Demi Harga Gas Rumah Tangga Murah, Pemerintah Mau Kasih Subsidi di Hulu

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memperluas jaringan gas (jargas) di luar sektor industri. Salah satunya lewat rencana pemberian subsidi untuk jargas rumah tangga.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemberian subsidi di sektor hulu untuk pemakaian jargas rumah tangga. Tujuannya, agar daya beli masyarakat lebih terdongkrak.

"Kita juga lagi olah kebijakan, bagaimana harga gas hulu bisa murah. Sehingga memang masyarakat penerima jaringan gas di rumah juga daya belinya tidak terganggu," ujar Arifin di Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

"Jadi kita sedang mengkaji opsi untuk pemerintah mensubsidi di hulu, untuk jaringan gas. Selama ini kan yang disubsidi pengusaha. Sekarang nanti hulunya yang kita subsidi supaya masyarakat penerima bisa dapat harga yang dalam jangkauan," bebernya.

Arifin meyakini pemberian subsidi pada sektor hulu jaringan gas rumah tangga bisa menekan angka impor LPG yang tiap tahunnya mencapai 6 juta ton.

"Sekarang kan impor LPG 6 juta ton setahun. Kalau harganya USD 575 per ton, bisa dikaliin aja tuh," ungkap dia.

 

Sebelumnya, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen Dewan Energi Nasional (DEN), Yunus Saefulhak, menyatakan bahwa anggaran pemerintah telah tergerus hingga Rp 117 triliun untuk melakukan subsidi LPG 3 kg pada tahun ini. Sehingga, produksi LPG domestik dan peningkatan pembangunan jaringan gas perlu dilakukan.

Tak Murah

Namun, Yunus menilai itu merupakan misi yang tak mudah. Sebagai contoh, ia melihat realisasi sambungan jaringan gas yang saat ini masih jauh dari target 2,5 juta sambungan jargas rumah tangga di 2024.

"Jargas ini baru sekitar 800 ribu, belum ada 1 juta rumah tangga. Masih jauh sekali, ini sudah dekat sekali, dan berat sekali untuk bisa mencapai itu," ujar Yunus beberapa waktu lalu.

Sementara untuk bisa mencapai misi stop impor LPG 2030, pemerintah disebutnya perlu mendongkrak sambungan jargas rumah tangga hingga empat kali lipat dari target 2024.

"Dengan cara bagaimana upayanya, tambahan jargas, jaringan gas kotanya menjadi diharapkan 10 juta rumah tangga. Kemudian mendorong pemanfaatan kompor listrik. Sehingga demand daripada listrik yang oversupply daripada PLN bisa terserap," ungkapnya.

"Kemudian juga memproduksi rich gas, meningkatkan produksi LPG dan seterusnya, kemudian mengembangkan DME. Menurut saya ini kiat-kiat menghentikan impor LPG," kata Yunus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Pemerintah akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan jangkauan jaringan gas rumah tangga. Untuk mencapai hal itu, Pemerintah akan turut melibatkan pihak swasta dalam implementasinya. 

Menko Airlangga bercerita, saat rapat internal dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, disampaikan bahwa beban fiskal terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama LPG subsidi.

"Di tahun 2022 kemarin mencapai 7,8 juta ton untuk yang subsidi, sedangkan yang non subsidi turun terus, yang kemarin sekitar 580 ribu ton. Nilai subsidi diperkirakan pada tahun ini bisa mencapai Rp117 triliun,” ungkap Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Kamis (12/10/2023).

Selain itu, tingkat kemajuan jaringan gas untuk sambungan ke rumah-rumah sejauh ini baru mencapai 835 ribu rumah. Jaringan gas tersebut terdiri atas 241 ribu yang pendanaannya berasal dari PGN dan 594 ribu yang pendanaan berasal dari Pemerintah.

Menko Airlangga mengungkapkan bahwa jaringan gas juga menjadi perhatian Pemerintah, sehingga pada tahun 2024 akan ditingkatkan pemasangan jaringan gas hingga 2,5 juta jaringan.

“Caranya tentu merubah Peraturan Presiden, sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota. Dalam Peraturan Presiden nanti akan ditunjuk Menteri ESDM sebagai penanggung jawab untuk kerja sama KPBU,” ujar Menko Airlangga.

Terkait dengan harga gas, SKK Migas akan diberi tugas sebagai agregator untuk menyuplai LPG di angka USD4,72 per MMBtu yang ada di header-header dari distribusi untuk jaringan gas, sehingga KPBU bisa mulai kerja dari sana.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Bapak Presiden juga meminta untuk menghitung lebih jauh upaya-upaya mendorong lapangan-lapangan yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG Mini, sehingga dalam hal ini harus ada kebijakan pembelian harga dari Pertamina. “Beberapa hal ini yang diminta untuk segera difinalisasi,” pungkas Menko Airlangga.