. Namun, pemerintah kini dihadapi situasi runyam yang membuat ongkos subsidi bahan Bakar semakin berat.

"Pemerintah juga sangat mengerti kesulitan kenapa BBM di bulan Januari tidak naik, Maret-April tidak naik, karena kan daya beli masyarakat lagi tertekan," ujar Erick Thohir saat ditemuin di kompleks parlemen, ditulis Kamis (11/7/2024).

"Tetapi kalau kita lihat dari pelemahan rupiah dengan juga harga minyak yang naik, sebenarnya kan subsidinya makin besar," dia menambahkan.

Namun begitu, ia tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.

"Enggak usah dipolemikkan, itu sesuatu yang saya rasa dari tahun ke tahun sudah ada diskusinya. Saya kan sebagai Menteri BUMN tinggal menunggu kebijakan saja. Karena kalau kami di BUMN itu kan menteri yang mengenai korporasi, bukan kebijakan," ungkapnya.

Kendati begitu, Erick berprinsip bahwa impor BBM memang harus dikurangi ke depan, dimana swasembada energi jadi sebuah kewajiban. Sehingga kabinet pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinaj Prabowo Subianto tak lagi terbebani oleh subsidi BBM.

"Salah satunya pemerintah mendorong penggunaan mobil listrik. Tetapi di situ tidak cukup, makanya didorong juga penggunaan ke depan bioetanol," imbuh dia.

"Saya yakin ini tidak hanya pemerintah saat ini, pemerintah ke depan juga menginginkan swasembada energi yang sehat. Ini yang kita rasa penggunaan alternatif dari bioetanol menjadi hal-hal yang saya rasa positif ke depan," tutur Erick Thohir.