Satu-satunya BUMN Pelayaran Logistik, Djakarta Lloyd Yakin Tak Kalah dari PELNI dan ASDP

Liputan6.com, Jakarta - PT Djakarta Lloyd (Persero) disebut jadi satu-satunya BUMN pelayaran yang fokus menjalankan bisnis kargo. Meski, ada perusahaan pelat merah lain yang menjalankan bisnis serupa.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung menyampaikan perusahaan yang dipimpinnya hanya fokus pada distribusi logistik atau kargo di tanah air. Sementara itu, BUMN pelayaran lainnya merangkap pengangkutan penumpang.

"Jadi memang disadari apapun tidak, Djakarta Lloyd ini adalah satu-satunya BUMN, ya, maskapai pelayaran kargo milik pemerintah satu-satunya," kata Agung di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Sebut saja ada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI. Namun, PELNI turut melayani penumpang dan kargo. Lalu, ada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang melayani penumpang dan angkutan di jarak pendek khusus penyeberangan.

"Artinya gini, mungkin anda mengenal Pelni, tapi Pelni ini sebetulnya kan penumpang. ASDP, ASDP sebetulnya angkutan barang dan penumpang, tapi kan untuk penyebangan jarak pendek, yang kargo itu hanya tersisa kita," ucapnya.

Di sisi lain, ada PT Bahtera Adhiguna yang kini berada di bawah PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Tugasnya mengangkut logistik keperluan PLN. Kemudian ada pula PT Pertamina Inteenational Shipping (PIS) di bawah Pertamina.

"Ada Bahtera Adhiguna, tapi itu kan sekarang dibawah PLN ya strukturnya. Jadi sebenarnya dibawah. Ada PIS misalkan, tapi kan itu kan dibawah Pertamina gitu. Yang murni masih milik pemerintah yang masih dibawah Kementerian BUMN itu ya Djakarta Lloyd," tegasnya.

Agung turut mengisahkan saat bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Dia menegaskan pentingnya eksistensi dari Djakarta Lloyd beroperasi di perairan Indonesia.

Ini ada kaitannya dengan Indonesia sebagai negara maritim yang dinilai perlu memiliki BUMN pelayaran yang kuat. Termasuk BUMN yang fokus pada angkutam logistik.

"Ini pernah saya sampaikan di depan Pak Menteri waktu itu. Waktu kita ada kesempatan audiensi dengan Pak Menteri. Bagaimana mungkin kita meng-klaim sebagian negara poros maritim dunia, tapi kita gak memiliki maskapai, artinya, pelayaran milik negara yang yang kuat gitu, yang bisa apa namanya, melangkah," tuturnya.

Dia turut menbandingkan dengan sejumlah negara seperti China yang punya perusahaan pelayaran negara yang kuat. Sama halnya dengan Vietnam yang punya BUMN pelayaran yang jadi andalan.

"Paling nggak sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melaksanakan setiap kebijakan-kebijakan di sektor maritim gitu ya," tegas Agung.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero), Achmad Agung mengungkapkan arahan khusus yang diberikan Kementerian BUMN kepada perusahaannya. Utamanya adalah menyehatkan kondisi Djakarta Lloyd.

Memang, Djakarta Lloyd saat ini berada dalam kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebagai 'pasien'. Perusahaan pelat merah itu pun saat ini tengah menimbang-nimbang nasib dari gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

"Yang pertama dia harus sehat dulu. Makanya kedepannya arahan dari Kementerian BUMN dan juga dari PPA sebagai kuasa pemegang saham pemerintah yaa itu kita harus melanjutkan langkah-langkah restrukturisasi kami supaya benar-benar dalam keadaan yang sehat," ujar Agung, ditemui di Menara Danareksa, Jakarta, dikutip Jumat (28/6/2024).

Dalam menghadapi PKPU, Djakarta Lloyd punya utang sekitar Rp 750 miliar kepada 162 kreditur. Aset perusahaan sendiri ada Rp 791,8 miliar. Serta, proposal perdamaian dalam rangka restrukturisasi sudah menunjukkan tren kesepakatan.

Agung menegaskan, perintah Erick Thohir, urgensi Djakarta Lloyd harus diselamatkan. Bahkan, dia mengibaratkan perusahaannya seperti Garuda Indonesia di sektor pelayaran, karena menyandang sebagai national flag carrier.

"Jadi perlu dipahami bahwa Djakarta Lloyd itu semacam 'Garuda'-nya laut, jadi Djakarta Lloyd itu flag carrier sebenarnya, dan ya tentunya karena dia menyandang merah putih, gak sekadar value creation tapi dia juga harus menyandang agen pembangunan yang paling penting," ujar Agung.

"Jadi istilahnya dengan menyandang dua itu juga tentunya dia harus hadir sebagai BUMN atau korporasi yang sehat. Kalau gak sehat gak akan mungkin bisa menyandang beban atau tugas seperti itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Agung menegaskan soal tugas yang diembankan adalah menumpu rute-rute pelayaran yang dinilai tak ekonomis. Hal seperti ini lazim diberikan oleh negara terhadap BUMN.

"Jadi going concern dari perusahaan ini sehat kedepannya. Kenapa? Karena memang masih dibutuhkan negara, negara kan harus hadir di beberapa segmen yang mungkin swasta gak akan mungkin hadir disitu," kata dia.

Djakarta Lloyd sendiri telah menambah jumlah kelolaan rute tol laut dari Kementerian Perhubungan. Sebelumnya ada 4 rute, kini sudah menjadi 7 rute kelolaan tol laut.

Agung menyebut, rute-rute pelayaran yang bisa jadi peluang bagi Djakarta Lloyd adalah rute di wilayah terluar Indonesia. Masih banyaknya rute yang belum terjangkau, kata dia, menjadikan Djakarta Lloyd perlu tetap eksis.

"Misalkan daerah-daerah terluar, itu kan kalau mereka masuk kan mungkin gak akan untung, ya kan? Makanya negara harus hadir di tempat di daerah terluar, daerah terpencil. Jadi ya, intinya kedepannya sih going concern DL masih dibutuhkan makanya DL harus bisa, harus mampu menyehatkan dirinya sendiri," jelas Agung.

"Bukan berarti harus nyusu terus istilahnya minta ini minta itu, enggak. Tapi dia harus bisa berdiri di kaki sendiri, sustain sebagai perusahaan sehat dan bisa mengemban dua amanah besar itu tadi," pungkasnya.